WAKIL Bupati Maluku Tengah, Mario Lawalata, memimpin rapat koordinasi bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah terkait.

Fokus utama rapat adalah menyusun strategi konkret untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.

Rapat yang digelar di ruang kerja Wabup Malteng, Kamis (17/4) itu, Lawalata menyoroti pentingnya optimalisasi potensi daerah, terutama sektor kelautan yang selama ini belum tergarap maksimal.

“Maluku Tengah memiliki kekayaan hasil laut yang melimpah, namun masih terkendala pada fasilitas pendukung seperti cold storage. Akibatnya, ikan tangkapan nelayan malah dibawa ke Ambon, lalu kembali dijual di sini dengan harga lebih tinggi. Ini ironis dan turut menyumbang inflasi,” ujarnya.

Sebagai upaya pengendalian, Pemkab Malteng terus mengintensifkan langkah-langkah nyata di lapangan. Di antaranya dengan menjaga ketersediaan stok pangan, menggelar operasi pasar, serta pasar murah di titik-titik strategis.

“Kami juga akan memperkuat pengawasan terhadap harga kebutuhan pokok, terutama yang berpotensi menyumbang inflasi,” tambahnya.

Untuk memastikan langkah ini berjalan efektif dan tepat sasaran, Pemkab menggandeng OPD seperti Dinas Ketahanan Pangan serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang inflasi terbesar di Maluku Tengah, yakni sebesar 4,80 persen. Lima komoditas utama yang mendorong kenaikan harga adalah ikan tong­-kol (1,11%), beras (0,63%), nasi dengan lauk (0,63%), ikan selar/kawali (0,58%), dan tomat (0,56%).

Wabup mengingatkan para pedagang agar tidak menimbun barang demi keuntungan pribadi.

“Penimbunan hanya akan memperburuk situasi dan mempercepat kelangkaan,” tegasnya.

Dengan sinergi lintas sektor dan komitmen bersama, Pemkab Maluku Tengah optimistis dapat menekan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat tetap stabil. (S-17)