AMBON, Siwalimanews – Hingga tahun 2027 mendatang, pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian akan memperkuat hilirisasi pertanian di Provinsi Maluku.
Perhatian Kementerian Pertanian terhadap hilirisasi di Maluku ini disampaikan Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada rakor hilirisasi pertanian yang digelar Kementerian Pertanian di Auditorium Kementan, Jakarta, Senin (22/9) kemarin.
Gubernur Mauku Hendrik Lewerissa pun menyambut baik perhatian Kementerian Pertanian tersebut, demi meningkatkan hasil pertanian di Maluku selama beberapa tahun kedepan.
Pasalnya, hilirisasi dan industrialisasi hasil pertanian merupakan implementasi Asta Cita Presiden poin ke-5 yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
“Mulai tahun 2025 sampai 2027, Maluku akan mendapat alokasi bantuan dari Kementerian Pertanian sebagai implementasi hilirisasi perkebunan,” tulis gubernur dalam rilisnya yang diterima redaksi Siwalimanews, Selasa (23/9).
Untuk tahun Anggaran 2025 kata gubernur, Kementerian Pertanian akan memberikan jatah program perluasan tanaman pala seluas 500 hektare yang lokasinya bertempat di Kabupaten Maluku Tengah.
Sementara pada 2026, bantuan semakin meluas, mencakup rehabilitasi dan perluasan 8.005 hektare untuk berbagai komoditas unggulan seperti pala, jambu mete, kakao, kelapa dalam hingga sagu.
“Hilirisasi perkebunan adalah jalan strategis untuk mengangkat nilai tambah pala, kakao, mete dan kelapa Maluku,” jelas gubernur.
Disamping bantuan yang diberikan menurut gubernur, Kementerian Pertanian juga mewajibkan Pemprov Maluku untuk menyediakan 7.350 calon petani dan calon lokasi (CPCL) bagi pelaksanaan program tersebut.
Kesanggupan penyiapan CPCL ini mencakup, verifikasi data CPCL secara akurat dan transparan, pengawasan dan pembinaan kelompok tani penerima bantuan, penyusunan laporan pelaksanaan program secara berkala, hingga menjamin keberlanjutan program untuk kesejahteraan petani serta penguatan sektor perkebunan Maluku.
“Pemprov tentu siap untuk memenuhi target CPCL seluas 7.350 hektare, yang tersebar di Maluku Tengah dengan  kakao 1.200 ha, pala 2.250 ha, SBT: pala 1.200 ha. Buru Selatan, pala 1.300 ha dan Seram Bagian Barat pala 1.400 ha,” beber gubernur.
Gubernur menegaskan, dengan dukungan pemerintah pusat, maka Maluku siap mengawal data CPCL dan memastikan program berjalan akuntabel, transparan dan berpihak pada kesejahteraan petani.
Mantan anggota DPR ini berharap, program hilirisasi ini tidak hanya menjaga warisan rempah, tetapi juga menatap masa depan pertanian yang maju, modern dan memberi kesejahteraan nyata bagi rakyat di Maluku.(S-20)
