AMBON, Siwalima.id - Penyelesaian konflik antar warga di Maluku harus diselesaikan hi­ngga tuntas dan tak boleh diabaikan.

Penanganan pasca konflik antar kelompok masyarakat telah menjadi perhatian serius dalam pemba­ha­san Forum Koordinasi Keamanan Maluku, Selasa, (22/9) kemarin.

Gubernur Maluku, Hendrik Lewe­rissa menegaskan, stabilitas ke­ama­nan, merupakan prasyarat utama bagi keberlangsungan pem­bangunan, sekaligus merupakan bagian dari kewajiban konstitu­sio­nal negara dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat.

“Rasa aman yang dirasakan oleh masyarakat merupakan salah satu wujud nyata kehadiran negara,” ujar gubernur.

Dinamika konflik antar kampung yang masih terjadi di sejumlah wila­yah Maluku menurut gubernur, harus mendapatkan perhatian serius dari seluruh stakeholder, termasuk TNI dan Polri

Pasalnya pemerintah memiliki ta­nggung jawab penuh untuk menge­rahkan seluruh sumber daya yang tersedia, guna memastikan setiap konflik dapat segera dihentikan, se­hingga tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar dan menimbulkan dampak yang lebih destruktif bagi masyarakat.

Upaya pencegahan konflik tidak boleh berhenti pada kegiatan yang bersifat simbolis, ritual maupun seremonial semata melainkan harus tertanam dalam nurani dan menjadi keyakinan masyarakat sehingga nilai-nilai perdamaian, persaudaraan, dan kerukunan dapat diwujudkan dalam kehidu­pan sehari-hari.

“Sebagai gubernur, saya meng­apre­siasi Kapolda Maluku beserta jajaran TNI yang telah bergerak ce­pat dan turun langsung ke lapa­ngan ketika terjadi dinamika ke­amanan. Respons cepat ini pen­ting dalam meredam eskalasi dan mencegah konflik berkembang lebih luas,” ucap gubernur.

Kendati begitu, gubernur mene­gaskan, penanganan konflik tidak boleh hanya berhenti setelah situasi kembali kondusif, tetapi harus diikuti dengan langkah penegakan hukum yang tegas dan berkelanjutan, tanpa diskriminasi, serta tetap menjunjung tinggi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. 

Pasalnya, penegakan hukum yang konsisten akan memberikan efek jera bagi para pelaku dan sekaligus mencegah terulangnya konflik serupa dikemudian hari.

Di sisi lain, gubernur meng­ingat­kan, tantangan keamanan saat ini semakin kompleks seiring dengan berkembangnya era disrupsi in­formasi dan media sosial, dimana informasi yang beredar di ruang digital, termasuk yang dapat direkayasa oleh mesin atau robot, berpotensi memengaruhi perilaku masyarakat serta menjadi sarana penyebaran provokasi.

Karena itu, upaya menjaga sta­bilitas keamanan, sekaligus mem­berikan pencerahan dan edukasi kepada masyarakat, merupakan tanggung jawab bersama dan membutuhkan keterlibatan kepoli­sian, pemerintah, TNI, kalangan perguruan tinggi, masyarakat sipil serta media massa.

“Tentu kami dukung pemben­tukan Forum Koordinasi Keama­nan Maluku. Saya berharap forum ini tidak berhenti sebagai wadah formalitas, tetapi mampu bergerak aktif, membangun koordinasi yang nyata, serta menghasilkan lang­kah-langkah konkret dalam mewujudkan stabilitas keamanan dan merawat kerukunan di Provinsi Maluku,” tegas gubernur.(S-20)