SAUMLAKI, Siwalima - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan serta aset daerah.
Komitmen itu ditunjukkan Bupati Kepulauan Tanimbar, Ricky Jauwerissa, saat menyambut langsung Kepala BPK Perwakilan Maluku, Hari Haryanto, beserta rombongan di Bandara Mathilda Batlayeri, Amtufu Lorulung, Kecamatan Wertamrian, Selasa (8/9).
Penyambutan berlangsung dalam suasana hangat. Bupati Ricky secara langsung mengalungkan syal tenun khas Tanimbar kepada Kepala BPK Maluku beserta rombongan.
Pengalungan tenun khas Tanimbar tersebut tidak hanya menjadi simbol penghormatan terhadap tamu, tetapi juga merepresentasikan keterbukaan Pemkab KKT dalam membangun hubungan kelembagaan dengan BPK sebagai lembaga pemeriksa pengelolaan keuangan negara.
Bupati mengatakan, kehadiran jajaran BPK Perwakilan Maluku menjadi momentum penting bagi Pemkab KKT untuk terus membenahi tata kelola pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.
“Kita menyambut baik kunjungan Kepala BPK Perwakilan Maluku bersama rombongan. Ini menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk terus memperkuat koordinasi dan membangun tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel,” ujar Ricky, kepada Siwalima, Minggu(13/9)
Menurutnya, pemerintah daerah harus terbuka terhadap proses pemeriksaan maupun berbagai rekomendasi yang diberikan BPK.
“Bagi kami, pemeriksaan bukan sesuatu yang harus ditakuti. Justru melalui pemeriksaan dan rekomendasi BPK, kita bisa mengetahui apa saja yang masih perlu dibenahi dalam pengelolaan keuangan maupun aset daerah,” katanya.
Ricky menegaskan, Pemkab KKT berkomitmen menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kita ingin setiap rekomendasi dapat ditindaklanjuti dengan baik. Tujuannya tentu untuk memastikan seluruh proses pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia juga berharap sinergi antara Pemkab KKT dan BPK Perwakilan Maluku dapat terus diperkuat, sehingga proses pembinaan, pemeriksaan maupun perbaikan tata kelola pemerintahan dapat berjalan secara optimal.
“Kita membutuhkan sinergi dan komunikasi yang baik. Dengan demikian, berbagai persoalan dalam pengelolaan keuangan daerah dapat segera kita identifikasi dan diperbaiki,” ujar Bupati.
Pertemuan tersebut sekaligus menjadi momentum strategis untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan lembaga pemeriksa keuangan negara dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel.
Pemkab KKT berharap kunjungan kerja Kepala BPK Perwakilan Maluku beserta rombongan dapat memberikan penguatan terhadap proses pengelolaan keuangan dan aset daerah di Bumi Duan Lolat.
Pemerintah daerah juga memastikan akan terus berupaya melakukan pembenahan terhadap tata kelola pemerintahan, sehingga pengelolaan anggaran daerah tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga benar-benar bermuara pada peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
“Pada akhirnya seluruh proses pengelolaan keuangan daerah harus bermuara pada kepentingan masyarakat. Karena itu, transparansi, akuntabilitas dan kepatuhan terhadap aturan menjadi hal yang terus kita dorong,” tandasnya.
Turut mendampingi Bupati, Kepala Inspektorat Daerah KKT, Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Asisten II Setda KKT, serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) KKT. (S-26)
