AMBON, Siwalimanews – Penjabat Walikota Ambon, Dominggus Kaya memastikan ada 21 OPD belum melaporkan pengelolaan keuangan daerah ke dalam Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). “Hal ini tentu berkaitan langsung dengan opini disclaimer yang sampai saat ini Pemerintah kota Ambon belum bisa keluar dari zona nyaman tersebut,†tegas Kaya saat memimpin apel awal tahun 2025 di Balai Kota, Senin (6/1).
Kaya berharap secepatnya melakukan penginputan mengingat pada bulan januari agar pihak BPK dapat melakukan audit pengelolaan keuangan.
“Kami ingatkan ada 21 OPD yang belum tuntas soal penginputan di SIMDA. Akhir Januari akan dipeÂriksa oleh BPK sehingga kami berharap kerjasama semua pihak agar kita bisa keluar dari Disclaimer ini,†tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya refleksi atas capaian kinerja tahun 2024 serta konsolidasi untuk menghadapi tantangan di tahun 2025.
Seluruh jajaranya juga diingatkan untuk terus mengedepankan disiÂplin, transparansi dan profesioÂnalisme dalam melayani masyarakat.
Lanjutnya, tahun 2025 adalah momentum untuk memperkuat disiplin, transparansi dan profeÂsionalisme dalam pelayanan publik.
“Kami berharap agar secepatnya Kota Ambon keluar dari status disclaimer. Sebab dari semua kota kabupaten hanya Kota Ambon yang masih tetap pada status disclaimer. Kita harus berjuang dan berupaya untuk keluar dari status itu,†ajaknya.
Tiga Tahun Disclaimer
Diberitakan sebelumnya, sejak tahun 2021 sampai 2023 laporan pertanggungjawaban keuangan milik Pemerintah Kota Ambon mendapatkan penilaian disclaimer oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku.
Menyingkapi masalah tersebut, Penjabat Walikota Ambon DomingÂgus Kaya berjanji akan membenahi sistem pengelolaan keuangan.
“Memasuki semester kedua dalam penyelenggaraan APBD seluruh pertanggungjawaban harus disiapkan dengan baik oleh OPD, KPA, PPK dan Bendahara,†ujar Kaya saat memimpin apel peringaÂtan Hari Kesadaran Nasional di Balai Kota, Rabu (17/7).
Menurutnya, dalam penyelengÂgaraan pembangunan, sudah tentu harus dimaksimalkan APBD yang ada sehingga dalam pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanaÂkan bisa berjalan dengan baik.
“Ada yang masih kurang tolong lengkapi sehingga semua penyeÂlenggaraan keuangan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,†pintanya.
Untuk itu, perbaikan pengelolaan keuangan daerah, lanjutnya dirasakan sangat penting dilakukan oleh semua pimpinan OPD.
“Kota Ambon dulunya langganan opini Wajar Tanpa Pengecualian, tapi justru kini disclaimer jadi dominasi. Kita perlu fokus melihat hal ini sehingga kedepannya, pemkot bisa keluar dari disclaimer itu,†harapnya. (S-26)
