BULA, Siwalima.id - Seorang pasien hamil asal Pulau Gorom, Kabupaten SBT, harus dirujuk ke Kota Masohi di Kabupaten Malteng.
Hal ini membuat Komisi II DPRD mempertanyakan kualitas pelayanan kesehatan yang ada di kabupaten tersebut, khususnya dalam penanganan pasien ibu hamil yang membutuhkan pelayanan medis secara cepat dan memadai, sehingga membuat pasien ini harus dirujuk ke kabupaten lain.
Komisi juga mempertanyakan kesiapan fasilitas kesehatan, ketersediaan tenaga medis, serta sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan, terutama di wilayah SBT.
"Saya mendesak pemkab SBT segera ambil langkah konkret untuk atasi kekosongan dokter spesialis kandungan di RSUD Goran Riun, Pulau Gorom dan RSUD Bula,” tulis Wakil Ketua Komisi II DPRD SBT, Rudy Wajo dalam rilisnya yang diterima redaksi Siwalima.id, Sabtu (7/11).
Menurutnya, RSUD Goran Riun hingga saat ini sangat membutuhkan sedikitnya satu tenaga dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi, sebab dengan ketiadaan dokter spesialis, membuat pelayanan kesehatan ibu dan anak di wilayah tersebut belum berjalan optimal.
Persoalan ini tidak hanya menyangkut ketersediaan tenaga medis di rumah sakit, namun berdampak terhadap keselamatan dan beban ekonomi masyarakat, khususnya ibu hamil yang membutuhkan penanganan persalinan.
Pasien dari Puskesmas Pulau Panjang misalnya, harus menempuh perjalanan menuju Airnanang, Kecamatan Siritaun Wida Timur, sebelum dirujuk ke RSUD Goran Riun. Namun mengingat keterbatasan dokter spesialis, pasien kembali dirujuk ke kabupaten lain.
"Setiap minggu maupun bulan selalu ada pasien yang dirujuk dari puskesmas ke RSUD Goran Riun, kemudian dilanjutkan ke RSUD Bula. Tetapi, saat ini dokter kandungan di RSUD Bula juga tidak tersedia,” ujarnya.
Politisi PKB ini juga menegaskan, kondisi ini membuat sebagian pasien harus mendapatkan penanganan lanjutan di RSUD Masohi. Situasi ini menjadi beban tersendiri bagi masyarakat kepulauan yang harus menghadapi perjalanan laut, biaya transportasi, serta kebutuhan pendampingan selama proses rujukan.
Ia juga menyoroti tingginya biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan persalinan di luar daerah. Sementara akses layanan kesehatan yang layak harusnya menjadi tanggungjawab pemerintah tidak boleh menjadi beban berlebihan bagi warga
"Masyarakat harus keluarkan biaya besar untuk penuhi kebutuhan persalinan. Karena itu, kami minta bupati dan wabup segera dengar keluhan masyarakat. Kesehatan merupakan kebutuhan mendasar dan jauh lebih penting dari urusan apa pun,” tegasnya.
Menurutnya, pemkab kiranya berkoordinasi dengan pemerintah provinsi maupun Kemenkes untuk mencari solusi pemenuhan tenaga dokter spesialis, sehingga masyarakat di wilayah kepulauan tidak terus-menerus bergantung pada rumah sakit di luar daerah.
Selain persoalan pemenuhan dokter spesialis, kehadiran dokter sepsialis kandungan juga penting untuk mendukung pemenuhan persyaratan kerja sama pelayanan BPJS Kesehatan secara penuh di RSUD Goran Riun.(S-27)
