AMBON, Siwalima.id - Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Ambon. Sekolah yang mengalami kerusakan berjumlah puluhan dan butuh perbaikan.
Kerusakan sekolah beragam mulai dari ringan, sedang hingga berat dan dinas telah mengusulkan untuk dilakukan perbaikan di tahun 2027 mendatang.
Selain menyoroti kondisi bangunan, DPRD juga meminta Dinas Pendidikan membenahi pengawasan dan akurasi pendataan sekolah melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon, Body Wane Mailuhu, mengungkapkan, dari hasil peninjauan lapangan, salah satu sekolah yang membutuhkan perhatian serius adalah SD Negeri 2 Latuhalat yang mengalami kerusakan berat.
Temuan tersebut menjadi perhatian komisi II karena persoalan infrastruktur pendidikan tidak cukup hanya dilihat dari kondisi fisik bangunan, tetapi juga harus didukung pendataan yang akurat agar dapat ditindaklanjuti melalui program revitalisasi pemerintah pusat.
“Kemarin Komisi II turun ke beberapa sekolah, salah satunya SD 2 Latuhalat. Kami juga sudah memanggil Dinas Pendidikan sekaligus meminta sejumlah data untuk mengetahui kondisi sekolah-sekolah di bawah kewenangan Pemerintah Kota Ambon,” ungkap Mailuhu kepada wartawan Senin (9/11).
Ia menjelaskan, berdasarkan data yang dimiliki, terdapat 199 PAUD, 192 SD dan 52 SMP yang berada di bawah pengelolaan Dinas Pendidikan Kota Ambon.
Menurut Mailuhu, persoalan tersebut tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada Dinas Pendidikan.
Akurasi data yang dimasukkan operator sekolah ke dalam aplikasi Dapodik juga menjadi faktor penting dalam menentukan prioritas penanganan.
Karena itu, Komisi II meminta Dinas Pendidikan memperkuat pengawasan terhadap operator sekolah, termasuk memberikan pelatihan agar proses pendataan kondisi bangunan dilakukan secara tepat. “Setelah kita melakukan konfirmasi, kita tidak bisa hanya menyalahkan dinas. Tetapi kita minta dinas melakukan pengawasan, terutama kepada operator-operator, supaya bisa dilakukan pelatihan-pelatihan,” jelasnya.
Dalam pendataan Dapodik, operator terkadang hanya mencantumkan keterangan bangunan rusak, tanpa memahami secara tepat klasifikasi tingkat kerusakannya, apakah ringan, sedang atau berat.
Padahal, ketepatan informasi tersebut sangat menentukan proses pengolahan data dan penetapan sekolah yang menjadi prioritas revitalisasi.
Mekanisme penentuan penerima program revitalisasi tidak lagi dilakukan secara manual oleh pemerintah daerah, tetapi menurutnya melalui sistem yang terintegrasi dengan pemerintah pusat.
“Kadang operator tulis di data Dapodik rusak, tetapi tidak tahu rusaknya ringan atau berat. Akhirnya aplikasi langsung terintegrasi dan mengelola data sekolah mana yang harus direvitalisasi. Prosesnya bukan secara manual, tetapi tersistem dengan pusat,” paparnya.
Meski demikian, Ia mengungkapkan, SD Negeri 2 Latuhalat telah masuk dalam sistem pendataan revitalisasi.
Selain sekolah tersebut, terdapat 93 sekolah lainnya yang telah diusulkan untuk masuk dalam data revitalisasi.
Keputusan akhir mengenai sekolah yang akan mendapatkan program tersebut tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat.
“Nah, SD 2 itu sudah masuk secara sistem. Selain SD 2, ada 93 sekolah yang diusulkan untuk masuk ke dalam data revitalisasi. Tetapi data revitalisasi ini ditentukan oleh pemerintah pusat. Jadi, nanti kita lihat ke depan seperti apa,” ujarnya.
Untuk memastikan persoalan infrastruktur pendidikan tidak berhenti pada pendataan dan usulan, komisi II juga telah meminta sejumlah dokumen dari Dinas Pendidikan.
Data tersebut akan menjadi bahan acuan DPRD dalam mengawal perkembangan kondisi sekolah, terutama satuan pendidikan yang membutuhkan penanganan khusus.
“Kami berharap pembenahan pendataan dan pengawasan dapat dilakukan secara serius sehingga sekolah-sekolah dengan kerusakan berat tidak luput dari perhatian pemerintah,” pintanya. (S-10)
