MASOHI, Siwalimanews – Sikap tidak manusiawi dan diduga sarat permainan ditunjukkan Kepala Sekolah SMP Negeri 16 Waisisil, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, Nedy Benita Nikijuluw. Betapa tidak, seorang pegawai honorer, Loura Picarima, yang telah mengabdi selama 16 tahun justru dirumahkan secara sepihak dan dihapus dari sistem Dapodik.

Ironisnya, nama Loura dicoret dari sistem pendataan pegawai honorer yang dikelola Kementerian Pendidi­kan, Kebudayaan, Riset dan Tek­nologi, justru saat ia berkesempatan mengikuti seleksi Pegawai Peme­rintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Tahun 2025. Yang lebih menge­jutkan, oknum honorer gadungan yang tak pernah bekerja di sekolah tersebut justru masuk dalam daftar peserta seleksi P3K.

Kepada Siwalima, di Masohi, Loura mengaku telah bekerja sebagai tenaga tata usaha sejak 2006, saat sekolah tersebut masih berstatus SMP Negeri 1 Saparua.

“Saya mulai honor sejak 2006, awalnya diberi gaji Rp 600 ribu per bulan. Tapi realitanya, saya hanya menerima Rp 200 ribu,” ungkap ibu dua anak ini dengan mata berkaca-kaca.

Seiring waktu, gaji Loura mening­kat menjadi Rp 800 ribu per triwulan, lalu Rp 1,2 juta. Namun yang lebih memprihatinkan, daftar gaji yang ditandatangani Loura memuat nominal Rp 5 juta per triwulan. Artinya, ada dugaan kuat manipulasi data dan pemotongan gaji yang dilaku­kan pihak sekolah.

“Saya tanda tangan di daftar gaji Rp 5 juta, tapi yang saya terima jauh di bawah itu,” ujarnya.

Meski rumahnya berjarak 10 kilometer dari sekolah, Loura tetap menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Ia bahkan mencoba mengikuti seleksi P3K sejak 2022, namun selalu gagal karena namanya tidak lagi tercantum dalam sistem Dapodik.

“Setiap saya tanya, mereka bilang nama saya sudah tidak ada di Dapodik. Padahal saya kerja 16 tahun. Tapi nama orang yang tidak pernah kerja bisa masuk dan ikut seleksi,” beber Loura.

Informasi itu disampaikan bukan hanya oleh kepala sekolah, tapi juga bendahara Dana BOS, Daniel Pela­monia. Anehnya, keduanya justru terkesan saling lempar tanggung jawab dan menyarankan agar masa­lah ini diselesaikan secara internal.

“Saya seperti dibujuk rayu agar diam dan terima saja. Tapi ini sudah tidak adil. Saya dipaksa menyerah tanpa kejelasan,” ungkapnya sedih.

Sejak 2023, Loura pun terpaksa berhenti bekerja dan hanya berdiam diri di rumah. Sementara kesempatan untuk memperbaiki nasib lewat jalur P3K lenyap begitu saja, digantikan oleh sosok honorer gadungan yang tidak pernah bekerja di sekolah.

Fakta keberadaan honorer siluman sebagai peserta seleksi P3K di lingkungan Pemkab Maluku Tengah ternyata bukan isapan jempol. Fenomena ini diduga marak terjadi hampir di seluruh wilayah Maluku Tengah. Kasus ini tidak hanya melibatkan kepala sekolah “nakal”, tetapi juga diduga menyeret banyak pihak yang terlibat dalam jaringan permainan kotor demi meloloskan honorer fiktif ke dalam sistem seleksi nasional.

Masyarakat kini mendesak aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan, untuk tidak ti­nggal diam. Dugaan praktik mani­pu­latif ini harus dibongkar sampai ke akar, dan para pelakunya – siapa pun dia – harus digiring ke balik jeruji besi.

“Beta cuma berdoa dan menye­rahkan semua kepada Tuhan. Se­moga, ada keadilan bagi beta dan keluarga,” tutur Loura lirih, sambil berharap Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awat Amir dapat men­dengar dan menin­daklanjuti pende­ritaannya. (S-17)