AMBON, Siwalima.id - Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di lingkup Pemerintah Kota Ambon akhirnya dicairkan untuk bulan Agustus dan September 2026.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Jopie Silanno menjelaskan, pencairan dilakukan sesuai arahan walikota.
“Realisasi TPP itu sudah sampai di bulan Agustus. Agustus diminta di September dan arahan pak walikota, bulan September diminta di bulan Oktober,” kata Silanno di Balai Kota, Rabu (14/11).
Dirinya juga menjelaskan pencairan TPP juga bersamaan dengan alokasi dana desa yang bersumber dari APBD untuk bulan September.
Tidak hanya itu, BPKAD juga melakukan inventarisasi aset untuk memastikan seluruh barang milik daerah tercatat secara tertib dan akurat.
Seluruh bendahara juga diharapkan segera mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada BPKAD.
Dengan demikian, proses pencairan dapat berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.
Inventarisasi aset yang sedang dilakukan bertujuan untuk mencocokkan data barang milik daerah yang tercatat pada masing-masing pengguna barang dengan data yang dimiliki pengelola aset.
Pencocokan data diperlukan untuk memastikan kesesuaian informasi, termasuk pengelompokan dan pencatatan aset berdasarkan kategori yang berlaku.
Langkah tersebut sekaligus untuk memperbaiki ketidaksesuaian data antara pengguna barang dan pengelola aset yang ditemukan selama ini.
“Ini inventarisasi supaya meyakinkan, mencocokkan data di pengguna dengan pengelola sekaligus menjawab berbagai kekurangan selama ini, ketika data tidak terkoneksi antara pengguna dan pengelola,” jelasnya.
Dirinya juga berharap inventarisasi dapat meningkatkan ketertiban dan akurasi pengelolaan aset milik pemerintah kota.
Pada 2026 katanya, terdapat kemungkinan penambahan aset di OPD yang perlu didata secara menyeluruh.
Untuk itu, setiap OPD diharapkan menyampaikan informasi mengenai aset yang dimiliki maupun yang mengalami penambahan.
“Data tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan seluruh barang milik daerah tercatat dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan,” pintanya.(S-30)
