SAUMLAKI, Siwalima.id - Masyarakat Pulau Seira, Kabupaten Kepulauan Tanimbar hingga kini masih menghadapi persoalan mendasar, yakni keterbatasan akses air bersih dan infrastruktur jalan.

Anggota DPRD Tanimbar, Jidon Kelmanutu minta Pemkab Tanimbar tidak menutup mata terhadap kebutuhan dasar masyarakat Seira yang hingga kini belum sepenuhnya terpenuhi.

Persoalan air bersih dan jalan di Seira katanya harus menjadi per­hatian serius pemerintah daerah. Apalagi, sejumlah fasilitas yang sebelumnya diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat justru tidak memberikan manfaat.

“Ini soal kita. Lagi-lagi soal akses jalan ke sumber air di Seira. Itu tidak ada, belum lagi pegawai PDAM yang dulunya di Seira sekarang kosong karena Air disana sudah tak berfungsi,” kata Jidon.

Ia menegaskan, keberadaan sumber air saja tidak cukup apabila tidak didukung dengan akses jalan yang memadai. 

“Kalau sumber airnya ada, tetapi akses jalannya tidak ada, bagai­mana masyarakat bisa mengambil air? Karena itu, akses menuju sum­ber air juga harus dibangun,” pintanya.

Untuk itu, Pemkab Tanimbar me­lalui OPD terkait segera melakukan penanganan, bukan kembali mem­perpanjang persoalan dengan perencanaan tanpa realisasi. “Kalau pemerintah punya kegia­tan pembangunan di Seira, harus benar-benar dilihat kebutuhan masyarakat. Jangan hanya dibuat perencanaannya, tetapi pekerja­annya tidak jalan,” ujarnya.

Selain persoalan air bersih, Jidon juga menyoroti kondisi jalan yang menjadi akses penting bagi masyarakat Seira.

Infrastruktur jalan, sangat me­nentukan mobilitas warga, distri­busi kebutuhan pokok maupun akses terhadap pelayanan dasar.

“Jalan Seira-Ngurangar juga menjadi persoalan. Masyarakat membutuhkan akses yang baik untuk menjalankan aktivitas. Ini bukan soal kemewahan, tetapi kebutuhan dasar,” katanya.

Ia berharap pemerintah dapat menyusun prioritas pemba­ngunan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat di wilayah kepulauan. “Perenca­naan pembangunan harus mendekat kepada kebutu­han masyarakat. Kalau masyara­kat membutuhkan jalan dan air bersih, itu yang harus diprioritas­kan,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan pemerintah agar tidak terus mengulang persoalan yang sama setiap tahun. Jika dokumen perencanaan teknis telah tersedia, maka harus segera ditindaklanjuti dengan pekerjaan fisik. “Kalau perencanaan teknisnya sudah ada di dinas, sudah dirancang, maka jangan berhenti di situ. Harus ada tindak lanjut sampai pekerjaan selesai,” katanya.

Menurutnya, persoalan infrastruktur di wilayah kepulauan membutuhkan konsistensi dari pemerintah. Pergantian pimpinan OPD tidak boleh menjadi alasan program yang sudah direncanakan kembali tertunda.

“Yang penting adalah konsistensi. Satu ganti pimpinan di OPD, jangan kemudian perencanaannya berubah lagi. Program yang sudah menjadi kebutuhan masyarakat harus tetap dilanjutkan,” kesalnya.

Jidon menilai, pemerintah daerah harus memastikan setiap rupiah anggaran yang dialokasi­kan untuk pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. “Jangan sampai kita punya program, punya anggaran, tetapi masyarakat tetap tidak merasakan manfaatnya. Semua kegiatan harus jelas manfaatnya bagi masyarakat,” katanya.

Ia pun meminta pemkab segera mengambil langkah konkret untuk membuka akses menuju sumber air dan memperbaiki infrastruktur jalan di Seira.(S-26)