AMBON, Siwalima.id - Wakil Gubernur Ab­du­llah Vanath min­ta optimalisasi ang­ga­ran, guna mem­per­cepat penuru­nan angka preva­lensi stunting di Provinsi Maluku.

Pasalnya, hingga saat ini angka prevalensi stun­ting di Maluku masih ter­catat mencapai 28,4 persen, sehingga diperlukan upaya percepatan dengan melakukan optimali­sasi pemanfaatan ang­garan.

Permintaan itu, disampaikan wagub pada kegiatan Reviu Program Kependudukan dan Pembangunan Kelu­ar­ga Tingkat Provinsi Maluku tahun 2026 yang berlangsung di Kantor Gubernur, Selasa (27/10).

Wagub menjelaskan, hingga akhir tahun 2026 ini, tercatat angka preva­lensi stunting di Maluku masih tinggi, sehingga optimalisasi pemanfaatan anggaran, khususnya yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Kepen­dudukan dan Pembangunan Ke­luarga perlu dilakukan.

Hal ini bertujuan, agar setiap ang­garan yang digelontorkan oleh ne­gara untuk menekan akang preva­lensi stunting, termasuk di Maluku dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Hasil evaluasi memang masih ada anggaran yang belum terserap se­cara maksimal maupun penggu­naannya yang belum sepenuhnya sesuai peruntukan, ini yang harus menjadi fokus kita kedepannya,” tegas Wagub.

Wagub juga minta, pemerintah kabupaten/kota untuk meningkat­kan pengawasan terhadap perang­kat daerah terkait, agar pelaksanaan program berjalan efektif dan sesuai tujuan.

Pasalnya, pembangunan kepen­dudukan dan keluarga merupakan bagian penting dari strategi pemba­ngunan daerah yang selaras dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku. 

Untuk itu, diperlukan keterlibatan seluruh organisasi perangkat dae­rah, pemerintah kabupaten/kota, serta masyarakat dalam meningkat­kan kualitas keluarga dan generasi muda Maluku.

“Semua pihak harus berpartisipasi dalam mendorong peningkatan kua­litas generasi muda Maluku. Media juga diharapkan memberikan duku­ngan melalui edukasi dan penye­barluasan informasi kepada masya­rakat,” pinta wagub.

Wagub menegaskan, peningkatan kualitas sumber daya manusia men­jadi faktor penting dalam memba­ngun generasi yang sehat, produktif dan mampu berkontribusi bagi pembangunan daerah, oleh sebab itu, upaya pencegahan dan penuru­nan stunting harus dilaksanakan secara terpadu melalui kolaborasi lintas sektor.

“Penyampaian informasi kepada para bupati terkait pemanfaatan ang­garan bukan merupakan surat peri­ngatan, melainkan bentuk doro­ngan agar kepala daerah memberi­kan per­hatian dan pengawasan lebih terha­dap pelaksanaan program di wilayah masing-masing,” tegas wagub.

Wagub berharap, program pence­gahan stunting yang dilakukan dapat dievaluasi dengan baik dalam memastikan anggaran dimanfaatkan secara optimal dan program kepen­dudukan serta pembangunan keluar­ga berjalan sesuai sasaran.(S-20)