AMBON, Siwalimanews – Semenjak ditunjuk Mendagri dan dilantik oleh Gubernur Murad Ismail sebagai pemimpin di Kota Ambon Bodewin Wattimena, banyak perubahan yang capaian oleh kota dengan tajuk Manisee tersebut.

Sedikitnya ada 11 program priori­tas yang sebagian telah dilaksa­nakan dan akan diselesaikan selama dirinya menjabat.

Dirinya mengaku kondisi birokrasi Pemkot Ambon memengaruhi kuali­tas penyelenggaraan pemerintahan sehingga akan dilakukan konso­lidasi internal di kalangan ASN.

Selanjutnya, dirinya juga menga­takan hasil pemeriksaan BPK Per­wakilan Provinsi Maluku terhadap laporan keuangan tahun anggaran 2021 mendapatkan opini disclaimer.

“Hal itu memberikan gambaran bahwa pengelolaan keuangan Pem­kot Ambon belum memenuhi standar pengelolaan keuangan yang baik,” tambah jelas walikota.

Olehnya itu Pemkot Ambon akan menjalin koordinasi dengan BPK Perwakilan Provinsi Maluku untuk mengambil langkah penataan mana­jemen perencanaan daerah, penge­lolaan keuangan dan aset daerah, serta peningkatan fungsi aparat pengawas intern pemerintah (APIP).

Selanjutnya, tambah walikota, melakukan upaya peningkatan PAD dengan mengoptimalkan sumber pendapatan yang ada serta menggali potensi sumber PAD lain sesuai dengan ketentuan berlaku.

Pemkot Ambon masih menghada­pi persoalan penyelesaian utang pihak ketiga yang belum terselesai­kan. Selain itu, data angka kemiski­nan di Kota Ambon tahun 2021 ter­dapat lebih dari 23.000 jiwa atau 5,06 persen.

“Hal ini akan menjadi catatan khusus prioritas kerja-kerja kami ke depan,” ungkapnya.

Kebijakan lain yang akan ditem­puh Bodewin selama menjabat se­bagai Wali Kota ialah meningkatkan kualitas pelayanan publik, memper­baiki layanan perizinan dan non-perizinan terintegrasi, serta menja­dikan Ambon sebagai kota bersih melalui peningkatan pengelolaan persampahan yang terukur.

Dia berharap masyarakat semakin nyaman untuk hidup dan tinggal di Kota Ambon. Dia juga akan terus mendukung berbagai kebijakan pemerintah pusat dan Provinsi Ma­luku, khususnya terkait penanga­nan bencana non-alam Covid-19.

Yang dilakukan dalam waktu dekat adalah melakukan evaluasi kerja ASN, termasuk para pimpinan OPD dijajarannya.

Disamping menjalankan tugas lainnya yang berkaitan dengan pelayana publik, serta memperbaiki yang masih kurang.

“Banyak hal yang harus dila­ku­kan, dan dalam rangka itu, sejak awal 11 program prioritas itu disampaikan agar menjadi gambaran apa yang mau dilakukan di kota ini,” terang­nya.

Dia mengaku 11 kebijakan itu yang nanti diukur berhasil atau tidak. Dan dalam kurung waktu itulah akan melakukan evaluasi, memperlajari sebenarnya ada persoalan apa yang masih terus diperbaiki di Kota ini.

“Tujuannya untuk melakukan tugas yang sederhana itu,” tutur Wattimena dalam apel pagi yang berlangsung di Halaman Balai Kota, Senin (19/9).

Setelah melakukan evaluasi, dan menganalisa secara baik situa­si dan kondisi Pemkot Ambon me­nurutnya ada beberapa hal yang  tetap harus menjadi perhatian  ber­sama, karena ternyata hal-hal yang masih belum dapat dilakukan de­ngan baik.

Yang terpenting, terkait dengan ASN, khususnya pegawai kon­trak atau honor, yang harus lebih disiplin dalam bekerja. Disiplin meliputi seluruh aspek  baik soal masuk kantor, bekerja, dan waktu pulang kantor yang tepat.

“Kenapa ini harus diingatkan,  karena dalam posisi apapun, kita harus ingat, bahwa kita bekerja untuk cari nafkah buat keluarga. Maka dari itu, kerjalah dengan sungguh-sungguh,  supaya apa yang kita peroleh, jadi berkat,”ucap­nya.

Karena itu, lanjutnya, Pemerintah dalam tangung jawab untuk menilai dan mengevaluasi para pimpin­an OPD, ia meminta agar tidak salah kaprah, jika ada yang ditegur, baik lisan maupun tulisan, karena itu bagian dari konsekuensi sebagai ASN.

“Jadi kalau ada pimpinan  dalam tangung jawab mengevaluasi, ada yang tidak lakukan tugas dengan baik, maka  harus ditindak, karena itu saya tegaskan, soal disiplin. Apapun tujuan penyelenggaraan pemerintah hari ini, akan berhasil kalau kita didukung dengan ASN yang yang kerja sesuai dengan  topoksinya dan dengan hati,” tandasnya. (S-25)