AMBON, Siwalima.id - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika telah merilis peta bencana untuk wilayah di Kota Ambon.
Dengan hasil analisis dan kajian yang disampaikan BMKG perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.
Plt Kalak BPBD Kota Ambon, Frits Tatipikalawan menjelaskan peta bencana yang diserahkan BMKG harus diterjemahkan menjadi langkah antisipasi yang terencana.
“Dengan adanya peta, maka menjadi kewenangan pemerintah kota terkait dengan tindakan apa yang harus dilakukan, sehingga lebih dini untuk mencegah sebelum terjadi gempa atau tsunami,” kata Frits di Balai Kota, Senin (26/10).
Upaya penanggulangan bencana menurutnya tidak boleh hanya berfokus pada penanganan setelah kejadian.
Mitigasi dan kesiapsiagaan perlu diperkuat untuk mengurangi risiko serta dampak yang mungkin ditimbulkan.
Salah satu langkah penting yang perlu dilakukan Pemerintah Kota Ambon adalah memperkuat sosialisasi dan edukasi keben-canaan kepada masyarakat.
“Masyarakat perlu memahami potensi ancaman di wilayah tempat tinggal mereka, termasuk mengetahui tindakan yang harus dilakukan ketika terjadi gempa bumi maupun tsunami,” jelasnya.
Edukasi tersebut juga perlu mendorong masyarakat agar mampu mempersiapkan diri, keluarga, dan lingkungan sekitar dalam menghadapi situasi darurat.
Dengan pemahaman yang baik, masyarakat diharapkan dapat mengambil tindakan penyelamatan secara tepat, mengikuti arahan petugas, serta tidak mudah panik ketika menghadapi bencana.
“Persiapan Pemerintah Kota Ambon dalam menyikapi kondisi ini juga lewat sosialisasi maupun penguatan kapasitas, serta melalui BPBD melakukan tindakan-tindakan yang nyata bagi masyarakat, sehingga edukasi prabencana ini betul-betul dikuatkan,” ujarnya.
Ia menilai, penguatan kapasitas masyarakat harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak sebatas penyampaian informasi secara teori.
Karena itu, BPBD perlu mendorong kegiatan yang membantu masyarakat memahami dan mempraktikkan langkah kesiapsiagaan dalam kehidupan sehari-hari.
Lebih lanjut, dirinya berharap hasil kajian BMKG dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah dalam menentukan prioritas penanggulangan bencana.
Koordinasi antara BPBD, instansi teknis, lembaga terkait, dan masyarakat juga perlu diper-kuat agar informasi kebencanaan dapat ditindaklanjuti sesuai kebutuhan di lapangan.
Pelaksanaan Sekolah Lapang Gempa Bumi dan Tsunami Kota Ambon Tahun 2026 yang diprakarsai BMKG menjadi salah satu momentum untuk meningkatkan pemahaman mengenai risiko bencana dan pentingnya kesiapsiagaan.
Melalui kegiatan tersebut, pemerintah daerah diharapkan memperoleh penguatan informasi yang dapat mendukung upaya mitigasi, sekaligus mendorong peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi potensi bencana.
Ia berharap, Pemerintah Kota Ambon tidak berhenti pada penerimaan peta bencana, tetapi juga memastikan hasil kajian tersebut menjadi bagian dari perencanaan dan program penanggulangan bencana.
Dengan mitigasi yang terarah, sosialisasi berkelanjutan, dan ko-ordinasi yang kuat, kesiapsiagaan pemerintah serta masyarakat diharapkan semakin baik dalam menghadapi ancaman gempa bumi dan tsunami di Kota Ambon. (S-30)
