AMBON, Siwalimanews – Pelaksana Tugas Kalaksa BPBD Kota Ambon Frits Tatipikalawan memastikan petugas selalu siaga untuk mengantisipasi terjadinya bencana di masyarakat.

Hujan dan angin terus melanda di wilayah Maluku yang disebabkan oleh beberapa faktor atmosferik. Di antaranya adalah lemahnya Monsun Australia yang menyebabkan kelembaban tinggi di wilayah selatan Indonesia.

Selain itu aktivitas Madden-Julian Oscillation (MJO) dan gelombang atmosfer seperti Kelvin dan Rossby Ekuator yang mendukung pertumbuhan awan hujan.

“Kita berkomitmen menangani bencana dan terus melayani masyarakat terdampak, meskipun di tengah keterbatasan logistik dan sumber daya manusia,” ujarnya di Balai Kota, Selasa (8/7).

Hal ini lanjutnya sejalan dengan penetapan status siaga bencana oleh Pemerintah Kota Ambon.

“Kami selalu menegaskan penanganan bencana diawali dengan penetapan status oleh bapak walikota. Dari status inilah, kami bisa cepat tanggap dan melaksanakan langkah teknis serta koordinasi dengan para stakeholder terkait,” ungkapnya.

Dijelaskan saat ini, BPBD Ambon telah menyalurkan bantuan logistik tanggap darurat kepada

masyarakat terdampak, meski diakui stok logistik terkadang tidak tersedia di gudang.

“Kami tidak menyampaikan logistik habis, melainkan menjelaskan kami sedang menunggu pasokan dari pihak ketiga. Ini penting agar masyarakat tetap mendapatkan informasi yang benar,” katanya.

Dalam upaya meningkatkan kesiap-siagaan, BPBD secara rutin memberikan sosialisasi dan himbauan terkait peta risiko bencana melalui media sosial maupun turun langsung ke lapangan.

Tujuannya adalah membangun kesadaran masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan dan mampu mengantisipasi bencana secara mandiri.

“Kami ingin pola pikir masyarakat berubah tidak lagi menyalahkan pemerintah, tetapi menjadi bagian dari solusi dalam menjaga lingkungan dan bersiap menghadapi bencana,” ungkapnya.

Selain itu, dirinya juga meminta dukungan dan sinergi dari para kepala desa, raja dan lurah untuk menyampaikan informasi yang valid dan menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

Terkait dengan keluhan lambatnya respon dari BPBD, ia mengaku hal tersebut bukan karena ketidakpedulian, melainkan keterbatasan personel.

“Kami menangani laporan berdasarkan urutan yang masuk. Kami mohon pengertian masyarakat dan dukungan dari aparat desa untuk menjelaskan kondisi ini agar tidak terjadi kesalahpahaman,” tutupnya.

Ia menegaskan, apapun yang terjadi, pihaknya akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. (S-29)