AMBON, Siwalimanews – Gubernur Maluku, Hen­drik Lewe­ri­ssa memasti­kan, dalam waktu de­kat akan segera me­­rombak biro­krasi di ling­kup Peme­rintah Pro­vinsi Maluku.

Pasalnya, pasca enam bulan dilantik sebagai Gubernur Ma­luku oleh Presiden Pra­bowo Subianto, Hendrik Lewe­rissa te­lah meng­antongi sejumlah nama yang bakal diro­tasi untuk menduduki jaba­tan baru.

Gubernur mengaku tidak lama lagi, dirinya akan segera melakukan peromba­kan birokrasi Pemerintah Provinsi Maluku, baik yang berstatus eselon IV, eselon III maupun eselon II.

“Dalam waktu dekat tunggu saja,” tegas Gubernur kepada war­tawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Selasa (19/8) merespon permintaan sejumlah pihak agar dilakukan perombakan birokrasi.

Menurut Gubernur perombakan birokrasi merupakan salah satu hal yang tidak dapat dihindari dan pasti dilakukan guna memaksi­malkan kinerja pemerintahan sesuai dengan prinsip meritokrasi.

Artinya, siapapun ASN di lingkungan Provinsi Maluku yang nantinya ditempatkan pada posisi baru, sudah pasti dinilai memiliki kemampuan untuk menduduk jabatan tersebut.

Ditanyakan terkait kapan perom­bakan birokrasi dilakukan, Guber­nur enggan berkomentar sambil meminta masyarakat untuk ber­sabar, sebab akan ada waktunya perombakan birokrasi dilakukan.

“Soal waktu kapan perombakan itu saya minta masyarakat untuk bersabar saja, tapi pasti saya akan rombak,” tegas Gubernur sambil berjalan menuju ruang ketua DPRD Maluku.

Sementara itu sumber Siwalima di Kantor Gubernur mengung­kapkan, jika Gubernur Maluku telah menyiapkan SK pelantikan pejabat khususnya eselon III dan IV.

“Sejak Minggu lalu, pak gubernur sudah memanggil Kepala BKD dan Kabid Mutasi untuk menyiap­kan SK untuk pejabat eselon III dan IV,” ung­kap sumber yang meminta namanya tidak dipublis, Selasa (19/8).

Sumber ini membeberkan ren­cana pelantikan pejabat eselon III dan IV awalannya diagendakan pada, Rabu (20/8) besok, tetapi jad­wal tersebut pasti bergeser lan­taran ada beberapa pertimbangan.

“Informasi besok pak gubernur akan lantik untuk eselon III dan IV tapi nanti liat saja besok,” tandas sumber.

Rombak Birokrasi

Sebelumnya, akademisi Fisip Unpatti, Victor Ruhunlela mendo­rong gubernur untuk segera me­rombak birokrasi. Kata dia, perombakan birokrasi merupakan salah satu momen yang sedang ditunggu-tunggu oleh masyarakat.

Dikatakan, Gubernur Hendrik Lewerissa memang sementara tidak seperti dengan beberapa Gubernur lain yang lebih cepat untuk bertindak dan melakukan perombakan terhadap birokrasi.

“Kita tahu persis bahwa perom­bakan birokrasi ini menjadi isu yang dinantikan oleh masyarakat agar terjadi progres yang diper­lihatkan oleh gubernur. Tapi mung­kin ada hal lain yang dipertim­bangkan oleh gubernur,” ungkap Ru­hunlela kepada Siwalima mela­lui telelpon selulernya, Senin (18/8).

Dikatakan, hanya Gubernur yang mengetahui alasan belum dilaku­kan perombangan birokrasi, na­mun bisa saja Gubernur masih mem­pelajari figur-figur yang terbaik.

Disisi lain, Gubernur terlihat berhati-hati dalam memilih calon pejabat, mengingat persoalan penempatan Plt beberapa kadis lalu yang mendapatkan sorotan dari masyarakat.

Menurutnya masa jabatan lima tahun yang dimiliki terlalu singkat. Artinya Gubernur membutuhkan orang-orang yang memang mam­pu menerjemahkan visi dan misi agar dapat tercapai.

Segera Rombak

Sementara itu, akademisi Fisip UKIM Amelia Tahitu juga mendesak gubernur agar tegas dalam memanggil kebijakan terkait perombakan birokrasi.

Tahitu mengungkapkan berda­sar­kan aturan sesungguhnya perombakan birokrasi sudah dapat dilakukan sejak beberapa waktu lalu, tetapi mungkin saja gubernur menunggu waktu yang tepat.

“Masyarakat bertanya kenapa belum rombak birokrasi apalagi ini sudah enam bulan mestinya su­dah dilakukan perombakan,” ujar Tahitu.

Perombakan birokrasi yang cepat kata Tahitu akan mendorong percepatan mesin pemerintahan dalam bekerja sama mengimple­mentasikan janji-janji gubernur.

Pasalnya, para pejabat eselon II saat ini menjabat tentu bekerja tidak sepenuh hati karena berpikir nasib ketika akan dimutasi ke jabatan lain. “Untuk mencegah para pimpinan OPD bekerja tidak maksimal, maka harus dilakukan perombakan birokrasi agar para pejabat nanti dapat bekerja dengan baik,” tegas Tahitu.(S-20)