AMBON, Siwalima.id - Pemerintah Kota Ambon terus mencari formula untuk mengatasi kemacetan yang terus terjadi hingga saat ini.

Bertambahnya jumlah kendaraan tidak diikuti dengan perluasan jalan juga menjadi salah satu penye­babnya.

Selain itu parkir di lokasi yang tidak seharusnya dan mengabaikan rambu lalu lintas yang di pasar juga ikut menyumbang kemacetan di kota dengan tajuk manise tersebut.

Sekretaris Kota Ambon, Robby Sapulette mengaku, pemerintah kota telah mengusulkan ke masyarakat untuk menyediakan lahan kosong sebagai lokasi parkir.

"Pemerintah mendorong warga yang memiliki lahan kosong untuk menjadikannya sebagai tempat parkir berbayar. Skema itu dinilai dapat menjadi solusi terhadap parkir liar sekaligus membuka sumber pen­dapatan baru bagi masyarakat,” terang Sekot. Sapulette dalam pa­parannya pada  diskusi publik yang berlangsung di Lantai 7 Kantor Gubernur, Selasa (15/9).

Kemacetan menjadi pemanda­ngan rutin di sejumlah ruas jalan Kota Ambon, olehnya itu lahan kosong yang selama ini tidak dimanfaatkan dapat dikembangkan menjadi bisnis sederhana.

“Masyarakat memperoleh pema­su­kan, sementara pemerintah ter­bantu dalam menata ruang kota dan mengurangi tekanan parkir di badan jalan. Namun, hingga kini belum banyak pemilik lahan yang meng­ambil peluang tersebut,” kata sekot.

Di sisi lain, Pemkot Ambon telah menyediakan sejumlah fasilitas sebanyak 30 ruas parkir resmi untuk menampung kendaraan masyarakat. Masalahnya, fasilitas itu belum sepenuhnya dimanfaatkan.

Sekot mengatakan masih ada pengendara yang memilih parkir di lokasi terlarang meski rambu lara­ngan sudah dipasang. Padahal di si­tu sudah dibuat tulisan dilarang parkir

Salah satu contoh yang disoroti ka­wasan bekas Pasar Apung. Peme­rintah telah menyediakan tempat parkir khusus sepeda motor dengan kapasitas sekitar 600 kendaraan.

“Fasilitas tersebut belum diman­faatkan secara maksimal. Banyak masyarakat yang tidak sadar diri dalam menggunakan fasilitas yang disediakan pemerintah,” jelasnya.

Menurut dia, persoalan parkir ti­dak bisa diselesaikan hanya dengan membangun fasilitas. Kesadaran pengendara untuk menggunakan tempat yang telah disediakan men­jadi faktor penting.

Penataan parkir dan pengurangan kemacetan merupakan bagian dari 17 program prioritas Pemkot Ambon.

Persoalan tersebut masuk dalam prioritas ketiga, yakni pengurangan kemacetan melalui pembangunan jalan alternatif, rekayasa lalu lintas, dan penataan transportasi publik.

Pemkot Ambon juga telah me­nyediakan skema mengatasi kema­cetan yakni pertama, pemeliharaan traffic light, rambu dan marka jalan. Kedua, patroli dan rekayasa lalu lintas pada titik-titik kemacetan, terutama pada sore hari.

Ketiga, penataan MRLL melalui sweeping gabungan darat setiap bulan selama empat hari kerja di jalan-jalan strategis. Keempat, penataan Terminal A1 dan A2 di kawasan Mardika.

Kelima, penyediaan tempat parkir sepeda motor di bekas Pasar Apung dengan kapasitas 600 motor. Ke­enam penataan 30 ruas parkir resmi sesuai SK Walikota Nomor: 6937 Tahun 2025.

Pada kesempatan itu ia meminta masyarakat ikut bertanggung jawab dalam menggunakan ruang jalan.

Ia mengingatkan agar kendaraan tidak parkir di badan jalan karena mengganggu kelancaran lalu lintas.

Pemkot, katanya tidak ingin fa­silitas yang sudah dibangun justru tidak digunakan, sementara masya­ra­kat tetap memilih parkir semba­rangan.

Menyadari persoalan kemacetan merupakan masalah yang bersifat multidimensional. Karena itu, pe­nanganannya tidak bisa dibebankan kepada satu instansi saja.

Diperlukan sinergi dan kolaborasi nyata antara pemerintah kota, Pro­vinsi, Kementerian Perhubungan, Kepolisian, operator angkutan umum, akademisi, pelaku usaha, serta seluruh pihak terkait lainnya.

“Permasalahan kemacetan ini tidak dapat diselesaikan oleh satu instansi saja. Kita perlu bersinergi dan berkolaborasi nyata dalam mengatasi masalah kepadatan dan kemacetan ini,” pintanya.

Ia mengatakan, diskusi publik tersebut menjadi momentum penting untuk melihat persoalan kemacetan Kota Ambon secara lebih kompre­hensif, terutama sejalan dengan tema Hari Perhubungan Nasional.

Melalui forum terbuka tersebut, pemerintah berharap berbagai per­soalan kemacetan dapat diidentifi­kasi dari berbagai perspektif.

“Saya berharap lewat forum ter­buka ini nantinya kita dapat me­ngidentifikasi persoalan kemacetan dari berbagai perspektif, serta men­dengarkan aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk me­rumuskan alternatif solusi yang dapat ditindaklanjuti secara ber­sama,” katanya.

Ia menegaskan, tujuan utama yang hendak dicapai adalah mengu­rai kemacetan, meningkatkan pela­yanan transportasi, serta mewujud­kan Kota Ambon yang lebih tertib, aman dan nyaman bagi masyarakat.

“Tujuan kita jelas, agar dapat mengurai kemacetan, meningkatkan pelayanan transportasi dan me­wujudkan Kota Ambon yang lebih tertib, aman dan nyaman,” tegas­nya.(S-30)