AMBON, Siwalimanews – Gubernur Maluku Hendrik Lewe­rissa warning organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi maupun pemerintah kabu­paten dan kota agar berhati-hati da­lam mengelola fiskal/anggaran dae­rah.

Warning orang nomor satu di Provinsi Maluku tersebut tentu sangat berdasar mengingat, Maluku saat ini sedang menghadapi kondisi global maupun nasional yang tidak mudah.

Demikian dikatakan Gubernur saat membuka Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Tahun 2026 de­ngan tema “Penguatan Ketahanan Pangan, Energi, Ekonomi Produktif dan Inklusif”.

“Arah pembangunan Maluku saat ini tidak terlepas dari berbagai kondisi global maupun nasional, maka kehati-hatian dalam menge­lola fiskal betul-betul harus diperhatikan secara bijaksana dan cermat, dengan memperhatikan skala prioritas pembangunan yang benar-benar bermanfaat untuk kepentingan masyarakat,” tegas Gubernur di Hotel Santika Premier Ambon.

Dijelaskan, sebagai Musren­bang pertama periode 2025-2029 maka menjadi tahapan krusial bagi seluruh kepala daerah sebab merupakan fondasi awal dalam mensinergikan pembangunan jangka menengah daerah.

Dijelaskan untuk membangun Maluku yang lebih maju mem­bu­tuhkan sinergitas dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, dalam mewujudkan visi besar Maluku yakni transformasi menuju Maluku yang maju, adil, dan sejahtera, menyongsong Indonesia Emas 2045.

Upaya penguatan fondasi me­nuju pemerataan kemandirian daerah tersebut, kata gubernur dilakukan melalui tujuh prioritas pembangunan yang tertuang dalam Sapta Cita yang  telah selaras dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia.

Guna mempercepat pembangu­nan daerah, Gubernur mengins­truksi­kan Bupati dan walikota untuk mempercepatpenuntasan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, mempercepat pemben­tukan koperasi merah putih, mem­percepat pembentukan dan pe­nyelenggaraan sekolah rakyat dan mempercepat penyelenggaraan makan bergizi gratis.

“Kita masih diperhadapkan de­ngan berbagai tantangan pemba­ngunan yang cukup kompleks, se­perti tingginya tingkat kemiskinan, kualitas pendidikan dan kesehatan yang perlu ditingkatkan, keterba­tasan prasarana dasar, serta pengembangan ekonomi khusus­nya sektor unggulan yang belum optimal,” jelas Gubernur.

Karenanya Gubernur berharap adanya sinergi kebijakan dan kerja sama yang kuat antar semua pihak, ia untuk mengatasi tanta­ngan dengan terus menjaga stabilitas sosial yang kondusif demi mewujudkan kemajuan daerah secara berkelanjutan.

“Musrenbang ini harus menjadi momentum strategis untuk mensinergikan kebijakan dan program pembangunan antara Pusat, Provinsi dan kabupaten/kota, untuk itu pentingnya diskusi yang terarah dan substansif, agar perencanaan tahun 2026, benar-benar imple­mentatif, efisien dan berdampak nyata bagi kesejahteraan rakyat,” tandasnya. (S-20)