KASUS pembakaran rumah warga Desa Patahuwe, Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat menjadi perhatian semua pihak. Tak hanya pimpinan dan anggota DPRD, tokoh agama, tokoh masyarakat, namun organisasi kepemudaan pun rame-rame desak tangkap pelaku pembakaran rumah warga di Desa Patahuwe.
Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Maluku mendesak kepolisian segera mengungkap dan menangkap pelaku pembakaran rumah warga Desa Patahuwe, Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat
Desakan tersebut disampaikan Sekretaris DPD GMNI Maluku, Jhon Lenon Solissa sebagai respons atas belum terungkapnya motif dan pelaku pembakaran rumah warga yang terjadi pada Jumat (11/9).
GMNI mendesak pihak kepolisian untuk segera menangkap para pelaku pembakaran rumah yang terjadi di Desa Patahuwe beberapa waktu lalu.
Kepolisian sebagai instrumen negara yang memiliki kewenangan dalam penegakan hukum harus bekerja secara maksimal untuk mengungkap kasus tersebut.
Pengungkapan kasus secara transparan penting agar warga yang menjadi korban memperoleh kepastian dan rasa keadilan.
Tentunya diharapkan agar penanganan kasus Patahuwe tidak berlarut-larut.
Pihak kepolisian dituntut untuk segera melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk mengungkap siapa pelaku dan apa motif di balik pembakaran rumah warga di Patahuwe.
Proses hukum dilakukan secara profesional dan berdasarkan bukti sehingga tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Pihaknya menilai kepastian hukum penting untuk menjaga rasa aman masyarakat sekaligus mencegah terjadinya aksi serupa di kemudian hari
Karena faktanya penanganan sejumlah kasus pembakaran, penyerangan, dan perusakan rumah yang terjadi di sejumlah wilayah di Maluku tidak pernah tuntas.
Lambannya proses penegakan hukum terhadap kasus-kasus tersebut dapat menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai peran negara dalam memberikan perlindungan dan rasa aman kepada warga.
Aparat keamanan khususnya kepolisian memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat.
Namun, tugas tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya apabila berbagai kasus pembakaran dan perusakan terus terjadi tanpa diikuti proses penegakan hukum terhadap pelaku.
Sikap aparat lebih banyak menyerukan perdamaian setelah terjadi konflik, sementara proses hukum terhadap dugaan pelaku belum menunjukan perkembangan yang jelas. Padahal masyarakat membutuhkan kepastian bahwa setiap tindakan pidana akan diproses berdasarkan hukum tanpa melihat latar belakang pihak yang terlibat. Dimana proses hukum yang transparan penting untuk mencegah munculnya rasa ketidak-adilan di masyarakat. (*)
