SAUMLAKI, Siwalima.id - Bupati KKT, Ricky Jauwerissa mengaku, usia 27 tahun Kepulauan Tanimbar, masih banyak pekerjaan rumah pembangunan yang harus dilakukan pemerintah.

Kabupaten Maluku Tenggara Ba­rat (MTB) dibentuk secara resmi pada 4 Oktober 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999. Namun dalam perjalanan resmi berubah nama menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) pada awal tahun 2019.

Dalam pidatonya dihadapan Si­dang Istimewa DPRD di salah satu hotel di Kota Saumlaki, Senin (5/10), Bupati Ricky mengaku peringatan HUT ke-27 harus menjadi momentum untuk merefleksikan perjalanan pembangunan sekaligus memper­kuat fondasi daerah menuju masa depan.

Ricky mengatakan, 27 tahun per­jalanan KKT bukan sekadar angka usia, tetapi merupakan perjalanan panjang yang dibangun melalui kon­tribusi berbagai elemen masyarakat.

“Peringatan Hari Ulang Tahun daerah merupakan kesempatan bagi kita untuk merefleksi kembali per­ja­lanan yang telah dilalui, mensyukuri berbagai kemajuan yang telah di­capai, sekaligus melihat dengan jer­nih berbagai pekerjaan yang masih harus diselesaikan,” kata Ricky.

Ia memberikan penghormatan kepada para tokoh pemekaran, mantan kepala daerah dan wakil kepala daerah, pimpinan serta anggota DPRD dari masa ke masa, dan semua pihak yang terlibat ter­masuk masyarakat.

Menurutnya tanggung jawab membangun Tanimbar merupakan tugas bersama yang harus diterus­kan antar generasi.

“Pemerintahan dan kepemimpinan akan terus berganti, tetapi tanggung jawab membangun Tanimbar akan se­lalu diteruskan dari satu generasi ke­pada generasi berikutnya,” ujarnya.

Dalam pidatonya, dirinya juga memaparkan sejumlah indikator perkembangan ekonomi makro yang telah dicapai saat ini

Pertumbuhan ekonomi Tanimbar selama lima tahun terakhir masih berada pada angka positif. Pada 2025, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 4,59 persen.

Menurutnya, kondisi tersebut me­nunjukkan adanya ketahanan eko­nomi daerah, meskipun perce­patan pertumbuhan masih diperlukan melalui investasi dan hilirisasi sektor unggulan.

Sementara itu, angka kemiskinan juga mengalami penurunan dari 27,27 persen pada 2021 menjadi 23,38 persen pada 2025. “Capaian ini menunjukkan adanya perbaikan, namun penguatan eko­nomi inklusif tetap diperlukan,” katanya.

Selain itu, tingkat pengangguran terbuka menunjukkan kecenderu­ngan menurun, sementara Indeks Pem­bangunan Manusia (IPM) mening­­kat menjadi 68,47 poin pada 2025.

Kendati demikian, Ricky meng­ingatkan capaian tersebut tidak boleh membuat pemerintah dan masyarakat berpuas diri.

Menurutnya, tingkat kemiskinan masih cukup tinggi, sementara kua­litas pendidikan dan kesehatan, in­frastruktur dasar, air minum, sanitasi, telekomunikasi, konektivitas antar­daerah, kesempatan kerja, serta pe­ningkatan pendapatan masyarakat masih menjadi pekerjaan rumah.

“Perkembangan sebagaimana ter­gambar dalam kondisi ekonomi makro tersebut patut kita syukuri. Namun, kita juga harus melihat bahwa tantangan pembangunan yang dihadapi Tanimbar masih cu­kup besar,” tegasnya.

Ricky menilai kondisi geografis Tanimbar sebagai daerah kepulauan memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah.

Masyarakat yang tersebar di ber­bagai desa dan pulau dengan tingkat aksesibilitas berbeda membutuhkan pendekatan pembangunan yang tidak sama dengan daerah yang be­rada dalam satu daratan.

Konsekuensinya, kata dia, biaya penyediaan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur menjadi lebih besar.

Karena itu, pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada pem­bangunan fisik, tetapi harus me­mastikan masyarakat di wilayah terpencil mendapatkan pelayanan dasar yang layak.

“Pemerataan pembangunan bu­kan hanya persoalan membangun infrastruktur, tetapi juga memastikan masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan tetap memper­oleh pelayanan pendidikan, keseha­tan, administrasi pemerintahan, konektivitas dan kesempatan eko­nomi yang layak,” jelas Ricky.

Ia menyebut sejumlah isu stra­tegis pembangunan daerah pada 2026, antara lain pemerataan infra­struktur wilayah, kemiskinan, pe­ng­angguran dan pendapatan masya­rakat, kualitas lingkungan hidup, ketahanan terhadap bencana, kua­litas sumber daya manusia, keten­tra­man dan ketertiban, pelestarian bu­daya, kemandirian keuangan dae­rah, serta tata kelola pemerintahan.

Untuk itu dirinya berjanji kedepan pembangunan KKT akan diarahkan untuk mewujudkan Tanimbar yang maju, mandiri, adil, berkelanjutan dan unggul.

Menurutnya, kemandirian harus dimaknai sebagai kemampuan dae­rah dan masyarakat dalam mengop­timalkan potensi yang dimiliki.

Tanimbar memiliki kekayaan sumber daya kelautan dan perika­nan, pertanian dan perkebunan, pariwisata, budaya, UMKM, serta berbagai potensi ekonomi lainnya.

“Kita memiliki sumber daya ke­lautan dan perikanan, pertanian dan perkebunan, pariwisata, budaya, UMKM, serta berbagai potensi eko­nomi lainnya yang perlu dikem­bangkan menjadi sumber penda­patan dan kesejahteraan masyara­kat,” ungkapnya.

Sementara prinsip keadilan, kata Ricky, berarti pembangunan dan pe­layanan tidak boleh hanya terkon­sentrasi pada wilayah tertentu.

Sedangkan pembangunan berke­lanjutan harus memastikan peman­faatan sumber daya alam tetap memperhatikan kelestarian lingku­ngan dan kepentingan generasi mendatang. Adapun konsep unggul diarahkan pada peningkatan kua­litas manusia Tanimbar melalui pendidikan, ke­sehatan, keteram­pilan, penguasaan teknologi dan pembentukan karakter.(S-26)