DOBO, Siwalimanews – Seratus hari kerja Bupati Timotius Kaidel dan Wakil Bupati Mohammad Djumpa ternyata stagnan, bahkan tidak jauh berbeda dengan pemimpin sebelumnya.

Kabupaten penghasil mutiara terbesar di indonesia dan lima terbaik di dunia itu seperti jalan ditempat.

Keduanya dinilai hanya memberikan janji manis saat kampanye kemudian tidak mampu diwujudkan.

Kami belum melihat perubahan yang signifikan di sektor strategis seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lainnya,” kata Ketua Presidium Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Dobo, Jeremias Pardjala kepada wartawan di Dobo, kemarin.

Padahal, dalam janji kampanye, Kaidel-Djumpa menjanjikan dobo terang, penyediaan dan pemenuhan kebutuhan air bersih yang berkualitas dan lancer.

Selain itu penanganan masalah sampah di Kota Dobo seperti pengendalian penambangan liar terumbu karang dan pasir pantai. Pemerataan distribusi tenaga Pendidikan dan tenaga kesehatan.

BBM tanpa antrian dan pungli, penyesuaian tarif peti kemas dan lahan pemda pelabuhan Dobo, demi kelancaran perdagangan dan pengendalian harga barang, serta Penertiban penggunaan badan jalan, bahu jalan, trotoar dan pasar.

“Pencapaian awal tidak konsisten dan tidak dibarengi dengan peningkatan berkelanjutan,” kesalnya.

Ia bahkan menyebut, Kaidel-Djumpa gagal dalam 100 hari memimpin Kabupaten Kepulauan Aru.

PMKRI Cabang Dobo bahkan telah menyiapkan bahan evaluasi terhadap kinerja Kaidel-Djumpa.

“Kami juga telah menyiapkan berbagai literatur dan rekomendasi yang kami kaji secara mendalam di dalam internal PMKRI,” jelasnya.

Evaluasi pihaknya, mencakup berbagai isu-isu daerah dan program seratus hari kerja, hingga permasalahan yang sementara berkembang di ruang publik.

“Sebagai organisasi intelektual, kami akan menyampaikan hasil evaluasi kami terhadap Pemda melalui ruang audiensi dan tentu bukan sekedar mengoreksi, tapi juga memberikan rekomendasi dari hasil literatur yang telah kami siapkan,” janjinya.

Ia mengaku akan tetap mengedepankan pendekatan diplomatis terlebih dahulu sebelum melakukan aksi turun ke jalan.

“Aksi turun ke jalan adalah langkah terakhir apabila aspirasi tidak terakomodir melalui jalur resmi,” tambahnya.

Dikatakan, pihaknya tetap akan menyurati pemda untuk meminta memfasilitasi ruang diskusi antara bupati, wakil dan PMKRI. (S-11)