AMBON, Siwalima.id - DPRD dibuat pusing oleh Dinas Pendidikan yang tak kunjung me­nyerahkan data kerusakan infra­struktur sekolah di Kota Ambon.

Salah satu misi Walikota Ambon, Bodewin Wattimena yakni pening­katan mutu dan pelayanan dasar, khususnya peningkatan kualitas pendidikan. 

Misi ini tidak hanya berfokus pada aspek intelektual (kecerdasan), tetapi juga pembentukan karakter, mental pejuang, serta akhlak gene­rasi muda.

Anggota Komisi II DPRD Kota Ambon, Christianto Laturiuw, me­negaskan, ketiadaan data tersebut membuat pihaknya kesulitan meng­ukur tingkat kebutuhan perbaikan sekolah secara menyeluruh, sekali­gus menentukan skala prioritas anggaran.

“Data kondisi sarana dan prasa­rana pendidikan yang telah diminta sejak tahun lalu,” terang Laturiuw kepada wartawan di Ambon kemarin.

Persoalan ini kembali mencuat setelah komisi II menindaklanjuti laporan kerusakan sejumlah ruang kelas di SD Negeri 2 Latuhalat, yang hingga kini belum mendapatkan penanganan dari Dinas Pendidikan.

DPRD sebenarnya telah meminta Dinas Pendidikan menyampaikan data lengkap kondisi sekolah di Kota Ambon sejak tahun lalu.

Namun, hingga rapat bersama dinas terkait, permintaan tersebut belum juga dipenuhi.

“Sejak tahun kemarin komisi II sudah pernah menyurat untuk meminta data resmi terkait kondisi seluruh sekolah. Tetapi sampai se­karang data itu belum kami terima,” kesalnya.

Ia menyebutkan, terdapat 192 SD, 199 PAUD dan 52 SMP yang perlu dipetakan kondisi sarana dan pra­sarananya.

Pemetaan harus dilakukan ber­dasarkan kategori kerusakan, baik ringan, sedang maupun berat.

Menurutnya, pemerintah tidak bisa menentukan kebijakan pemba­ngu­nan dan rehabilitasi sekolah tanpa memiliki data faktual. Sebab, kebutuhan setiap sekolah berbeda dan harus ditangani berdasarkan tingkat urgensinya.

“Kerusakan fasilitas sekolah tidak boleh dibiarkan hingga meng­ga­ng­gu aktivitas pendidikan,” tegasnya.

Olehnya itu ia berharap pena­nganan harus dilakukan sesuai ke­tentuan dan kewenangan penggu­naan anggaran yang tersedia.

“Jangan sampai persoalan seperti ini dibiarkan berlarut-larut sehingga mengganggu proses belajar-meng­ajar siswa,” katanya.

Selain mendesak penyerahan data, komisi II meminta Dinas Pen­didikan melibatkan DPRD dalam forum komunikasi kepala sekolah dari berbagai jenjang pendidikan.

Langkah ini dinilai penting agar setiap persoalan yang disampaikan kepala sekolah tidak berhenti se­batas keluhan, tetapi dapat dikawal hingga mendapatkan penyelesaian.

DPRD, lanjutnya, memiliki tang­gung jawab pengawasan untuk memastikan kebutuhan sekolah yang telah disampaikan benar-benar ditindaklanjuti pemerintah.

“Kami ingin ada pemberitahuan kepada komisi II setiap kali dilak­sanakan pertemuan forum kepala sekolah. Dengan begitu, ada perwakilan kami yang ikut mengawal dan memastikan setiap persoalan yang disampaikan mendapatkan tindak lanjut,” ujarnya.

Untuk itu ia meminta data harus segera diserahkan dalam pekan ini agar bisa ditindaklanjuti

Ia menyebut kerusakan sekolah akan menjadi salah satu dasar bagi DPRD, termasuk anggota komisi II yang berada di Badan Anggaran, da­lam menentukan prioritas pembiayaan sektor pendidikan pada APBD 2027.

“Kami membutuhkan data yang benar-benar riil, sehingga ketika masuk pembahasan APBD 2027, ada referensi yang jelas untuk me­nentukan sekolah mana saja yang harus menjadi prioritas perbaikan,” janjinya.(S-10)