AMBON, Siwalima.id - Integritas Bupati Maluku Tenggara Muhammad Thaher Hanubun, patut dipertanyakan, sebab telah melantik Kepala Ohoi AD Ngurwul definitif yang nyata-nyatanya tidak sesuai dengan Pedra Nomor 03 tahun 2009, tentang Ratshap dan Ohoi.
Bagaimana tidak, Bupati melantik Lutfi Baljanan sebagai Kepala Ohoi AD Ngurwul definitif, disaat permasalahan terdapat dualisme kepemimpinan di Ohoi tersebut belum diselesaikan, selain itu pelantikan terhadap Lutfi juga bertentangan dengan perda lantaran yang bersangkutan bukan berasal dari garis lurus keturunan mata rumah parentah.
“Permasalahan ini berawal dimana, Derek Niklas Baljanan yang juga mantan kepala Ohoi AD Ngurwul telah mengajukan berkas pencalonan dan telah disetujui, kemudian sudah dilakukan pengukuhan oleh Raja Maur pada waktu itu,” ucap Petrus Hans Baljanan Kuasa Hukum Derek Niklas saat mendatangi redaksi Siwalima, Sabtu (7/11).
Anehnya kata Petrus, disaat tinggal menunggu untuk kliennya dilantik sebagai kepala Ohoi, tiba-tiba ada pengukuhan ganda atas nama Lutfi Baljanan dan pada waktu pengukuhan ganda itu, klien saya merasa dirugikan, sebab Lutfi yang dikukuhkan tidak sesuai dengan Perda Nomor 3 tahun 2009, sebab Lutfi bukan berasal dari keturunan garis lurus marga parentah.
“Dengan demikian klien kami yang telah dikukuhkan pertama kali mengajukan sanggahan kepada Bupati Malra, M Thaher Hanubun, namun sejak sanggahan hukum itu dimasukan, sampai dengan kemarin, tidak ada respon maupun balasan jawaban atas sanggahan itu dari pihak Pemkab Malra,” ucap Petrus.
Malahan kata Petrus, bupati selaku kepala daerah melantik sudara Lutfi Baljanan selaku kepala Ohoi definitif. Lantaran Pemkab Malra tak menggubris sanggahan hukum kliennya, pihaknya kembali memasukan keberatan administratif.
Yang menjadi permasalahan saat ini adalah, di desa atau Ohoi ini, telah terjadi kepemimpinan dualisme, kenapa demkian? sebab ketika pihak yang merasa keberatan memasukan sanggahan, maka bupati dengan cermat harus memanggil kedua belah pihak untuk mendudukan perkara ini.
Kalaupun bupati tidak sempat, maka harus disampaikan kepada Raja Maur untuk duduk bersama selesaikan masalah tersebut.
“Waktu saya sampaikan sanggahan hukum ke pemkab, saya juga sampaikan kepada Raja Maur tentang hal ini, namun Raja Maur beralasan, bahwa pengukuhan dilakukan terhadapp Lutfi Baljanan, karena kliennya Derek Niklas Baljanan melakukan pelanggaran adat,” papar Petrus.
Hal ini dikarenakan menurut Raja Maur kata Patrus, pada saat pengukuhan kliennya sebagai kepala Ohoi, ada dilakukan penyelesaian adat yaitu lela, dan lela itu sudah diberikan kepada raja untuk penyelesaian adat, namun dari pihak kliennya berpikir, karena takut pengurusan belum selesai, maka mereka kembali ambil lela ini untuk disimpan lagi, sebab masalah tersebut belum juga beres.
Hal ini menurut raja, merupakan pelanggaran adat, sehingga raja membuat pengukuhan baru. Pengukuhan dan pelantikan ini, hanya untuk 1 periode kepada Lutfi dan nantinya periode berikut baru dikembalikan lagi kepada kliennya Derek Niklas Baljanan.
“Yang jadi pertanyaan kami pengukuhan raja ini atas dasar pelanggaran adat dengan perda Nomor 3 Tahun 2009 mana yang lebih tinggi? apakah itu bisa menabrak atuaran ke atas? Ini yang menjadi pertanyaan kami,” tanya Petrus.
Padahal, menurut kliennya, pelanggaran adat harus diselesaikan secara adat, sementara pengukuhan yang dikaitkan dengan lela ini yang mengganjal, bahkan dari pihak Raja Maur sendiri berpikir, bahwa bupati nantinya akan mendudukan masalah ini biar selesai, namun tiba-tiba terjadi pelantikan Ohoi definitif, hal inilah yang menurut kliennya sangat janggal.
Saat ditanya ketika pelantikan ini bertabrakan dengan perda, apakah ada keinginan untuk mengajukan gugatan ke PTUN, Petrus mengaku, untuk menuju kesitu sudah pasti, namun awal yang harus dibuat adalah dengan mengajukan sanggahan hukum terlebih dulu, setelah itu keberatan administratif dan jika tak digubris lagi oleh bupati, maka dipastikan pihaknya akan mengajukan gugatan ke PTUN .
Ini berarti bupati menabrak perdanya sendiri, untuk SK pelantikan Lutfi sebagai Kepala Ohoi sampai saat ini juga belum diperoleh, sementara menyangkut bupati terlibat tidak dalam proses ini, apakah pelantikan ini ada permainan bupati, atau tidak, pihaknya tak bisa menuding hal itu.
“Namun yang kita harapkan ada transparansi dari Pemkab Malra, sebenarnya mengapa sempai pelantikan harus seperti ini, sebab klian kami butuh kejelasan dari pihak pemkab, apakah klien kami ini punya dasar sanggahan hukum ini tidak kuat atau bagaumana dan ini harus dikasih tahu,” cetus Petra.
Namun pemkab lanjut Petrus, harus tahu bahwa, kliennya Derek Niklas Baljanan ini adalah berasal dari keturunan lurus dan juga mantan kepala Ohoi yang definitif. Untuk itu publik bertanya mengapa bupati tidak melihat hal ini dalam sanggahan hukum kliennya, hal inilah yang menjadi persoalan, sebab Lutifi jika merujuk pada Perda 03 tahun 2029 pada pasalnya ke 5 itu adalah, kepala Ohoi harus berasal dari keturunan garis lurus marga parentah (S-06)
