AMBON, Siwalimanews – DPRD Provinsi Maluku minta bantuan jaring peng­aman sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19 disa­lurkan sebelum Ramadhan.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Abdulah Aziz Sangkala mengatakan, sangat baik jika ban­tuan direalisasikan sebelum bulan suci Ramadhan, karena akan mem­bantu masyarakat ditengah kondisi saat ini.

“Bantuan jaring pengaman sosial yang diberikan oleh pemda itu kalau direalisasi sebelum ramadhan itu lebih baik,” kata Sangkala, kepada Siwalima melalui telepon seluler­nya, Sabtu (11/4).

Sangkala mengingatkan agar pendataan masyarakat yang akan mendapatkan bantuan dilakukan secara baik, jangan ada unsur KKN.

Ia tidak menginginkan orang-orang yang tidak berhak masuk dalam penerima bantuan, karena pola pendataan yang KKN. “Jangan sampai ada ASN yang mendapatkan bantuan,” ujarnya.

Sangkala juga mengharapkan, pihak BUMD, pengusaha dan partai politik juga turut membantu masya­rakat. Karena seberapa besarpun anggaran yang dikucurkan pemda belum tentu dapat memback-up masyarakat yang terdampak Covid-19. “Bahkan bisa jadi masih banyak yang tidak akan tersentuh,” tandas­nya.

Siapkan 100 Milyar

Seperti diberitakan Pemprov Ma­luku sementara menyusun anggaran untuk penanggulangan dampak so­sial ekonomi akibat Covid-19.  Anggaran yang dibutuhkan kurang lebih Rp 100 milyar.

Akibat kebijakan pemerintah dalam pencegahan dan penanganan Covid-19 berdampak besar terhadap sektor informal. Tukang ojek, tu­kang bejak, buruh harian dan lainnya.

Olehnya Gubernur Maluku, Murad Ismail telah memerintahkan jajarannya untuk menghentikan proyek-proyek yang tak signifikan, dan anggarannya dialihkan ke penanganan dampak sosial ekonomi.

“Saya sudah berbincang-bincang dengan sekda, jadi nanti kita akan siapkan anggaran Rp 50-100 Miliar untuk penanganan masalah Covid-19,” kata Gubernur Maluku, Murad Ismail saat melepas armada penyem­protan disinfektan di Lapangan Merdeka Ambon, Selasa (31/3) lalu.

Anggaran tersebut, kata guber­nur, akan diberikan kepada masya­rakat yang kurang mampu. “Angga­ran tadi dapat digunakan untuk pemberian santunan kepada masya­rakat kurang mampu terutama tukang ojek, supir angkot, tukang becak, pegawai perhotelan dan pertokoan,” ujarnya.

Untuk memastikan ketersediaan anggaran tersebut gubernur telah meminta proyek tidak urgen dita­ngguhkan.  “Kalau ada proyek yang tidak perlu segera hentikan, saya takut kalau proyek kita utamakan, maka masyarakat kita yang susah. Untuk itu, saya tidak mau ambil resiko,” tandasnya. (Mg-4)