AMBON, Siwalimanews – Kendati Gu­ber­nur Maluku, Hen­drik Leweri­ssa telah memerin­tah­kan agar Tunja­ngan

Sekretaris Daerah Maluku, Sadli Ie me­ngatakan, pembaya­ran TPP untuk guru di lingkungan Pemerin­tah Provinsi Maluku di­lakukan setahun se­kali dan berbeda de­ngan ASN umum­nya.

“Untuk guru me­mang kita biasanya dilaku­kan setahun se­kali, jadi sementara dipro­ses,” ujar Sekda kepa­da wartawan di Kantor Gubernur, Selasa (29/4).

Dikatakan, apa yang menjadi perintah Gubernur terkait dengan pembayaran TPP guru tentu akan di tindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.

Dari sisi anggaran, Sekda me­ngaku, tidak ada masalah sebab Pemerintah Provinsi telah meng­alokasikan anggaran yang diperun­tukkan bagi TPP guru.

Namun pembayarannya tidak dapat dilakukan secara keseluru­han, yakni 16 bulan tetapi akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

“Anggarannya ada dan sudah bisa bayar, tapi belum semua mungkin 6 atau 7 bulan nanti sisa­nya kita bayar lagi sesuai kemampuan keuangan daerah,” ucap Sekda.

Sekda memastikan mekanisme pencairan keuangan daerah untuk TPP cukup panjang termasuk verifikasi oleh BKD, sehingga para guru harus bersabar.

“Kita segera bayar, tinggal diinput masuk karena anggaran ini ada proses dan harus verifikasi oleh BKD jadi kita mohon bersabar,” tandasnya.

Segera Bayar

Pelaksana tugas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Maluku akan segera menindaklajuti perin­tah Gubernur untuk membayar Tunjangan Tambahan Penghasi­lan Pegawai (TPP) guru.

Pasalnya, selama 16 bulan se­jak tahun 2024 lalu TPP guru belum dibayarkan Pemerintah Pro­vinsi Maluku, alhasilnya gubernur memerintah agar segera dibayar­kan.

Kepala BPKAD, Rudi Waras menegaskan, pihaknya akan menindaklanjuti perintah Gubernur Maluku.

Kata Rudi, cepat atau lambat pembayaran TPP dilakukan setelah BKD menyelesaikan semua administrasi yang dibutuhkan.

“Kami akan membayar setelah seluruh administrasi dipenuhi. Itu perintah dan kami akan bayar,” jelas Rudi kepada wartawan di Kantor Gubernur Maluku, Selasa (15/4).

Terkait dengan jumlah total anggaran yang harus dibayar, Rudi memastikan jumlah anggaran TPP masih dihitung. “TPP kan harus dihitung dulu jadi nanti baru kita sampaikan lagi,” ujarnya.(S-20)