PEROMBAKAN birokrasi adalah upaya sistematis untuk mereformasi dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi sistem pemerintahan. Tujuannya adalah menciptakan birokrasi yang lebih baik, bersih, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini melibatkan penataan ulang struktur, proses, dan budaya kerja dalam organisasi pemerintahan.

Tuntutan masyarakat terhadap kualitas birokrasi pemerintahan semakin tinggi. Masyarakat mengharapkan birokrasi bertransformasi lebih cepat dan tepat. Dengan demikian, masyarakat bisa mendapatkan kualitas pelayanan publik yang semakin baik.

Sejumlah langkah konkret bisa diterapkan pemerintah daerah untuk mewujudkan birokrasi yang lebih efektif dan efisien.

Hal itu diantaranya dengan memanfaatan teknologi informasi yang canggih seperti e-government yang memungkinkan pemerintah untuk meningkatkan akses masyarakat pada pelayanan.

Transformasi birokrasi juga harus didukung dengan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dengan mengadakan pelatihan dan pengembangan yang tepat bagi perangkat daerah. Tidak hanya itu, akuntabilitas dan transparansi dalam birokrasi juga sangat penting ditekankan karena dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Harapannya ini semua dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses pelayanan publik yang lebih baik.

Olehnya, Walikota Ambon, Bodewin Wattimena meng­ungkapkan, perombakan birokrasi di lingkup Pemerintah Kota Ambon dila­kukan sesuai kompetensi dan bukan balas dendam.

Seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pra­tama (JPTP), atau yang kerap disebut Jobfit masih dilakukan sesuai ketentuan, dimulai de­ngan izin dari Kementerian Da­lam Negeri (Kemendagri) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan saat ini sedang menu­nggu pertimbangan teknis dari BKN untuk pelantikan pejabat baru.

Hasil asesmen sudah saya terima, dan saya telah memper­timbangkan masing-masing kepala dinas serta kepala badan berdasarkan kemampuan mereka.

Walikota tegaskan, mutasi jabatan dilakukan secara objektif dan profesional, tanpa dilandasi motif politik atau dendam pribadi.

Rencana jangka panjang reformasi birokrasi melalui sistem kaderisasi. Pejabat-pejabat potensial akan dipersiapkan sejak dini untuk menduduki jabatan strategis di masa mendatang.

Kedepan kita akan jalan full, jadi orang-orang yang dianggap layak harus di kader dari awal. Ketika ada pergantian, kita tidak perlu pusing cari orang.

Dalam pendekatannya, tentunya Wattimena mengedepankan kontrak kinerja bagi pejabat yang diangkat. Ia memanggil langsung calon pejabat untuk mengetahui gagasan dan solusi konkret yang mereka tawarkan.

Misalnya, untuk Dinas Pariwisata, saya ingin pembangunan wisata yang terintegrasi. Harus ada program konkret seperti paralayang di Pintu Kota, pengembangan wisata mangrove, dan sebagainya.

Ia juga menyoroti masalah utama kota seperti pengelolaan sampah yang perlu ditangani serius oleh kepala dinas terkait. Para pejabat, harus menunjukkan komitmen dan inovasi dalam menjalankan tugas mereka. Kalau tidak mampu, pasti diganti. Ini bukan soal suka atau tidak suka, tapi soal kerja dan hasil.

Walikota menegaskan komitmennya untuk menggunakan seluruh potensi terbaik, termasuk dari pihak-pihak yang sebelumnya menjadi lawan politiknya.

Tentunya ada harapan agar seluruh pihak yang hadir untuk saling mendukung mewujudkan birokrasi lebih responsif yang berimplikasi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. (*)