AMBON, Siwalima.id - Direktur CV Makmur Abadi, Kuncoro Handaya diseret ke Pengadilan Negeri Ambon, karena diduga menggelapkan sertifikat tanah milik Yongky Handaya. Kasus ini sudah bergulir dan dalam proses penuntutan. 

Kasus ini berawal pada September 1996 antara terdakwa Kuncoro Handaya dengan BCA Cabang Ambon terjadi kesepakatan pinjam meminjam uang dalam bentuk kredit modal kerja. 

BCA Cabang Ambon meminta kepada terdakwa agar dapat me­nyediakan anggunan kredit be­rupa tanah dan bangunan sebaga prasyarat terealisasi kredit, na­mun terdakwa tidak mempunyai aset atau modal kekayaan yang dapat dianggunkan sebagai jaminan. 

Oleh sebab itu terdakwa me­minta bantuan dari korban Yongky Handaya yang merupakan kakak kandungnya agar bersedia mem­bantu terdakwa, dengan memin­jamkan aset atau modal kekayaan miliknya untuk diserahkan kepada BCA Cabang Ambon sebagai agunan kredit.

Selanjutnya korban bersedia membantu terdakwa dengan me­minjamkan asetnya berupa empat buah sertifikat Hak Milik (SHM) untuk digunakan sebagai anggu­nan kredit terlapor. 

Empat SHM yang diserahkan kepada terdakwa itu yakni SHM No.800, luas Tanah 411 M2, sesuai GS No.193/1996 tanggal 13 Maret 1996, terletak di Jalan Tulukabesy, Kelurahan Rijali, Kecamatan Siri­mau, Kota Ambon, atas nama korban YONGKI HANDAYA.

SHM No.79, luas Tanah 438 M2, sesuai GS No.197/1996 tanggal 13 Maret 1996, terletak di Jalan Mu­tiara, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, atas nama YONGKI HANDAYA.

SHM No.942, luas Tanah 142 M2, sesuai GS No.12/1983 tanggal 17 Januari 1983, terletak di Jalan Mutiara, Kelurahan Rijali, Kecama­tan Sirimau, Kota Ambon, atas nama YONGKI HANDAYA.

SHM No.106, luas Tanah 174 M2, sesuai GS No.196/1996 tanggal 13 Maret 1996, terletak di Jalan Kemak­muran, Kelurahan Honipopu, Keca­matan Sirimau, Kota Ambon, atas nama YONGKI HANDAYA.

SHM-SHM itu korban kemudian menyerahkan  kepada BCA Cabang Ambon, bersama-sama dengan ter­dakwa untuk di proses pemasangan hak tanggungan melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kiky Hertanto dan selanjutnya diserah­kan kepada Kantor BPN Kota Ambon guna diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan yaitu SHT Nomor 42, tertanggal 09 Agustus 1996.

Pada 5 September 2016, korban menyurati BCA Cabang Ambon untuk menghentikan Hak Tanggu­ngan dan tidak diperpanjangkan lagi serta menghapus semua Hak Tang­gungan atas keempat SHM tersebut diatas, karena SHM tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa selama kurun waktu 10 tahun dan korban Yongky Handaya saat itu hendak melakukan pelaporan Tax Amnesty sesuai kebijakan pemerintah, namun surat tersebut tidak pernah digubris oleh BCA Cabang Ambon.

Sekitar tahun 2017 korban Yongki Handaya kembali menghubungi BCA Cabang Ambon, untuk meminta data-data terkait dengan asset yang digunakan sebagai anggunan terse­but, karena korban bermaksud melaksanakan kewajiban untuk melaporkan harta berupa tanah dan bangunan ke Kantor Pajak sebaga syarat ikut serta dalam kebijakan Tax Amnesty. Kali ini BCA Cabang Ambon tanpa alasan yang jelas meng­hindar dan tidak memberikan data-data tersebut.

Beruntung korban mengetahui dari salah satu staf BCA Cabang Ambon, yang mengatakan tiga SHM dari  empat SHM tersebut, yakni ;SHM No.800, luas Tanah 411 M2, sesuai GS No.193/1996 tanggal 13 Maret 1996, terletak di Jalan Tulu­kabesy, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, atas nama Yongki Handaya.

SHM No.79, luas Tanah 438 M2, sesuai GS No.197/1996 tanggal 13 Maret 1996, terletak di Jalan Mu­tiara, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, atas nama Yongki Handaya.

SHM No.942, luas Tanah 142 M2, sesuai GS No.12/1983 tanggal 17 Januari 1983, terletak di Jalan Mu­tiara, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, atas nama Yongki Handaya. Pada tanggal 20 Desember 2012, telah di ambil oleh  terdakwa dan  diserahkan oleh BCA Cabang Ambon, tentu hal ini tanpa diketahui oleh korban selaku pemilik ketiga SHM tersebut.

Parahnya lagi, tanpa sepenge­tahuan dan persetujuan dari korban, ternyata terdakwa secara melawan hokum mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Ambon untuk ditetapkan dalam Penetapan Pengadilan Negeri Ambon sekaligus membalik nama ketiga SHM tersebut dan hal ini dikabulkan oleh Peng­adilan Negeri Ambon dengan Penetapan Nomor :  03/Pdt.P/2013/PN.AB, tertanggal 11 Februari 2013.

Selanjutnya dengan penetapan tersebut terdakwa mengajukan per­mohonan balik nama kepada Kantor BPN Kota Ambon untuk memproses balik nama ketiga SHM milik korban menjadi atas nama terdakwa Kuncoro Handaya.

Mirisnya, berdasarkan permoho­nan terdakwa  Kantor BPN Kota Ambon memproses ketiga SHM dan menggabungkannya menjadi satu SHM sehingga menjadi SHM No.1736/Rijali atas nama terdakwa Kuncoro Handaya yang diterbitkan oleh Kantor BPN Kota Ambon.

Balik nama tersebut dilakukan tanpa melibatkan dan tanpa sepe­ngetahuan korban sebagai pemilik dari ketiga SHM tersebut, sehingga hal ini cacat prosedur dan cacat hukum. 

Oleh sebab itu korban Yongki Han­daya kemudian mengajukan upaya hukum melalui permohonan Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung dan akhirnya diputuskan melalui Putusan Penin­jauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 211/PK/Pdt/2018, tanggal 25 Mei 2018, yang mana dalam amarnya Mahkamah Agung telah membatal­kan Penetapan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 03/Pdt.P/2013/PN.AB, tertanggal 11 Februari 2013, yang dijadikan dasar dalam proses balik nama dan penggabungan ke­tiga SHM tersebut diatas;

Perbuatan terdakwa yang menge­luarkan ketiga SHM tersebut dari BCA Cabang Ambon tanpa sepe­nge­tahuan korban adalah sebuah per­buatan konspirasi jahat yang dibuat antara terdakwa dan BCA Cabang Ambon dengan niat yang jahat.

Kemudian setelah melewati proses hukum yang cukup panjang akhirnya perselisihan kepemilikan SHM yang terletak di Jalan Mutiara, Kelurahan Rijali, Kecamatan Siri­mau, Kota Ambon, antara korban Yongky Handaya dan terdakwa berakhir dengan jalan perdamaian, yang mana terdakwa akhirnya bersedia dengan tulus dan penuh keikhlasan mengembalikan ketiga SHM yang telah digabung tersebut, (SHM No.1736)  kepada korban melalui Berita Acara Perdamaian, yang dibuat pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023 yang telah ditan­datangi bersama antara terdakwa Kuncoro Handaya dan korban Yo­ngky Handaya juga ikut menyak­sikan dan tandatangan beberapa Staf dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang yaitu Yagus Suyadi, Sartin Hia dan Yaconis Walalayo.

Meskipun secara hukum SHM-SHM sah milik Yongky Handaya, akan tetapi terdakwa Kuncoro tidak rela melepaskannya begitu saja ke­pada pemilik sah. Faktanya sampai hari ini terdakwa masih menempati tanah yang diatasnya berada se­buah bangunan milik korban. 

Dimana terdakwa juga masih menjalankan usahanya diatas objek milik korban dan diduga adanya niat jahat dari terdakwa untuk menguasai objek milik korban tersebut dan tidak berniat untuk menyerahkannya kepada korban.

Segala upaya telah korban laku­kan untuk mendapatkan fisik dari objek sengketa tersebut, bukan seke­dar mendapatkan sertifikatnya saja, dengan melakukan somasi dan komunikasi dengan terdakwa, namun hal itu tidak pernah di tanggapi oleh terdakwa, 

Bahkan terdakwa terkesan ingin tetap menguasai objek sengketa un­tuk kepentingan bisnisnya tanpa menghiraukan hak korban dan fakta-fakta hukum bahwa terdakwa sendiri telah menyerahkan objek tersebut kepada korban. Sidang kemudian akan dilanjutkan pecan depan dengan agenda penuntutan.(S-07)