AMBON, Siwalimanews – Bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dan minyak tanah (mitan) bersubsidi saat ini kosong di Pertamina Ambon. Alhasil kapal-kapal rakyat teranÂcam menghentikan pelayananÂnya kepada masyarakat.
Kekosongan minyak bersubÂsidi di Pertamina diduga suplay kuota kepada Maluku terbatas. Jika selama ini Pertamina yang meÂngatur suplai minyak bersubsidi kepada pemakai, sekarang hal itu diambil alih BPH Migas.
Untuk Maluku, dalam sepekan ini, kuota subsidi kosong mengÂakibatkan kapal-kapal rakyat baik milik PT Pelni maupun swasta terÂancam menghentikan pelayanan kepada masyarakat.
General Manajer PT.Dharma Indah, Theresia Bagenda yang diÂkonfirmasi Siwalima menyayangÂkan sikap pemerintah yang mengÂhentikan BMM bersubsidi ke Maluku. Menurutnya, BBM bersubÂsidi sebelumnya lancar-lancar saja, namun entah apa alasan peÂmerintah menyebabkan Pertamina Maluku kini mengalami kekoÂsongan.
Dikatakan, jika pemerintah tidak secepatnya mencari solusi, dipasÂtiÂkan selaku pemilik jasa transÂportasi laut pihaknya akan meÂnambah beban operasional dan itu berdampak kepada masyarakat seÂlaku pengguna jasa transporÂtasi.
“Saya tegaskan, dalam kondisi seperti ini, jangankan kami peruÂsahaan-perusahaan jasa transÂporÂtasi yang angkat tanga, meÂlainkan PT.Pelni juga merasakan hal yang sama. Kalau pemerintah tidak secepatnya turun tangan, tentu masyarakat akan terkena dampak dari kekosongan BBM berÂsubsidi ini. Beban operasional kapal akan kita perhatikan, otoÂmatis harga tiket dipastikan akan membengkak dan naik,†ancam Bagenda.
Ia mengungkapkan, sesuai PeraÂturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendisÂtribusian dan harga jual eceran BBM, kapal-kapal penumpang yang berÂbendera Indonesia wajib diberikan minyak bersubsidi.
“Lha kita ini kan perusahaan yang kapal-kapal penumpangnya berbenÂdera Indonesia. Kami wajib diberiÂkan minyak bersubsidi itu. Sekarang kosong, lalu kita mau beroperasi bagaimana,†tandas Bagenda.
Meskipun demikian, Bagenda menambahkan sudah dua hari sejak 12-13 Maret 2020, pihaknya melaÂyani masyarakat Maluku dengan BBM non subsidi. Jika kondisi ini terus menerus, Bagenda mempreÂdiksi pihaknya akan menghentikan pelayanan kepada masyarakat.
“Kita tidak mau terjadi gejolak di tengah-tengah masyarakat. OlehÂnya selama dua hari kita sudah memulai dengan membeli BBM non subsidi. Kondisi ini tidak boleh berjalan lama, akan mematikan pelaku usaha di bidang pelayaran. Pelni saja saya yakin pasti menyeÂrah, apalagi kita,†bebernya.
Bagenda menuturkan Cantika Lestari rute Tenggara selama dua hari memang menggunakan minyak subsidi yang bukan kuota bagi Maluku, tetapi Dharma Inda harus membuat pernyataan kepaÂda Pertamina.
“Demi kepentingan pelayanan kepada masyarakat, saya akhirnya membuat surat pernyataan kepada Pertamina. Bila mana kuota BBM itu dari BPH Migas tidak kasih ke Pertamina berarti saya harus membaÂyar minyak yang sudah saya pakai di Cantika Lestari itu dengan harga industri.. Kalau saya egois kapal tidak jalan, wah, pasti gejolak, masyarakat ngamuk,†tandasnya.
Marketing BBM Bersubsidi, Pertamina Maluku dan Papua, Jovi yang dikonfirmasi melalui telepon selulernya tidak berhasil lantaran tidak merespon panggilan. SemenÂtara Kadis Perhubungan Maluku, Ismael Usemahu yang dikonfirÂmasi mengatakan, pemerintah daeÂrah akan mendorong BPH Migas untuk lebih memperhatikan kuota BBM bersubsidi ke Maluku karena daerah ini terdiri dari pulau-pulau.
Usemahu menjelaskan, pihakÂnya sudah mengundang pihak-pihak terkait dan membahasnya. Dan ternyata kekosongan kuota BBM bersubsidi di Ambon lantaran ada perubahan suplay dari yang sebelumnya setahun sekali, kini berubah menjadi triwulan.
“Kita sudah membahas kondisi BBM bersubsidi kosong dengan pihak-pihak terkait, ternyata ini dikarenakan suplay yang biasanya setahun sekali kini berubah per triwulan atau tiga bulan sekali suplay.
Sedangkan General Manajer PT Pelni Sapto yang dikonfirmasi meminta untuk nantinya menemui yang bersangkutan di kantor PT Pelni guna menjelaskan secara detail apakah Pelni juga mengÂalami kerugian yang sama dengan Dharma Indah. (S-32)
