PROVINSI Maluku dengan lebih dari 90 persen wilayahnya berupa perairan dan memiliki ribuan pulau kecil, laut adalah urat nadi sekaligus identitas bagi masyarakat Maluku. Namun, identitas itu kini sedang menghadapi ancaman eksistensial yang paling mengerikan dalam sejarah modern: kenaikan permukaan air laut.
Data ilmiah global terus menunjukkan tren yang mencemaskan. Akibat pemanasan global yang mencairkan es kutub, tinggi muka air laut terus merayap naik setiap tahunnya.
Bagi wilayah daratan benua yang luas, kenaikan beberapa milimeter mungkin tidak langsung terasa. Namun bagi Maluku, yang wilayahnya dipenuhi oleh pulau-pulau kecil berkarakteristik pesisir rendah, setiap milimeter kenaikan air laut adalah langkah mundur bagi peradaban kita.
Dampak nyata dari fenomena ini sudah mulai memakan korban. Erosi pantai atau abrasi hebat kini menjadi pemandangan lumrah di berbagai pesisir desa (negeri) di Maluku.
Rumah-rumah warga yang dahulu berjarak puluhan meter dari bibir pantai, kini mulai dihantam ombak saat pasang tinggi. Tidak sedikit infrastruktur jalan pesisir yang ambruk, dan fasilitas umum seperti sekolah serta tempat ibadah mulai tergenang.
Lebih dari sekadar hilangnya daratan, ancaman ini menyerang langsung jantung perekonomian dan ketahanan pangan lokal. Ketika air laut naik, terjadi intrusi air asin ke dalam sumber air tawar di daratan. Sumur-sumur warga di pesisir berubah menjadi payau, memicu krisis air bersih. Sektor pertanian dan perkebunan rakyat yang menjadi tumpuan hidup—seperti tanaman pala, cengkih, dan kelapa—terancam mati karena tanahnya terkontaminasi garam. Nelayan pun kian kesulitan karena ekosistem pesisir seperti mangrove dan terumbu karang yang menjadi rumah bagi ikan, rusak akibat perubahan suhu dan arus laut.
Ironisnya, masyarakat pulau kecil di Maluku adalah pihak yang paling sedikit berkontribusi terhadap emisi karbon global, namun menjadi yang paling pertama dan paling parah menanggung dampaknya. Ini adalah bentuk ketidakadilan iklim yang nyata.
Sayangnya, respons kita sejauh ini masih bersifat reaktif dan jangka pendek. Pembangunan talud atau tanggul laut sering kali menjadi satu-satunya solusi yang dipikirkan. Padahal, tanggul beton memiliki batas usia dan tidak akan mampu menahan laju air laut yang terus naik dalam jangka panjang. Solusi kosmetik seperti ini hanya menunda masalah, bukan menyelesaikannya.
Maluku membutuhkan strategi adaptasi yang radikal, terstruktur, dan berbasis lingkungan.
Pertama, pemerintah daerah harus memperketat tata ruang wilayah pesisir. Pembangunan infrastruktur baru harus dijauhkan dari zona rentan.
Kedua, restorasi ekosistem pesisir harus masif dilakukan. Menanam kembali hutan mangrove dan menjaga kelestarian terumbu karang adalah benteng pertahanan alami terbaik yang jauh lebih efektif dan murah ketimbang membangun beton di sepanjang pantai.
Ketiga, harus ada mitigasi bencana yang matang, termasuk menyiapkan skenario relokasi bagi warga yang desanya benar-benar terancam tenggelam di masa depan.
Kenaikan air laut di Maluku bukan lagi fiksi ilmiah yang akan terjadi seratus tahun lagi. Ia sedang terjadi sekarang, perlahan namun pasti, menenggelamkan ruang hidup anak cucu kita. Kita tidak boleh terjebak dalam sikap pasrah atau menganggapnya sebagai takdir alam semata. Pemerintah, akademisi, dan seluruh masyarakat Maluku harus bersatu menyuarakan keadilan iklim dan mengambil tindakan nyata di tingkat lokal.
Jika kita memilih untuk tetap diam dan menutup mata, maka bersiaplah melihat sejarah mencatat bahwa Maluku, negeri raja-raja yang kaya ini, perlahan-lahan hilang ditelan samudra.
Bukan lagi sekadar prediksi ilmiah masa depan, melainkan krisis nyata yang sedang merayap dan mengancam keberlangsungan hidup di wilayah kepulauan ini.
Sebagai provinsi yang didominasi oleh ribuan pulau kecil, Maluku berada di garis depan kehancuran akibat perubahan iklim global. Jika kita terus abai dan menganggap remeh fenomena ini, kita sedang menabung bencana kemanusiaan, ekonomi, dan ekologi yang luar biasa besar.(*)
