BULA, Siwalima.id - Krisis air bersih di Kabupaten Seram Bagian Timur meluas, kinerja Bupati Fachri Alkatiri menuai kritik dari DPRD.
Ketua Komisi I DPRD SBT, Abdul Azis Yanlua mengaku, dalam beberapa bulan terakhir krisis air sama sekali tidak mendapat perhatian pemerintah.
Menurutnya krisis air bersih bukan saja terjadi di ibukota kabupaten tetapi sudah meluas ke di wilayah pesisir hingga daerah kepulauan
“Masyarakat sulit memperoleh pasokan air bersih demi memenuhi kebutuhan sehari hari,” kata Azis.
Selain krisis air bersih, Kota Bula juga ikut diselimuti kabut asap tebal akibat kebakaran hutan dan lahan yang membuat masyarakat resah.
Terkait dengan Karhutla, DPRD juga berencana memanggil Satuan Tugas yang dipimpin Sekda SBT, Ahmad Quadri Amahoru.
“Sebagai anggota Fraksi PDI Perjuangan, saya akan mengusulkan kepada pimpinan DPRD untuk mengagendakan memanggil satgas. Supaya DPRD bisa memperoleh penjelasan mengenai kinerja Satgas,” pintanya.
Dampak kekeringan lanjutnya, tidak hanya terjadi di Kota Bula dan sekitarnya, berdasarkan informasi yang diterima terjadi sejumlah wilayah lain, termasuk kepulauan.
“Saya minta pemkab menjadikan persoalan kekeringan dan Karhutla sebagai bagian penting dalam perencanaan dan penganggaran daerah,” harapnya.
Ia juga mempertanyakan kebijakan pengalokasian anggaran belum sepenuhnya juga diarahkan menjawab persoalan kekeringan dan karhutla yang berkepanjangan di Bumi Ita Wotu Nusa.
“Ini sekarang sudah terjadi. Ini perencanaan, belanja, anggaran 2026, harus menjawab kebutuhan kekeringan dan kebakaran hutan ini,” ujarnya.
Diminta Cari Solusi
Sementara itu, DPRD Maluku meminta pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota untuk mencari solusi guna mengantisipasi persoalan ketersediaan air bersih.
Pasalnya akibat kemarau pan-jang yang terjadi telah menyebabkan sumber air bersih menjadi persoalan serius yang membutuhkan intervensi kebijakan dari pemerintah daerah di Maluku.
Ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun mengungkapkan dari beberapa informasi yang diterima ternyata pada beberapa tempat di Maluku mengalami persoalan ketersediaan air bersih termasuk di Kota Ambon.
Persoalan ini kata Benhur tidak boleh dilihat dengan sebelah mata oleh pemerintah daerah sebaliknya pemerintahan daerah harus menempatkan persoalan air bersih sebagai skala prioritas untuk dicarikan solusi.
“Musim kemarau yang berkepanjangan ini ternyata ketersediaan air bersih di sejumlah daerah mengalami kekurangan maka kita minta Pemda untuk mencari solusi untuk mengatasi persoalan ini,” tegas Benhur ke-pada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Rabu (6/10).
Benhur mengungkapkan harus ada solusi untuk mengatasi persoalan ini baik dalam jangka pendek, menengah maupun panjang sehingga kedepannya ketika kemarau panjang mengancam Pemda sudah punya solusi.
Air bersih menurut Benhur merupakan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat yang tidak boleh ditunda-tunda oleh pemerintah daerah sebab akan berdampak pada kualitas hidup masyarakat.
“Coba bayangkan kalau persoalan kekurangan air bersih terjadi di semua daerah tentu akan menjadi masalah besar bagi daerah jadi jangan dianggap sepele persoalan ini,” tegasnya.
Ia pun meminta Pemda memberikan perhatian serius dengan melakukan tindakan cepat sekaligus membuat program yang tepat sasaran untuk menjamin ketersediaan air bersih bagi masyarakat.
Siapkan 10 Kran Umum
Sementara itu, terkait keluhan warga terkait akses air bersih di Karang Tagepe dan RT 05/RW 06 Dusun Siwang, Desa Urimessing, mendapat respons dari Perumdam Tirta Yapono.
Perumdam memastikan persoalan tersebut akan ditangani dengan menyesuaikan kondisi sumber air yang tersedia di masing-masing wilayah.
Pelaksana Tugas Direktur Perumdam Tirta Yapono, Pieter Saimima, mengatakan pihaknya telah menyiapkan pembangunan 10 kran umum. “Fasilitas tersebut ditargetkan dapat melayani sedikitnya 100 kepala keluarga, sehingga dua titik itu sudah dapat kita selesaikan,” katanya di Balai Kota, Rabu (7/10)
Menurut Saimima, pembangunan kran umum menjadi salah satu solusi untuk membantu warga memenuhi kebutuhan air bersih, terutama di wilayah yang memiliki keterbatasan sumber air.
Perumdam akan terlebih da-hulu menyesuaikan fasilitas de-ngan kondisi sumber air di Ka-rang Tagepe dan Dusun Siwang. Hal itu dilakukan agar sarana yang dibangun benar-benar dapat dimanfaatkan masyarakat.
Penanganan di kedua wilayah tersebut akan disesuaikan dengan kondisi lapangan dan ketersediaan sumber air. Dengan pembangunan kran umum tersebut, Perumdam berharap kebutuhan dasar warga terhadap air bersih di dua lokasi itu dapat segera teratasi. (S-27/S-20/S-30)
