AMBON, Siwalima.id - Wakil Walikota Ambon, Ely Toisutta meminta kepada negara agar tidak mengabaikan keberadaan masyarakat adat bersama haknya.
Pengelolaan sumber daya alam, khususnya kawasan hutan adat, harus memperhatikan dan melindungi hak-hak masyarakat hukum adat.
“Kewenangan negara dalam mengelola sumber daya alam tidak boleh mengabaikan keberadaan masyarakat adat yang telah hidup dan memiliki hubungan historis dengan wilayah tersebut,” pinta Toisuta saat membuka Seminar Internasional Fakultas Hukum Universitas Pattimura yang berlangsung di Auditorium Unpatti, Kamis (5/11).
Seminar tersebut mengangkat tema “Kedaulatan Negara vs Hak Kesatuan Masyarakat Hukum Adat atas Pengakuan Kawasan Hutan Adat”.
Toisuta mengatakan, pengakuan kawasan hutan adat juga menyangkut keadilan, identitas budaya, keberlanjutan lingkungan hidup, serta hak masyarakat mempertahankan ruang hidup dan sumber penghidupan.
Konstitusi menurutnya telah memberikan landasan bagi negara untuk mengelola sumber daya alam sekaligus menghormati hak-hak masyarakat hukum adat.
Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 tentang penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penghormatan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional juga ditegaskan dalam Pasal 28I Ayat (3) UUD 1945.
Hal ini menunjukkan konstitusi sesungguhnya telah memberikan ruang bagi kehadiran dua kepentingan yang harus berjalan secara seimbang.
Persoalan tersebut tidak seha-rusnya hanya dipandang sebagai pertentangan antara negara dan masyarakat adat. Sebab, kehadiran negara seharusnya memberikan perlindungan, kepastian hukum, serta menjamin pengelolaan sumber daya alam secara adil untuk kemakmuran masyarakat,” tandasnya.
Ia menilai, isu pengakuan mas-yarakat hukum adat memiliki rele-vansi kuat dengan kondisi Maluku.
Bagi masyarakat di Maluku, tanah, hutan, dan wilayah petuanan bukan sekadar ruang ekonomi atau sumber daya yang memiliki nilai komersial.
Lebih dari itu, wilayah adat merupakan bagian dari sejarah, identitas, kehidupan sosial, budaya, serta hubungan antar generasi yang diwariskan secara turun-temurun.
Maluku juga memiliki berbagai pranata adat yang masih hidup dalam masyarakat, seperti negeri adat, petuanan, kewang, dan praktik sasi.
Menurutnya, pranata-pranata tersebut mengandung nilai pengaturan, pengawasan, serta perlindungan terhadap sumber daya alam. “Kearifan lokal itu membuktikan masyarakat adat memiliki pengetahuan, aturan, dan mekanisme tersendiri dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan,” katanya.
Karena itu, ia menilai kearifan lokal tidak bertentangan dengan pembangunan modern.
Ia mengatakan Pemerintah Kota Ambon memandang penguatan perlindungan masyarakat hukum adat dan pelestarian lingkungan sebagai bagian penting dari pemba-ngunan daerah yang berkelanjutan.
Untuk mewujudkannya, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah sesuai kewenangannya, perguruan tinggi, lembaga masyarakat adat, serta seluruh elemen masyarakat. “Saya harap seminar internasional tersebut tidak berhenti sebagai diskusi akademik semata. Harus ada gagasan, rekomendasi, dan pemikiran konstruktif yang dapat memberikan kontribusi nyata bagi perbaikan tata kelola sumber daya alam di Kota Ambon, Maluku, maupun Indonesia,” tandasnya.(S-30)
