AMBON, Siwalimanews – Kota Ambon dan Kota Tual di­tetapkan sebagai status Keja­dian Luar Biasa (KLB) pasca ditemukannya kasus keracunan pada menu Makanan Bergizi Gratis (MBG).

Sementara Kabupaten Maluku Barat Daya masih menunggu hasil uji laboratorium untuk memastikan sumber karucunan.

Hal ini diungkapkan, Asisten I Setda Maluku Djalaludin Salam­pessy, usai rapat koordinasi de­ngan pemerintah kabupaten/kota terkait program MBG di Maluku, Jumat (26/9).

Salampessy memastikan, pemerintah bersama BP­OM tengah menyiapkan Standar Operasional Pro­sedur (SOP) keda­ruratan untuk meng­antisipasi kejadian tak terduga seperti kera­cunan massal.

Dikatakan, pemda mema­hami ke­kha­­watiran mas­yarakat atas ren­te­tan insi­den ini yang akan ber­dampak pada kepercayaan public, sehingga pengawasan kedepan akan dila­kukan secara ketat mulai dari dapur hingga meja makan siswa.

“Masalah ini menjadi bahan evaluasi total. Program MBG akan terus berjalan, tapi kualitas harus dijaga, dan SOP dipatuhi sampai tingkat paling rendah. Guru dan orang tua juga perlu dilibatkan agar kontrol berjalan lebih baik,” tandas Salampessy

Salempessy juga mengakui, ke­tersediaan kebutuhan pangan untuk program MBG di daerah terpencil masih terhambat.

Dikatakan, Pemerintah Provinsi Maluku tentu mendukung penuh program MBG agar tetap berjalan, demi mendukung visi generasi emas 2045.

Namun dengan kondisi geogra­fis Maluku yang sebagian besar adalah wilayah terpencil, tentu diperhadapkan dengan kendala teknis, khususnya terkait rantai pasok pangan di daerah terpencil.

“Ada stok pangan tertentu yang tidak tersedia untuk suplai ke SPPG. Ini jadi masalah serius, apa­lagi di daerah 3T. Dua hari ke depan kami akan gelar rapat tematik dengan Asisten II untuk mencari solusi distribusi,” ujar Salampessy.

Untuk menjembatani persoalan ini, Salampessy memastikan, pemprov akan membentuk satgas untuk mempermudah koordinasi dengan berbagai pihak, guna memastikan pasokan kebutuhan pangan dapat tersedia.

Soroti Dugaan Penyimpangan

Terpisah, tokoh masyarakat Se­ram Bagian Barat Samson R Ata­pary, menyoroti pelaksanaan program MBG yang dinilainya ber­masalah, baik dari sisi higienitas maupun pengelolaan anggaran­nya.

Mantan anggota DPRD Maluku ini mengaku, secara faktual, seba­gian besar dapur MBG disebut di­bangun mendadak dan kemungki­nan besar tidak sesuai standar higi­enis yang bersertifikasi. Begitu juga juru masak atau pengelola da­pur bukan tenaga profesional yang mendapat pen­didikan khusus da­lam memasak dan menyajikan ma­ka­­nan dengan standar higienis tinggi.

Kemudian, satu dapur diberi ja­tah mengelola 3.000–4.500 porsi. Proses memasak dimulai sejak pukul 02.00 dini hari agar makanan untuk murid PAUD, TK, serta SD ke­las 1–3 dapat tiba di sekolah se­be­lum pukul 09.00 pagi, semen­ta­ra untuk kelas 4 ke atas harus sam­pai sebelum pukul 12.00 siang.

“Bisa dibayangkan memasak sekaligus untuk 3.000–4.500 porsi dengan kondisi yang tidak sesuai standar higienis, baik fasilitas maupun tenaga masaknya. Itu pasti berisiko terkena bakteri yang bisa menyebabkan keracunan makanan,” ujar Atapary, dalam rilisnya, yang diterima redaksi Siwalima, Jumat (26/9).

Ia juga membeberkan, rincian anggaran yang diterima satu dapur yakni sebesar Rp15 ribu/murid. Dana tersebut terbagi Rp2 ribu untuk mitra yayasan Rp3 ribu untuk operasional dapur dan Rp10 ribu untuk jatah makanan murid.

Mitra Yayasan yang mendapat hak eksklusif program MBG ini, sebagian besar memiliki jaringan dengan elite di Jakarta. Namun da­lam praktiknya, diduga ada tam­bahan pungutan Rp1.000 dari pe­milik dapur, sehingga total bagian mitra menjadi Rp3 ribu/porsi.

“Padahal mitra tidak keluarkan biaya operasional. Itu hanya se­macam fee atau jatah preman,” beber Atapary.

Kenapa demikian, kata Atapary, karena pemilik dapur harus mena­nggung biaya operasional mulai dari investasi dapur, gaji juru masak, hingga sopir distribusi. Aki­bat­nya, jatah Rp10 ribu/murid justru berku­rang Rp2 – 3 ribu, sehingga nilai makanan yang di­sajikan hanya se­kitar Rp7 hingga 8 ribu/porsi.

Ia juga memperkirakan, hak murid yang hilang dari program MBG mencapai Rp8 ribu/porsi/hari. Jika dikalikan dengan jumlah murid penerima tahun 2025 seba­nyak 82,9 juta anak, maka potensi dana yang hilang mencapai Rp198,96 triliun dalam setahun.

Dengan kondisi tersebut, maka ia mengusulkan agar anggaran MBG sebesar Rp15 ribu/porsi diserahkan langsung kepada orang tua murid untuk menyiapkan makanan anak mereka masing-masing. Guru hanya diberi tugas mengecek setiap hari, apakah anak membawa bekal bergizi atau tidak.

“Jika anak tidak membawa bekal, orang tua dipanggil ke sekolah. Apabila sampai tiga kali tidak me­nyiapkan, maka anggaran dihen­tikan untuk orang tua tersebut,” usul Atapary.

Pola seperti ini menurut Atapary, dinilai lebih efektif untuk memas­tikan hak anak benar-benar terpe­nuhi, sekaligus menutup ruang praktek penyimpangan dalam pe­laksanaan program MBG.

Tiga Dapur MBG Ditutup

Tiga unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi resmi ditutup, sebagai bentuk tindak lanjut atas kejadian siswa keracunan maka­nan bergizi gratis (MBG).

Tiga SPPG tersebut tersebar di Kota Ambon, Kota Tual dan Ka­bu­pa­ten MBD yang sebelumnya men­sup­lai makan bergizi untuk dikon­sumsi siswa, dan berujung keracunan.

Kepastian penutup tiga unit SPPG ini disampaikan oleh Kepala Kantor Pemenuhan Gizi Maluku, Rosita kepada wartawan di ruang rapat lantai 2 Kantor Gubernur Maluku, Kamis (25/9).

Rosita menjelaskan, makan ber­gizi gratis merupakan salah satu program presiden Prabowo Subi­an­to yang harus disukseskan se­bagai upaya untuk memastikan masa depan generasi bangsa khu­susnya di Maluku dapat terjamin.

Untuk memastikan program MBG ini berjalan dengan baik, tentu Badan Gizi Nasional telah menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam setiap taha­pan penyiapan makanan.

Artinya mulai dari tahapan pemilihan bahan makan, penyim­pangan hingga penyajian dan pengiriman ke sekolah-sekolah untuk dikonsumsi oleh siswa, harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

“Tentu semua proses penyim­pa­nan makan bergizi harus sesuai de­ngan SOP. Artinya dengan tiga keja­dian yang sudah terjadi bebe­rapa waktu lalu sebagai pimpinan KPG saya mohon maaf kepada semua lapisan masyarakat,” ujar Rosita.

Dikatakan, pasca kejadian ter­sebut Kantor Pemenuhan Gizi telah mengambil tindakan tegas dengan menutup sementara tiga SPPG atau dapur MBG yang menyuplai makan ke tiga sekolah.

Penutupan tersebut kata Rosita merupakan langkah penting disamping pihaknya melakukan evaluasi terhadap seluruh kinerja dari SPPG-SPPG yang mengelola makan bergizi.

Rosita memastikan saat ini pihaknya juga sementara menu­nggu hasil pengujian sampel makanan yang dilakukan oleh labo­ratorium BPOM, dan jika hasilnya sudah ada maka akan ada kebi­jakan yang diambil.

Sambil menunggu hasil labora­torium, Rosita memastikan telah me­lakukan langkah-langkah miti­gasi bagi SPPG lain di Maluku guna memastikan makanan yang disaji­kan tidak bermasalah. “Bagi SPPG lain yang saat ini sedang melayani MBG, saya sudah ingatkan agar makanan yang disajikan kompo­sisinya lengkap termasuk sesuai angka kecukupan gizi yang mereka dapatkan,” tegasnya.(S-20)