PANDANGAN publik mengenai bencana kabut asap sering kali tertuju pada wilayah Sumatra atau Kalimantan.
Setiap kali musim kemarau ekstrem tiba, daerah-daerah tersebut langganan menjadi sorotan nasional akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang hebat.
Namun, belakangan ini, signal bahaya mulai bergeser ke timur. Provinsi Maluku, yang dikenal dengan wilayah kepulauannya yang berudara bersih, kini mulai menghadapi ancaman nyata yang serupa: kepungan kabut asap.
Ancaman ini bukan lagi sekadar prediksi di atas kertas. Berdasarkan data pantauan titik panas (hotspot) BMKG dan KLHK dalam beberapa siklus kemarau terakhir, wilayah Maluku terutama di pulau-pulau besar seperti Pulau Seram, Buru, hingga Kepulauan Tanimbar menunjukkan peningkatan aktivitas kebakaran yang signifikan. Jika tidak diantisipasi secara progresif, Maluku sedang berjalan menuju krisis ekologi dan kesehatan yang serius.
Paradoks Wilayah Kepulauan
Secara geografis, Maluku adalah wilayah kepulauan dengan karakteristik angin laut yang kuat. Banyak yang berasumsi bahwa tiupan angin kencang akan dengan mudah mengusir asap. Namun, asumsi ini keliru. Ketika kebakaran terjadi secara masif di area pegunungan atau hutan pedalaman yang sulit diakses, asap yang dihasilkan justru terbawa angin dan menyelimuti kawasan pesisir serta pemukiman padat penduduk.
Kondisi geografi ini juga menjadi tantangan besar dalam mitigasi. Berbeda dengan Kalimantan atau Sumatra yang memiliki akses darat yang luas untuk mobilisasi armada pemadam kebakaran, Maluku terfragmentasi oleh lautan. Ketika titik api muncul di pedalaman pulau terpencil, upaya pemadaman darat hampir mustahil dilakukan dengan cepat. Keterbatasan alat utama sistem senjata (alutsista) kebencanaan, seperti helikopter water bombing, membuat api sering kali dibiarkan padam hanya oleh faktor alam atau hujan.
Jika kabut asap sampai pada tahap pekat, dampaknya bagi Maluku akan jauh lebih melumpuhkan dibanding wilayah daratan besar. Pertama, konektivitas antarpulau akan terputus. Transportasi laut yang merupakan urat nadi ekonomi Maluku sangat bergantung pada jarak pandang (visibility). Kabut asap yang pekat di laut akan meningkatkan risiko kecelakaan pelayaran dan memaksa syahbandar menunda keberangkatan kapal. Sektor penerbangan perintis pun akan lumpuh. Bagi wilayah kepulauan, isolasi transportasi adalah awal dari krisis pasokan pangan dan energi.
Kedua, krisis kesehatan masyarakat. Fasilitas kesehatan di pulau-pulau kecil di Maluku belum sepenuhnya siap menghadapi lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat asap. Keterbatasan stok oksigen dan obat-obatan di puskesmas pelosok akan memperburuk situasi, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia.
Ketiga, ancaman terhadap biodiversitas endemik. Hutan Maluku adalah rumah bagi ragam flora dan fauna unik yang tidak ditemukan di belahan bumi lain. Kebakaran hutan tidak hanya menghasilkan asap bagi manusia, tetapi juga memusnahkan plasma nutfah dan merusak ekosistem penyangga air yang sangat krusial bagi keberlangsungan hidup di pulau kecil.
Menghadapi ancaman ini, pemerintah daerah di Maluku beserta seluruh pemangku kepentingan tidak boleh lagi menggunakan pola pikir reaktif. Menunggu api membesar baru sibuk mencari bantuan adalah langkah usang yang mahal dan tidak efektif. Sudah saatnya strategi mitigasi diubah secara total.(*)
