AMBON, Siwalimanews – Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menegaskan, ke­ter­batasan lapangan peker­jaan menjadi salah satu pemicu masalah kemiskinan di Maluku.

Hal ini terjadi karena ada­nya pengangguran yang ber­dampak pada tidak adanya pemasukan yang diterima oleh masyarakat.

Penegasan ini disampaikan gubernur saat meninjau pab­rik PT Spice Islands Maluku di Negeri Hatusua, Kecama­tan Kairatu, Kabupaten Se­ram Bagian Barat, Senin (23/6) bersama Pangdam XV/Pat­timura dan Kapolda Maluku

Gubernur bilang, peme­rintah yang tanggap dengan persoalan daerah, harus men­cari jalan keluar untuk me­ngatasi angka pengangguran ini, karena jika angka pe­ngangguran menurun, maka angka kemiskinan juga otomatis bisa diturunkan.

“Untuk menciptakan lapa­ngan kerja baru adalah, tang­gung jawab kita semua, ber­syukurlah kita kepada basu­dara yang mengambil langkah menjadi UMKM dengan memulai usaha sendiri itu sudah sangat membantu, tapi disamping itu pemerintah juga harus mendorong ma­suknya investasi,” ujar gubernur.

Gubernur menegaskan, dirinya bersama Forkopimda Maluku ber­kunjung ke PT Spice Islands Ma­luku, menunjukan ketegasan sikap dari pemerintah dalam mendukung investasi dengan segala cara, namun bertangungjawab.

Hal ini dikerenakan, dirinya me­miliki fokus utama untuk menyikapi persoalan yang sangat fundamental di Provinsi Maluku yakni masalah kemiskinan.

“Tidak ada pilihan lain untuk menekan angka pengangguran se­lain dengan mendorong masuknya investasi agar tercipta lapangan pekerjaan,” ucap gubernur.

Disisi lain kata gubernur, untuk mendatangkan invetasi, tentu pemerintah membutuhkan dukungan semua pihak untuk menjaga kondusifitas ditengah masyarakat, sebab jika kamtibmas terganggu, maka akan sulit bagi investor untuk masuk.

“Kami sudah melakukan percepatan masuknya investasi, tapi pemerintah tidak bisa berjalan sendiri butuh dukungan semua pihak masyarakat di wilayah investasi, baik dari raja-raja, kades, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama, pilihannya ada di kita, jika kita mau agar anak-anak kita mempunyai lapangan pekerjaan, sementara tugas memberikan stabilitas untuk investasi adalah tanggung jawab pemerintah,” ucap gubernur.

Gubernur menegaskan, dirinya akan terus berkolaborasi dengan forkopimda guna mendorong investasi lebih masif di Maluku sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat Maluku.

“Saya menghimbau untuk kita Sorong Bahu, lakukan yang terbaik untuk menciptakan atmosfer dan iklim investasi yang positif, karena manfaatnya sangat banyak,” harap gubernur.

Sementara itu Head Of Operational PT Spice Island Maluku, Eko Anshari menjelaskan, PT Spice Island Maluku merupakan perusahaan bisnis yang bergerak dalam usaha perkebunan tanaman pisanga abaka yang memulai investasi di Kabupaten SBB sejak tahun 2018.

Luas izin lokasi perusahaan ini, tersebar pada 6 desa, masing-masing Desa Hatusua, Lohiatala, Waisamu, Nuruwe, Eti dan Desa Kawa dengan total izin 2484,04 Ha. Dari total luas lahan ini sampai dengan tahun 2025, luas areal tanam yang dapat di usahakan hanya 585,41 Íà atau 24 persen dari total luasan keseluruhan izin lokasi dan telah mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 475 karyawan.

Bahkan sampai saat ini Juni tahun ini, perusahaan dalam kegiatan usaha telah menginvestasi modal sebesar kurang lebih dari Rp550 miliar dengan jumlah produksi yang masih sangat terbatas dimana rata-rata produksi hanya 5-6 ton/hari.

“Pada tahun 2023 perusahaan memulai membangun pabrik untuk proses pengolahan produksi dengan kapasitas produksi saat ini masih terbatas yaitu 1 ton/jam,” ujar Anshari dihadapan gubernur.

Produksi pisang abaka sebanyak 29 ton dan telah dipasarkan pada pasar domestik (Palembang -Sumatera Selatan) dengan nilai jual Rp 880.000.000,-. Sedangkan rencana progres ke depannya akan memasarkan produksi Abaka pada pasar internasional seperti China dan Eropa. (S-20)