AMBON, Siwalimanews – Puluhan mahasiswa SBT yang tergabung dalam Ikatan Anak Eseriun (IKAESU) menyerbu, Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (PK) serta DPRD Maluku, Rabu (11/3) terkait kondisi SMA Negeri 9 yang tidak layak digunakan bagi proses belajar mengajar.

Puluhan mahasiswa ini membawa pamflet, poster dan spanduk yang ter­tulis “perbaikan bangunan seko­lah, penyediaan fasilitas dan copot kepala sekolah”.

Para mahasiswa ini mengaku, pri­hatin dengan gedung SMAN 9 SBT di Desa Rumfakar, Kecamatan Kian­darat  yang kondisinya sudah sa­ngat tak layak dipakai sebagai tem­pat untuk proses belajar mengajar.

Para mahasiswa ini mengelar aksi demontrasi awal di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Maluku dan selanjutnya di DPRD Maluku.

Zulkarnain Kella dalam orasinya mengatakan, Dinas Pendidikan Pro­vinsi Maluku harus memper­hatikan dengan serius semua SMA yang ada di SBT, terutama SMAN 9. Menu­rutnya, gedung sekolah ini kondi­sinya sangat memprihatinkan, sebab disaat musim hujan semua siswanya harus belajar dengan tidak nyaman, dikarenakan atap pada gedung se­kolah itu sebagian besar telah bocor, karena termakan usia.

Ditegaskan, Maluku mendapat predikat tingkat pendidikan nomor terakhir dikarenakan, perha­tian pemerintah terhadap dunia pen­didikan di daerah ini sangat minim.

Orator lainnya, Zulkifri Kelrey me­ngungkapkan, mencerdaskan kehi­du­pan bangsa harus dilakukan oleh negara, sehingga pendidikan di Maluku perlu mendapatkan per­hatian serius.

Untuk itu, Dinas Pendidikan Malu­ku harus bertanggung jawab melihat masalah yang terjadi di SMAN 9 SBT.

Kelrey juga mengungkapkan terja­dinya kekurangan tenaga guru alha­silnya ada guru yang mengajar mata pelajaran penjas harus mengajar mata pelajaran Matematika.

“Inikan tidak sesuai aturan, bagai­mana sumberdaya siswa itu ada, sedangkan terjadi hal seperti ini, seorang guru olahraga mengajar matematika,” cetusnya.

Ia juga prihatin dengan gaji guru honorer yang hanya dibayar Rp 75 ribu/bulan. Padahal para guru honorer inilah yang menjadi garda terdepan di SBT untuk menutupi kekurangan tenaga guru disana.

Ia juga mengungkapkan, SMAN 9 SBT belum memiliki laboratorium, hal ini tentu saja sangat berpe­nga­ruh terhadap peningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Usai berorasi, para perwakilan pen­demo ditemui Sekretaris Dinas Pendi­dikan Hussein dan Kabid SMA Sirhan Pellu di ruang rapat dinas tersebut.

Dalam pertemuan itu, Hussein menjelaskan, tanggung jawab untuk melihat masalah pendidikan di Ma­luku, bukan saja pemerintah dalam hal ini Dikbud, namun semua elemen dan lapisan masyarakat termasuk mahasiswa sendiri. “Saya sangat senang dengar lang­sung aspirasi adik-adik mahasiswa, karena kita tidak turun ke lapangan su­dah ada penjela­sannya,” ujar Hussein

Hussein minta agar para mahasiswa SBT setelah lulus dari perguruan tinggi harus kem­bali untuk mengajar di sekolah-sekolah disana, terutama bagi mahasiswa yang memiliki keahlian untuk mengajar.

Kabid SMA Sirhan Pellu menam­bahkan, pihak Dikbud sudah turun langsung ke SBT untuk meninjau SMA tersebut.

“Dua minggu kemarin saya sudah turun tinjau sekolah itu, sekaligus mendata kerusakannya, bahkan kepseknya sudah dipanggil dan diberi­kan bantuan lima unit Labtop untuk mempersiapkan siswanya mengikuti UNBK,” jelasnya.

Untuk itu, kata dia, pernyataan yang disampaikan bahwa Dikbud tidak turun dan perhatikan SMAN 9 SBT sangatlah keliru.

Sekolah ini, lanjut Pelu, memang harus dibangun ulang, karena memiliki kerusakan yang cukup parah serta tidak miliki kelengkapan yang memadai seperti ruang lab dan fasilitas penunjang lainnya.

Namun itu semua, katanya, mem­butuhkan waktu yang lama, karena dinas harus memanggil konsultan untuk merancang gambar bangunan sekolah itu, sehingga dapat diketa­hui semua kebutuhan yang dibutuh­kan untuk membangun baru sekolah itu. “Yang pasti pembangunan ge­dung baru bagi sekolah itu akan dilaksa­nakan dalam waktu dekat ini,” ujarnya.

Sementara itu, kordinator aksi Zulkarnain Kella menegaskan, apa yang dikemukakan tadi janganlah sebatas janji manis saja, namun tidak melaksanakannya.

Jika dinas tidak menepati janjinya untuk membangun sekolah tersbeut, maka ikatan mahasiswa ini akan melakukan aksi yang sama dengan jumlah massa yang lebih banyak.

Usai mendengar penjalasan terse­but, Kella kemudian menyarahkan tiga butir pernyataan sikap mereka kepada Kabid SMA Sirhan Pellu. Ketiga butir pernyataan sikap itu yakni, pertama mendesak Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Pro­vinsi Maluku untuk segera mencopot Kepala SMA Negeri 9. Kedua, mendesak dinas segera mangaudit Dana BOS SMAN 9. Ketiga, mendesak dinas untuk menambah guru pada SMAN 9

Demo di DPRD

Setelah melakukan demo di Kantor Dikbud Maluku, puluhan mahasiswa ini menuju Kantor DPRD Maluku dan menyampaikan hal yang sama.

Aksi mahasiswa tersebut berlangung pada pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.04 WIT.

Dalam aksi itu puluhan mahasiswa membawa pamflet, poster dan span­duk yang bertuliskan “Desak !!! Dinas pendidikan Segera Audit Dana Bos AMAN 9 SBT” “#Save SMA Negeri 9 SBT” dan “Desak !!! Segera Evaluasi Kepala Sekolah SMA 9 SBT”

Dalam orasinya, Zulkarnain Kella mengatakan jika masalah pendidikan di SBT saat ini khususnya di SMA 9 SBT jauh dari yang diamanatkan oleh UUD 1945. Setelah menggelar orasi sekitar 45 menit akhirnya puluhan mahasiswa tersebut ditemui langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Sam Atapari dan sekretaris Komisi IV Tin Renyaan.

Pertemuan kedua belah pihak ber­lang­­sung di ruangan rapat Komisi IV, dalam pertemuan tersebut, para maha­siswa diberikan kesempatan untuk menyampaikan apa yang menjadi tun­tutan mereka kepada DPRD Maluku.

Adapun yang menjadi tuntutan puhan mahasiswa tersebut yakni, mendesak pemerintah melalui DPRD Provinsi Maluku khususnya Komisi IV agar segera memperhatikan infrastruktur SMA Negeri 9 SBT, dan meminta DPRD Provinsi Maluku melalui Komisi IV mendesak Dinas Pendidikan Provinsi Maluku untuk mengevaluasi atau mencopot Kepala Sekolah karena tidak loyal mengurus sekolah yang ia pimpin.

Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Sam Atapary menyampaikan jika pihak Komisi IV sejak awal telah mengetahui hal tersebut.

“Kami Komisi IV memang telah mengetahui tentang kondisi SMAN 9 SBT tersebut, makanya ketika kami komisi sementara melakukan pengawasan di lima kabupaten/kota kami telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Maluku untuk dapat meindaklanjuti Malasah ini, dan Pa Yan Pellu telah turun untuk melihat hal itu,” ujar Atapary

Sementara itu, Tin Renyaan, sekretaris Komisi IV menyampaikan jika dirinya sebagai mantan pendidik merasa prihatin dengan kondisi itu,

Oleh karenanya, pihak Komisi IV akan berkoordinasi dengan dinas pendidikan terkait masalah tersebut.

Setelah mendengarkan penjelasan dari ketua Komisi IV, puluhan mahasiswa SBT yang tergabung dalam Lembaga Nanaku Maluku tersebut membubarkan diri dengan teratur. (Mg-3/Mg-4)