PEMERINTAH Kabupaten Mal­teng mengagas kerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Gagasan kerja sama kedua pihak dengan tujuan meningkatkan keama­nan siber itu sahkan secara resmi melalui penandatangan perjanjian kerja sama atau penandatanganan Nota kesepahaman (MoU) yang berlangsung di desa Boyongsari, Depok Jawa Barat, Rabu (17/5).

Penandatangan MoU itu bertu­juan meningkatkan keamanan dan siber di daerah itu dilakukan resmi oleh Penjabat Bupati Malteng, Mu­hamat Marasabessy bersama sekre­taris utama BSSN, Yb Susilo Wibo­wo di Aula Badan Siber dan Sandi Negara, Depok Jawa barat.

Turut hadir juga Bupati Rokan Hulu Sukirman, Penjabat Walikota Tebing Tinggi M. Dimiyathi, Sekre­taris Daerah, Asisten dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika se-kabupaten/kota yang hadir.

Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara Yb. Susilo Wibowo dalam sambutannya mengatakan, semakin tinggi tingkat pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, akan berbanding lurus dengan ting­kat risiko dan ancaman keamanan­nya, sehingga dibutuhkan keamanan siber yang merupakan upaya adaptif dan inovatif untuk melindungi selu­ruh lapisan di ruang siber, termasuk aset informasi yang ada di dalamnya dari ancaman dan serangan siber.

“Dibentuknya BSSN merupakan salah satu bentuk keseriusan peme­rintah dalam menjamin keamanan siber nasional. BSSN berupaya mewujudkan hal tersebut dengan terus meningkatkan kompetensi dan inovasi dalam bidang teknologi ke­amanan siber, serta melalui kolabo­rasi dan sinergi dengan seluruh pe­mangku kepentingan termasuk pemerintah daerah guna melindungi keutuhan dan kedaulatan negara dari segala bentuk ancaman di ruang si­ber nasional,” ungkapnya dalam ri­lis dinas Kominfo Malteng yang di­te­rima Redaksi harian Siwalima, Rabu (17/5).

Sementara itu, Penjabat Bupati Maluku Tengah Muhamat Marasa­bessy mengatakan, penandatangan kerja sama ini menunjukkan bahwa kedua belah pihak berkomitmen untuk bekerja sama dalam melin­dungi kepentingan keamanan siber dan informasi sensitif yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

“Kerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara mencerminkan kesan tentang tingkat profesiona­litas dan keahlian yang tinggi dalam mengatasi tantangan keamanan siber. Penandatanganan kerjasama ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah serius dalam menghadapi ancaman siber dan telah memilih mitra yang kompeten untuk mem­bantu melindungi sistem dan data mereka,” kata Marasabessy.

Kerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara menandakan bah­wa pemerintah daerah memiliki fo­kus yang kuat pada penerapan tek­nologi canggih dan praktik terbaru dalam bidang keamanan siber

Seiring dengan kesan yang diha­dir­kan, terdapat pula pesan penting yang ingin kami sampaikan. Melalui penandatanganan kerjasama ini, pemerintah daerah memberikan pesan yang jelas tentang penting­nya keamanan siber dalam dunia digital yang semakin kompleks. Kami menyadari bahwa perlindungan ter­hadap data sensitif, infrastruktur tek­nologi, dan sistem pelayanan publik adalah prioritas utama. Ker­jasama ini juga menegaskan bahwa kolaborasi antara sektor publik dan lembaga pemerintah adalah kunci dalam menghadapi ancaman ke­amanan siber,” ujarnya.

Pihaknya juga menyampaikan pesan tentang perlunya inisiatif proaktif dalam menghadapi ancaman keamanan siber.

Pemerintah daerah, lanjut Mara­sabessy, telah memberikan contoh yang luar biasa dengan tidak hanya menunggu serangan terjadi, tetapi juga berusaha untuk mengantisipasi dan melindungi diri dari serangan potensial. “Ini adalah sikap yang patut di­contoh oleh semua pihak untuk men­jaga keamanan siber secara efektif,” tandasnya.

Pemerintah daerah mengakui perlunya meningkatkan pemahaman tentang ancaman siber dan meli­batkan masyarakat dalam upaya me­lindungi sistem dan data yang sen­sitif. Dalam hal ini, pihaknya menyampaikan apresiasi kami atas langkah yang diambil untuk mem­berdayakan dan memberikan infor­masi kepada masyarakat terkait ancaman keamanan siber.

“Ini merupakan sejarah baru untuk kami dalam menjalankan pemerin­tahan yang lebih baik, terintegrasi dan akuntabel melalui pelaksanaan sistem Pemerintahan Berbasis Elek­tronik dan Pelaksanaan Persandian untuk pengamanan Informasi di pemerintah daerah,”Urainya.

Ketua IKAPATTI ini menjelaskan, wilayah Kabupaten Maluku Tengah merupakan daerah kepulauan yang jarak tempuh sangat memakan waktu dan memakan biaya, karenanya tran­formasi digital sangat diharapkan dan dibutuhkan untuk menjangkau serta mempercepat dan memper­singkat kegiatan pelayanan peme­rintah untuk masyarakat, terutama pelayanan publik.

Dengan penuh apresiasi, peme­rin­tah daerah Kabupaten Maluku Tengah ingin mengucapkan terima kasih kepada Badan Siber dan Sandi Negara atas kesepakatan ini yang memperkuat kerjasama di bidang keamanan siber. “Kami berharap kerjasama ini akan memberikan man­faat yang luar biasa bagi pemerintah daerah, masyarakat dan negara secara keseluruhan. Bersama-sama, mari kita jaga dan tingkatkan ke­amanan siber untuk mencapai masa depan yang aman dan berkelan­jutan,” ungkap Marasabessy. (S-17)