AMBON, Siwalimanews – Dipastikan program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah di lingÂkungan Pemerintah Provinsi Maluku batal direalisasikan
Hal ini terjadi karena hampir semua OPD anggarannya dipangkas sebagai tindak lanjut dari kebijakan efisiensi belanja pemerintah yang bersumber dari APBD.
Tak tanggung-tanggung pemangÂkasan dilakukan sebesar 85 persen dari pagu anggaran masing-masing OPD, dari sebelumnya telah ditetapkan dalam APBD tahun 2025.
“Memang terjadi pemotongan anggaran di semua OPD sebanyak 85 persen dari pagu yang ada,†ujar Sekda kepada Siwalima di Kantor Gubernur, Senin (2/6).
Sekda mengaku, akibat kebijakan pemotongan anggaran belanja terÂsebut telah berdampak pada realiÂsasi program dan kegiatan pada masing-masing OPD.
Kondisi ini lanjut Sekda, bukan di sengajakan tetapi karena kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakuÂkan secara nasional yang berdampak pada Pemda. “Jadi kalau masyarakat melihat pemprov belum bekerja banyak yah karena anggarannya dipotong, maÂkaÂnya apa yang telah kita jadwalkan dan rencanakan harus terganggu,†jelasnya.
Kendati begitu, Sekda memastikan jika dalam perkembangan ternyata pendapatan asli daerah mengalami peningkatan maka akan dilakukan penyesuaian sesuai kebutuhan masyarakat.
“Nanti kalau ada pendapatan lain yang diterima, maka pasti ada peÂnyesuaian yang penting fokus pada kegiatan prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur,†tandas Sekda. (S-20)
