AMBON, Siwalima.id - Anggota Komisi III DPRD Maluku, Allan Lohy minta, pemerintah provinsi memperkuat koordinasi lintas daerah guna penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Pasalnya, berdasarkan informasi dari BMKG menunjukkan dampak Karhutla pada kabut asap yang dirasakan masyarakat Maluku berasal dari daerah sekitar seperti Papua.
Allan menilai, penanganan karhutla tidak bisa hanya berfokus pada titik kebakaran yang berada di wilayah Maluku saja, sebab jumlah hotspot yang memicu Karhutla sangatlah sedikit terjadi.
Sebaliknya pemerintah daerah juga perlu memperhatikan kemungkinan dampak asap dari wilayah lain, termasuk Papua, yang dapat memengaruhi kualitas udara dan aktivitas masyarakat di daerah ini.
“Untuk melakukan penanganan Karhutla yang hingga saat ini berdampak pada sebaran kabut asap diperlukan koordinasi terpadu antara pemerintah daerah di Maluku dan Papua, terutama wilayah yang mengalami kebakaran hutan dan lahan dalam skala besar,” ucap Lohy kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Kamis (29/10).
Menurutnya, langkah-langkah terpadu harus dikoordinasikan dengan pemerintah di wilayah Papua Selatan, termasuk Merauke dan daerah sekitarnya agar ada gerakan bersama untuk menangani persoalan ini.
Ia menegaskan, dampak kabut asap lintas wilayah harus menjadi perhatian bersama. Sebagaimana bencana banjir yang dampaknya dapat dirasakan daerah lain, kabut asap akibat karhutla juga tidak mengenal batas administrasi pemerintahan.
Karena itu, Allan mendorong adanya mekanisme koordinasi yang lebih serius agar penanganan kebakaran di wilayah sumber asap dapat berjalan seiring dengan upaya perlindungan masyarakat di daerah terdampak.
“Apabila skala dan dampak kebakaran di Papua memenuhi kriteria yang ditetapkan, pemerintah pusat perlu mempertimbangkan langkah penanganan pada tingkat nasional tapi yang pasti koordinasi lintas daerah harus dilakukan,” tegasnya.(S-20)
