KEBIJAKAN Presiden Joko Widodo menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi mendapat penolakan dari sejumlah kalangan. Pasalnya, kenaikan harga BBM justru menyengsarakan masyarakat Indonesia.
Salah satunya, Fraksi Partai KeÂadiÂlan Sejahtera (PKS) DPRD ProÂvinsi Maluku, dengan tegas menoÂlak kenaikan BBM. Sebagaimana pula yang telah dilakukan Fraksi PKS DPR RI.
Mereka menyatakan sikap walk out dari sidang paripurna DPR RI beberapa hari lalu sebagai bentuk protes terhadap kenaikan BBM.
“Jadi memang Fraksi PKS dari DPR RI, provinsi, hingga kabupaten/kota kami menolak kenaikan harga BBM,†tegas Ketua Fraksi PKS DPÂRD Provinsi Maluku, Turaya Samal, kepada wartawan, Rabu (7/9).
Turaya Samal, didampingi anggota Fraksi PKS DPRD Provinsi Maluku, Rostina mengakui, kenaikan harga BBM sangat mempengaruhi kebutuÂhan masyarakat.
“Akan terjadi inflasi besar- besaÂran. Tentu berdampak bagi ekonomi masyarakat. Sangat disayangkan, kenapa harga BBM bersubsidi dinaiÂkan. Masyarakat berteriak kemana-mana,†terangnya.
Wakil Ketua Komisi II DPRD ProÂvinsi Maluku ini menilai, kenaikan harga BBM menunjukan pemerintah tidak berpihak ke masyarakat justru pemerintah penyengsarakan rakyat.
“Pemerintah justeru menyengÂsarakan rakyat. Sangat berpengaruh dengan kenaikan harga kebutuhan pokok dan lainya. Terjadi kenaikan harga angkot. Mahasiswa dan pelajar hingga Rp 5 ribu lebih,†ceÂtusÂnya.
Padahal, kata dia, pemerintah dimaÂna-mana kampanyekan peÂngenÂtasan kemiskinan dan penguÂrangan pengangguran, namun justru pemerintah yang sendiri menyengÂsarakan rakyatnya.
“Ini hanya omong kosong belaka. Kami selalu bersama masyarakat menolak harga BBM. Kami menoÂlakan karena masyarakat sudah susah dan menangis. Kami pejabat saja sangat terasa, apalagi masyaÂrakat kecil. Kita semua terasa. Ini beban moril kita kepada masyarakat menyikapi kondisi yang ada. IntiÂnya, kami komitmen bersama mengÂawal bersama rakyat,†tandasnya.
Disinggung soal ajakan kepada masyarakat untuk menolak kenaikan harga BBM, anggota DPRD dapil Seram Bagian Barat ini menegaskan, pihaknya akan mengajak masyarakat untuk memilih pemimpin yang benar, pemimpin yang tidak menyengÂsarakan masyakarat.
“Kami akan mengajak masyarakat agar pintar memilih pemimpin. Kami hanya beberapa anggota DPR RI, representatifnya kecil dan tidak mempengaruhi keputusan. Banyak skema diambil. Kalau skema voting kita tetap kalah. Tapi kita tidak munÂdur. Kita tetap kontrol pemerintah. Kita akan berusaha. Tidak sampai disiÂni saja. Kita komitmen selalu bersama masyarakat,†katanya.(S-08)
