AMBON, Siwalima.id - Kejaksaan Tinggi Maluku membongkar dugaan korupsi penyalahgunaan fasilitas kredit dan rekening simpanan pada BRI Unit Batu Merah, Branch Office Ambon periode 2022-2024. 

Dalam perkara ini, tiga orang di­tetapkan sebagai tersangka dengan total kerugian negara mencapai Rp4.290.594.327 atau Rp4,29 miliar.

Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Maluku, Radot Parulian dalam siaran pers Nomor PR-91/Q.1.5/Kph.3/11/2026 menyampaikan, ke­tiga tersangka masing-masing berini­sial SRP selaku Mantri atau petugas kredit BRI Unit Batu Merah, serta SJ dan MRW yang berperan sebagai calo atau perantara.

Penetapan tersangka dilakukan tim penyidik tindak pidana khusus Kejati Maluku, Senin (2/11), setelah meme­riksa tiga orang saksi dan menemukan sedikitnya dua alat bukti.

“Setelah melakukan pemeriksaan terhadap tiga orang saksi tersebut dan berdasarkan dua alat bukti yang ada, maka tim penyidik telah mene­tapkan beberapa orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut,” kata Radot.

Modus Topengan 

Perkara ini berkaitan dengan pe­nya­lahgunaan fasilitas Kredit Usa­ha Rakyat (KUR), Kredit Usaha Pedesaan Rakyat (KUPRA), dan Kredit Kemitraan pada BRI Unit Batu Merah selama kurun waktu 2022 hingga 2024.

Penyidik menemukan dua modus yang diduga digunakan dalam prak­tik tersebut, yakni kredit topengan dan tempilan.

“Berdasarkan hasil penyidikan, ditemukan adanya pengajuan kredit yang menggunakan identitas orang lain atau dikenal dengan istilah to­pengan, serta pengajuan kredit de­ngan plafon yang dinaikkan mele­bihi jumlah yang sebenarnya diaju­kan oleh debitur atau dikenal de­ngan istilah tempilan,” ungkap Radot.

Modus topengan dilakukan de­ngan menggunakan identitas orang lain untuk mengajukan fasilitas kredit. Sementara tempilan merupa­kan praktik menaikkan plafon kredit melebihi jumlah yang sebenarnya diajukan oleh debitur.

Dalam menjalankan aksinya, para calo atau perantara diduga mencari orang yang bersedia meminjamkan identitas berupa KTP dan Kartu Keluarga untuk digunakan dalam pengajuan kredit.

“Dalam pelaksanaannya, para calo/perantara mencari orang yang bersedia meminjamkan identitas berupa KTP dan Kartu Keluarga untuk digunakan dalam pengajuan kredit dengan imbalan/fee,” jelasnya.

Setelah memperoleh identitas, dibuat Surat Keterangan Usaha (SKU) dengan jenis usaha yang di­sesuaikan berdasarkan nominal kredit yang diajukan.

“Selanjutnya, dibuat Surat Keterangan Usaha (SKU) dengan jenis usaha yang disesuaikan de­ngan nominal kredit yang diajukan dan calon debitur diarahkan untuk membuat foto seolah-olah memiliki usaha,” lanjut Radot.

Foto tersebut kemudian diguna­kan sebagai kelengkapan admini­strasi dalam proses pengajuan kre­dit melalui aplikasi bank.

Diduga Kendalikan 

Dalam konstruksi perkara yang diungkap penyidik, tersangka SRP selaku Mantri diduga memiliki peran penting dalam proses pengajuan hingga pencairan kredit.

SRP diduga meminta para calo mencari pemilik identitas, menen­tukan jenis usaha dan usulan plafon kredit, serta memasukkan omzet usaha calon debitur dalam Form Analisis dan Evaluasi Aplikasi Bank.

“SRP selaku Mantri diduga berpe­ran meminta para calo/perantara untuk mencari pemilik identitas, menentukan jenis dan usulan plafon kredit, menginput omzet usaha calon debitur dalam Form Analisis dan Evaluasi Aplikasi Bank, serta mengarahkan jawaban calon debitur pada saat verifikasi,” jelas Radot.

Selain itu, tersangka juga diduga menguasai dana pencairan kredit yang menggunakan identitas orang lain serta sebagian dana pencairan kredit yang plafonnya telah dinaik­kan. “Selain itu, tersangka diduga menguasai dana pencairan kredit yang menggunakan identitas orang lain dan sebagian dana pencairan kredit yang platfonnya telah dinaik­kan,” ungkapnya.

Sementara itu, para pihak diduga tidak melakukan pembayaran angsu­ran atas kredit-kredit tersebut sehi­ngga fasilitas kredit menjadi macet.

Kerugian Negara

Akibat praktik tersebut, negara melalui bank plat merah itu meng­alami kerugian mencapai Rp4.290. 594.327.

Nilai kerugian tersebut berdasar­kan Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Investigatif BPK RI Nomor 56/SR/LHP/DJPI/PKN.01/10/2026 tertanggal 1 Oktober 2026.

Radot menjelaskan, penghitungan kerugian negara dilakukan berdasar­kan nilai pencairan kredit yang tidak sesuai ketentuan, dikurangi pemba­yaran pokok, serta ditambah tung­gakan bunga sampai dengan 28 September 2026. 

“Perbuatan Mantri dan para calo telah mengakibatkan ke­rugian ne­gara pada Bank Plat Merah tersebut sebesar Rp4.290.594.327, 00,” tegas­nya.

Besarnya kerugian tersebut mem­perlihatkan dampak penyalahgu­naan fasilitas pembiayaan yang se­harusnya dimanfaatkan untuk men­dukung kegiatan usaha masyarakat.

Ditahan 20 Hari

Setelah ditetapkan sebagai ter­sangka, ketiganya langsung menja­lani penahanan untuk kepentingan penyidikan.

Tersangka SJ dan MRW ditahan selama 20 hari, terhitung sejak 2 November hingga 21 November 2026, di Lapas Perempuan Kelas III Ambon.

“Dua tersangka yang berinisial SJ dan MRW dilakukan penahanan selama 20 hari sejak 2 November 2026 sampai dengan 21 November 2026,” demikian keterangan Radot dalam siaran pers tersebut.

Sementara tersangka SRP ditahan di Rutan Kelas IIA Ambon untuk jangka waktu yang sama.

“Untuk tersangka inisial SRP dilakukan penahanan selama 20 hari sejak 2 November 2026 sampai de­ngan 21 November 2026 yang ditahan di Rutan Kelas IIA Ambon,” jelasnya.

Penahanan tersebut berdasarkan surat perintah penahanan Kepala Kejati Maluku masing-masing No­mor PRINT-09/Q.1/Fd.2/11/2026, PRINT-10/Q.1/Fd.2/11/2026, dan PRINT-11/Q.1/Fd.2/11/2026 tertanggal 2 November 2026.

Dijerat Tipikor

Dalam perkara ini, ketiga ter­sangka disangkakan dengan pasal primair Pasal 603 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023.

Sedangkan subsidiair, Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023.

Desak Tetapkan Tersangka 

Sebelumnya, Praktisi Hukum, Rony Samloy mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku segera meng­umumkan penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Batu Merah, Ambon, terkait praktik nasabah topengan dan nasabah tem­pelan yang diduga meng­akibatkan kerugian negara lebih dari Rp4 miliar.

Desakan tersebut disampaikan menyusul informasi bahwa penyidik Kejati Maluku telah mengantongi hasil audit investigatif dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Menurutnya, hasil audit tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu dasar bagi penyidik untuk mem­percepat proses penanganan per­kara, termasuk mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat, baik dari internal perbankan maupun pihak luar yang diduga berperan sebagai calo.

“Masyarakat sekarang bertanya-tanya, kapan dilakukan penetapan tersangka terhadap orang-orang yang diduga terlibat dalam kasus ini. Baik pihak internal bank maupun para calo yang diduga bermain dan memperoleh keuntungan di balik kerugian negara tersebut,” ujar Rony kepada Siwalima di Ambon, Senin (2/11).

Ia mengatakan, masyarakat berha­rap kasus tersebut tidak dibiarkan berlarut-larut hingga menimbulkan berbagai spekulasi di tengah publik.

Karena itu, Kejati Maluku khu­sus­nya penyidik tindak pidana khusus (Pidsus), diminta bekerja secara profesional, transparan, dan serius dalam menuntaskan perkara tersebut.

Ia menegaskan, penanganan per­kara tersebut harus dilakukan sam­pai tuntas, termasuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain yang menikmati keuntungan dari praktik yang diduga merugikan keuangan negara.

“Harapan masyarakat, kasus ini harus terang-benderang. Siapa pun yang terlibat harus diusut sampai tuntas dan diproses hingga perka­ranya dilimpahkan ke pengadi­lan,” ujarnya.(S-26/S-25)