NIAT baik dalam membangun kota tidak pernah cukup jika dijalankan dengan melangkahi aturan hukum dan mengabaikan keselamatan ekologis.
Polemik pembangunan konstruksi di badan Sungai Waitomu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, menjadi ujian nyata bagi komitmen penegakan regulasi tata ruang dan perlindungan lingkungan di Maluku. Ketika proyek fisik tetap melaju di atas badan sungai tanpa mengantongi izin persetujuan pemanfaatan sumber daya air, pembongkaran bukan lagi sekadar opsi, melainkan keharusan mutlak.
Proyek penataan kawasan yang dikerjakan oleh Kodam XV/Pattimura untuk area parkir, jembatan, dan ruang bagi pelaku UMKM ini sejatinya membawa misi ekonomi yang positif. Namun, secara regulasi, badan sungai adalah ruang publik ekologis yang dilindungi undang-undang. Fakta bahwa Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA) telah menolak permohonan izin penggunaan sumber daya air untuk proyek ini, serta adanya peringatan berulang dari Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku, menegaskan bahwa konstruksi tersebut cacat prosedur sejak awal.
Jika kita melihat lebih dalam, persoalan Waitomu bukan sekadar urusan administrasi yang bisa disusul belakangan. Ada dua ancaman serius di depan mata jika struktur beton tersebut dibiarkan berdiri di tengah aliran sungai:
Ancaman Bencana Hidrometeorologi, dimana Kota Ambon sedang bergerak memasuki musim penghujan. Konstruksi di badan sungai secara teknis berpotensi menyempitkan penampang basah, menghambat laju aliran air, serta memicu sedimentasi. Saat curah hujan tinggi, risiko luapan air dan banjir bandang akan langsung mengancam permukiman warga di sekitar bantaran sungai.
Preseden Buruk Penegakan Hukum, dimana menghentikan pekerjaan fisik secara sementara saja tidak menyelesaikan akar masalah. Apabila bangunan tanpa izin di atas badan sungai dibiarkan begitu saja, negara seolah melegitimasi pelanggaran tata ruang. Hal ini akan memicu preseden buruk di masa depan, di mana siapa pun bisa mendirikan bangunan di kawasan terlarang dengan dalih kepentingan umum, lalu meminta pemakluman hukum.
Keinginan Kodam XVI/Pattimura untuk tetap melanjutkan pembangunan betonisasi di atas sungai Waitomu nampaknya harus kandas. Hal ini setelah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang tidak menyetujui permohonan persetujuan penggunaan sumber daya air untuk pembangunan konstruksi di sungai tersebut. Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku Alhidayat Wajo kemudian meminta pekerjaan pembangunan konstruksi di badan Sungai Way Tomu, Kota Ambon, segera dihentikan dan bangunan yang telanjur didirikan dibongkar.
Desakan Komisi III DPRD Provinsi Maluku dan rekomendasi BWS Maluku agar konstruksi di badan Sungai Waitomu segera dibongkar patut didukung penuh oleh seluruh elemen masyarakat. Pembongkaran tersebut merupakan langkah mitigasi bencana yang mendesak sekaligus bukti bahwa tidak ada institusi mana pun yang kebal terhadap aturan lingkungan dan tata ruang di negeri ini.
Alhidayat Wajo, mengatakan, pihaknya telah menerima surat resmi dari Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku tertanggal 27 Oktober 2026 terkait hasil evaluasi permohonan tersebut.
Persoalan yang perlu segera diselesaikan bukan hanya penghentian pekerjaan, melainkan juga keberadaan konstruksi yang sudah telanjur dibangun di badan sungai.
Penataan ekonomi bagi pelaku UMKM di Kota Ambon tentu sangat kita harapkan, tetapi ia harus ditempatkan di lokasi yang aman, legal, dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Mengembalikan fungsi alami Sungai Waitomu hari ini adalah investasi keselamatan bagi warga Ambon di masa depan. (*)
