AMBON, Siwalima.id - Kepolisian Daerah Maluku bersama Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah menyiapkan program kolaboratif untuk memperkuat ketahanan sosial masyarakat.
Program ini meliputi pendidikan, keluarga, kepatuhan terhadap hukum, pencegahan konflik sejak dini.
“Kita mendorong pembentukan pilot project pembinaan masyarakat berbasis komunitas di salah satu wilayah Kabupaten Maluku Tengah, kata Kapolda Maluku, Irjen Dadang Hartanto saat audiensi dengan Bupati Malteng, Zulkarnain Awat Amir di ruang kerjanya, senin (21/9).
Menurut Dadang, program tersebut akan mengintegrasikan keluarga, sekolah, kepolisian, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, dan pemangku kepentingan lainnya.
Tujuannya untuk membangun budaya belajar, memperkuat karakter, meningkatkan kepatuhan terhadap hukum, sekaligus meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mencegah dan menyelesaikan potensi konflik.
“Kita perlu membangun masyarakat yang memiliki budaya pembelajar, memahami hukum, mampu menyelesaikan persoalan secara konstruktif, dan tidak mudah terjebak dalam ego kelompok,” kata Dadang.
Menurut dia, pembangunan ketahanan sosial membutuhkan proses jangka panjang. Pengalaman konflik sosial yang pernah terjadi di Maluku perlu menjadi pembelajaran bagi generasi berikutnya.
Pengetahuan dan pengalaman para tokoh yang memahami dinamika konflik dinilai perlu ditransformasikan kepada generasi muda agar kemampuan mengenali potensi konflik tetap terjaga.
Dadang juga menekankan pentingnya memperkuat interaksi lintas kelompok, terutama di lingkungan pendidikan.
Menurut dia, ruang interaksi sosial yang terbuka perlu dibangun sejak usia sekolah hingga perguruan tinggi untuk mencegah terbentuknya sekat sosial yang terlalu kuat.
Ia juga meminta setiap persoalan sosial dikembalikan kepada fakta dan proses hukum.
“Setiap persoalan harus dikembalikan kepada fakta dan hukum. Jangan sampai tindak pidana kemudian ditarik menjadi persoalan agama atau kelompok,” katanya.
Untuk itu, penegakan hukum dinilai perlu berjalan bersama komunikasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, dan elemen masyarakat lainnya.
Dadang menyebut sejumlah aspek yang perlu diperkuat dalam membangun ketahanan sosial, antara lain soliditas kelompok, kepatuhan terhadap hukum, budaya belajar, serta pencegahan kekerasan.
Intervensi sejak dini, kata dia, dapat dilakukan melalui sekolah dan keluarga.
Sementara Polri dapat mengambil peran melalui pembinaan di sekolah, termasuk pencegahan perundungan atau bullying, tawuran, kekerasan, serta pendekatan terhadap individu yang berpotensi menggerakkan perilaku negatif.
Selain sekolah, menurutnya, keluarga dinilai menjadi salah satu fondasi pembentukan karakter.
Karena itu, program parenting juga diusulkan untuk membantu orang tua memahami pola pengasuhan, penggunaan teknologi dan gawai, pendidikan karakter, serta pembentukan budaya belajar anak.
Dalam konteks tersebut, Dadang menawarkan pengembangan program Polima sebagai salah satu pendekatan untuk memperkuat interferensi di lingkungan keluarga dan komunitas.
Polda Maluku dan Pemkab Maluku Tengah selanjutnya akan memilih satu wilayah yang memiliki karakteristik tertentu sebagai lokasi pilot project.
Model tersebut nantinya akan dievaluasi dari sisi metode, materi, waktu pelaksanaan, kebutuhan personel, hingga dampaknya terhadap masyarakat.
“Kita tidak ingin membuat program hanya sebagai kegiatan. Kita ingin menguji sebuah model, mengevaluasi hasilnya, kemudian apabila baik dapat direplikasi,” jelasnya.
Dalam audiensi itu, Dadang juga mengaitkan ketahanan sosial dengan potensi pembangunan ekonomi Maluku.
Menurut dia, Maluku memiliki potensi sumber daya alam, pangan, kelautan dan perikanan, pariwisata serta peluang ekonomi lainnya yang membutuhkan dukungan sumber daya manusia berkualitas dan situasi keamanan yang kondusif.
“Maluku memiliki potensi yang besar. Karena itu keamanan, kualitas sumber daya manusia dan kemampuan masyarakat memanfaatkan peluang ekonomi harus dibangun secara bersamaan,” pintanya.
Ia menilai keamanan tidak hanya berkaitan dengan pencegahan gangguan kamtibmas, tetapi juga menciptakan lingkungan sosial yang memungkinkan.
Selain pilot project, dalam audiensi tersebut juga muncul gagasan pembentukan kampung percontohan lintas agama.
Kampung tersebut diharapkan menjadi ruang pembelajaran sosial untuk memperkuat toleransi, interaksi antarkelompok, kepatuhan hukum, dan budaya hidup bersama.
Sementara itu, Bupati Malteng, Zulkarnain Awat Amir menyambut gagasan tersebut.
Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia perlu berjalan beriringan dengan penguatan keamanan dan ketahanan sosial masyarakat.
“Kami melihat gagasan ini sebagai upaya membangun masyarakat dari hulu. Bukan hanya menyelesaikan persoalan ketika sudah terjadi, tetapi bagaimana keluarga, sekolah, pemerintah dan kepolisian bersama-sama membentuk karakter generasi muda,” ujarnya.
Ia mengatakan konsep pilot project akan dikaji dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, kondisi masyarakat, sekolah, keluarga, serta potensi persoalan sosial yang ada.(S-25)
