AMBON, Siwalima.id - Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya memberikan dukungan terhadap rencana pembentukan Unit Siaga SAR (USS) di wilayah tersebut.
Kehadiran unit ini, diharapkan mempercepat penanganan kecelakaan laut maupun kondisi membahayakan jiwa manusia di wilayah kepulauan.
Dukungan tersebut, mengemuka dalam pertemuan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Ambon, Muhamad Arafah bersama Kepala Subbagian Umum, Karel Roni Ileng serta Bupati MBD, Benyamin Noach, Jumat (30/10).
Pertemuan itu, menjadi bagian dari koordinasi untuk mematangkan rencana pembentukan Unit Siaga SAR di Kabupaten MBD, mengingat karakteristik wilayah kepulauan membutuhkan dukungan pelayanan pencarian dan pertolongan yang lebih dekat dengan masyarakat.
Arafah menjelaskan, dukungan pemerintah daerah menjadi salah satu faktor penting dalam merealisasikan pembentukan unit tersebut. Sebab, operasional Unit Siaga SAR membutuhkan kesiapan fasilitas dan dukungan sarana prasarana.
"Dalam pertemuan ini, kami membahas sejumlah tahapan yang perlu dipersiapkan untuk merealisasikan pembentukan Unit Siaga SAR di Kabupaten Maluku Barat Daya," tulis Arafah dalam rilisnya yang diterima redaksi Siwalima.id, Senin (2/11).
Menurutnya, sejumlah kebutuhan yang dibicarakan bersama pemerintah daerah meliputi, dukungan gedung, penyediaan lahan atau lokasi penempatan unit, serta sarana dan prasarana pendukung operasional.
Seluruh kebutuhan tersebut, nantinya akan dilaporkan kepada pimpinan tinggi Basarnas sebagai bahan pertimbangan dalam proses pembentukan Unit Siaga SAR. Apabila seluruh tahapan persiapan berjalan sesuai rencana, penempatan personel ditargetkan mulai dilakukan pada awal 2027.
"Kami berharap kehadiran Unit Siaga SAR di Maluku Barat Daya dapat mempercepat respons terhadap setiap kejadian kecelakaan laut maupun kondisi yang membahayakan jiwa manusia, sehingga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan pencarian dan pertolongan secara lebih cepat dan optimal," ujar Arafah.
Pembentukan unit ini juga lanjut Arafah, dinilai penting untuk memperkuat jangkauan pelayanan SAR di wilayah Maluku Barat Daya yang memiliki kondisi geografis kepulauan dan tantangan transportasi antar pulau.
Keberhasilan pelayanan SAR tidak hanya bergantung pada Basarnas, tetapi juga membutuhkan dukungan dan koordinasi lintas sektor.
"Sinergi antara pemda, Basarnas, BPBD, TNI, Polri serta unsur potensi SAR lainnya diharapkan terus diperkuat guna membangun sistem kesiapsiagaan dan pelayanan SAR yang responsif bagi masyarakat MBD," cetus Arafah.(S-10)
