DPRD Provinsi Maluku, memberikan apresiasi kepada Bupati Maluku Tenggara, Thaher Hanubun, karena berhasil mengatasi konflik antar warga didaerah itu. Bahkan, lembaga politik itu meminta kepala daerah lain mencontohi Hanubun.

“Pemkab Malra jadi contoh bagi daerah lain atasi konflik. Bupati lain harus contohi Bupati Malra. Malra harus jadi pilot projeck penyelesaian perdamaian, “kata Wakil Ketua DPRD Maluku, Melkianus Sairdekut, Ketua Komisi I, Amir Rumra, dan Wakil Ketua Komisi I, Elwen Roy Pattiasina, ketika rapat bersama Bupati Malra dan TNI/Polri, bahas konflik di Malra dan Kota Tual, Rabu (3/8).

Pattiasina mengatakan, pemimpin harus selalu ditengah masyarakat baik suka maupun duka, seperti dila­kan Bupati Malra.”Kita butuh pe­mimpin yang selalu hadir ditengah masyarakat. Kalau dimaki dan di­lempari itu biasa. Jadi memang kita apresiasi Bupati Malra, “kata Pattia­sina.

Pattiasina yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Maluku, mengapre­siasi Pangdam Pattimura dan Ka­polda Maluku, turun langsung mendamaikan warga bertikai Malra dan Kota Tual. Untuk itu, Wakil rakyat dari daerah pemilihan Kota Tual, Malra, dan Aru berharap, Babinsa dan Babinkamtibmas selalu melakukan patroli di masyarakat. ”Kalau ada yang minum minuman keras tolong dibubarkan. Ini yang biasa memicu bentrok,” ingatnya.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Ma­luku, Melkianus Sairdekut, ikut mengapresiasi Bupati Malra berhasil mengatasi konflik antar warga didaerah itu. “Kita apresiasi Bupati Malra. Ini namanya pemimpin yang konsern terhadap rakyat dan daerah­nya. Tanpa diundang beliau hadir didewan,”kata Sairdekut.

Dia kemudian membandingkan Bupati lain yang daerahnya sering terjadi konflik antar warga, tidak diselesaikan berbulan-bulan.”Kita undang juga tidak datang. Kami bangga terhadap Bupati Malra. Bupati Malra mesti menjadi contoh bagi pemimpin lain. Kita harus belajar dari Bupati Malra,”tandasnya.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Amir Rumra, juga meng­apre­siasi Bupati Malra dan Walikota Tual, menyelesaikan konflik didae­rah yang dipimpinya.

“Beda dengan kepala daerah lain. Contoh Kairiu-Pelaiw smapai hari 9mi belum selesai. Kami menyam­paikan terima kasih dan apresiasi kepada Bupati Malra. Bupati Malra telepon saya langsung untik hadir. Kita meresponi untuk mengetahui secara langsung juga, “kata Rumra.

Politisi PKS dari daerah pemilihan Kota Tual, Malra, dan Aru ini ber­harap, pemerintah provinsi ikut me­respon penyelesaian konflik antar warga di dua daerah itu. “Memang sisitim kewenangan penting, tapi koordinasi terkait kewenangan pusat maka diteruskan oleh Pem­prov. “Memang mereka sampaikan kebutuhan, Rp 1,2 miliar. Tadi Kami sampaikan ke Pemprov, masuk dana tak terduga atau masuk APBD perubahan. Kita tahu penyelesaian konflik didua daerah itu tidak me­rembes ke daerah lain. Kalau daerah lain sudah merembes ke daerah lain,”ingatnya.

Untuk itu, kandidat calon anggota DPR RI menambahkan, pihaknya akan koordinasi dengan Sekda agar dana tak terduga difransfer untuk bangun rumah yang rusak dan fa­silitas lain.”Begitu juga operasional TNI dan Polri di Kota Tual dan Malra. Soal pembangunan Polres Malra, nanti saat penyampaian aspi­rasi ke Mabes Polri kami akan sampai­kan,” tandasnya. (*)