AMBON, Siwalima.id - Pemerintah Provinsi Maluku memastikan, hanya mampu membayar tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai atau TPP untuk tujuh bulan di tahun 2026 ini.
Kemampuan membayar TPP selama tujuh bulan ini kepada Aparatur Sipil Negara di lingkup Pemprov Maluku, dikarenakan kemampuan keuangan daerah yang tidak mampu membayar selama 12 bulan.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Maluku Jasmono mengungkapkan, kebijakan pembayaran TPP bagi ASN selama tujuh bulan diambil, setelah pemprov melakukan kajian terhadap ketersediaan anggaran hingga akhir tahun 2026.
Bahkan, kebijakan pembayaran TPP yang hanya tujuh bulan ini telah dibahas bersama Badan Anggaran DPRD Maluku dan telah diakomodir dalam APBD Perubahan tahun anggaran 2026.
“Setelah kita hitung kemampuan keuangan daerah, maka kita ambil kebijakan untuk TPP yang dibayarkan hanya tujuh bulan yakni satu bulan yang merupakan sisa di tahun 2025 dan enam bulan di tahun 2026,” ucap Jasmono kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (3/11).
Menurutnya, tidak ada niat sedikitpun dari pimpinan daerah untuk mengurangi kesejahteraan ASN, namun kondisi keuangan akibat efisiensi transfer pusat uang membuat kebijakan ini diambil oleh gubernur.
Apalagi, dalam pertemuan antara gubernur bersama seluruh pimpinan OPD telah diminta agar masing-masing pimpinan OPD menjelaskan kepada ASN terkait kebijakan menyangkut pembayaran TPP tersebut.
“Kita berharap ASN tidak lagi mempolemikan soal TPP ini sebab alasannya sudah jelas, bahwa ini karena kondisi keuangan daerah kita. Kalau keuangan daerah kita mampu tentu TPP akan dibayar penuh selama 12 bulan,” ungkap Jasmono.
Jasmono menegaskan, walaupun kemampuan membayar TPP hanya tujuh bulan, bukan berarti enam bulan pada tahun 2026 yang tidak dibayarkan pemprov menjadi tunggakan ditahun 2027, sebaliknya dengan adanya kebijakan ini, maka sisa enam bulan yang tidak bayarkan tidak lagi menjadi tunggakan.
Sedangkan untuk tahun 2027, Jasmono mengaku, pihaknya masih menghitung terkait kemampuan keuangan untuk mengcover TPP, namun pihaknya berupaya agar di tahun 2027 nanti pembayaran TPP dilakukan selama satu tahun penuh.
“Untuk tahun 2027 kita sedang hitung, kalau bisa yah satu tahun penuh tapi kita sementara hitung,” tandas Jasmono.(S-20)
