AMBON, Siwalima.id - Latupati Maluku diharapkan untuk menjadi fasilitator yang bijak dalam penyelesaian setiap sengketa antara negeri yang terjadi di Provinsi Maluku.

Demikian diharapkan gubernur yang juga Upulatu Maluku, Hendrik Lewerissa saat membuka Musyawarah Besar IV Latupati Maluku yang berlangsung di Baileo Oikumene Ambon, Jumat (16/10)

Musyawarah Besar IV Latupati Maluku kata gubernur, merupakan forum penting yang harus dimanfaatkan bukan saja untuk membicarakan berbagai kepentingan organisasi dan kepengurusan, tetapi juga tanggung jawab terhadap negeri-negeri adat serta masyarakat adat di Maluku.

Kehormatan seorang raja menurut Gubernur bukan hanya terletak pada gelar dan kedudukan adatnya, tetapi juga harus menjadi pemimpin adat yang dekat dengan masyarakat, memperhatikan kesulitan masyarakat adat, rangkul generasi muda dan menjadi tempat masyarakat mencari nasihat ketika menghadapi persoalan.

Diakui Gubernur persoalan tapal batas wilayah dan petuanan masih menjadi tantangan di sejumlah negeri sehingga persoalan ini membutuhkan kebijaksanaan, keterbukaan dan komitmen semua pihak untuk menyelesaikannya secara damai.

"Sebagai Upulatu Maluku, saya meminta Latupati Maluku dapat mengambil peran sebagai fasilitator guna mempertemukan negeri-negeri yang berselisih dalam dialog konstruktif, serta mendorong penyelesaian berdasarkan sejarah, bukti yang dapat dipertanggung jawabkan, hukum adat yang relevan dan ketentuan yang berlaku," ucap gubernur.

Ia juga meminta agar Latupati Maluku jangan membiarkan persoalan batas petuanan merusak hubungan antar negeri dan apabila diperlukan, bangun koordinasi juga dengan pemerintah kabupaten dan kota maupun provinsi agar penyelesaian dilakukan secara terukur, adil, serta tidak menimbulkan persoalan baru.(S-20)