PIRU, Siwalimanews – BUPATI SBB, Moh. Yasin Payapo memaparkan gambaran umum atas kemajuan pemerintah daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) saat Komisi I DPRD Provinsi Maluku melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kantor Bupati.

Paparan yang disampaikan Bupati dihadapan Komisi I DPRD Maluku ini saat pertemuan bersama Kepala organisasi peranngkat daerah (OPD) Lingkup Pemkab SBB yang berlang­sung di ruang rapat Lantai II Kantor Bupati, Kamis (24/6).

Dalam paparan gambaran umum yang disampaikan Bupati dihadapan Komisi I DPRD Maluku bahwa, untuk perkembangan SBB saat ini, berdasarkan hasil evaluasi Kemen­terian Dalam Negeri (Mendagri) me­lalui Ditjen Pemerintah Desa ter­hadap status desa di SBB dari 92 desa terdapat desa mandiri berjum­lah 3 desa maju 16, desa berkembang 41,desa tertinggal 29, dan yang masih sangat tertinggal 3 desa.

Sedangkan untuk pendidikan, lanjut Bupati, dimana angka parti­sipasi murni SD,MI, Paket A men­capai 91,58 persen, sedangkan parti­sipasi sekolah SMP 72,71 persen, dan angka putus sekolah 0 persen. Untuk fasilitas sarana prasarana te­rus semakin membaik, serta presen­tasi tingkat kelulusan mencapai 100 persen dan mutu tenaga pendidikan rata-rata strata 1 dan 2 mencapai 79 persen.

Bupati juga tegaskan, untuk kondisi kinerja dan capaian prestasi oleh pemerintah daerah  saat ini dalam penanganan pertumbuhan Covid-119 kurang dari 0,001 persen. Sedangkan berdasarkan data tim gugus, dimana jumlah pasien terkonfirmasi dari tahun 2020-2021 sebanyak 122 orang, sembuh 109 orang, meninggal dunia 9 orang, dan masih dalam perawatan terisasa 4 orang yang dirawat di Rumah Sakit Haulusi Kota Ambon yang ber-KTP SBB.

“Penanganan vaksin Covid-19 di SBB untuk kelompok sasaran sebanyak 141,544 orang, dimana target telah dicapai sebanyak 5.003 orang dengan presentai 03,53 persen un­tuk disis tahap 1, dan 01,97 per­sen untuk dosis tahap II, dan proses vaksin masih tetap berjalan,” tutur Bupati.

Selain Itu Komisi I DPRD Maluku Amir Rumra dalam arahan singkat­nya menjelaskan, tujuan kunker ke SBB guna memonitoring serta mem­berikan dorongan kepada pemerin­tah daerah demi perkembangan ke­majuan pembangunan yang ada di SBB.

Dijelaskan, bukan saja memoni­to­ring pembangunan tetapi juga masa­lah pemerintahan, hukum, dan ke­ama­nan perlu ada progres. Oleh se­bab itu perlu adanya kerja sama yang baik antara pemerintah daerah de­ngan DPRD Maluku lebih khusus­nya Komisi I atas persoalan pem­bangunan.

“Sebab informasi yang diterima Komisi I DPRD Maluku sampai saat ini masih terdapat sekian desa dari 92 desa di SBB masih dijabat oleh pe­jabat. Untuk itu kami meminta agar pemerintah daerah untuk se­gera melakukan tahapan proses pemili­han kepala desa (Pilkades) dan harus segerah berjalan sehingga pemerin­tahan dan pembangunan serta ke­amanan dapat berjalan dengan baik,” tegasnya.

Rumra juga mengatakan, untuk perubahan status desa ke negeri, penetapan desa persiapan, pela­-yanan terhadap masyarakat, aset daerah  dan batas wilayah SBB dan Maluku Tengah (Malteng) pro­gres­nya sudah sampai tingkat mana.

“Apabila semuanya masih terkendala dan belum ada progresnya, maka itu perlu ada kerja sama, agar Komisi I DPRD Maluku bisa membantu dalam perpanjangan tangan  sehingga dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang dimaksud. Hal tersebut demi kemajuan pembangunan di Bumi Saka Mese Nusa, bukan SBB saja tetapi juga kabupaten lain yang ada di Maluku. (S-48)