SEBANYAK empat perwakilan masyarakat adat Negeri Kayeli Kecamatan Teluk Kayeli Kabupaten Buru datangi Komisi II DPRD Maluku. Mereka mengadu soal dibukanya 20 unit Koperasi di daerah Gunung Botak.

Kehadiran empat warga adat ini, yakni Ibrahim Wael, Anggos Wael, Ahmad Wael dan Mansur Wael diterima langsung anggota Komisi II DPRD Maluku Anos Yermias di ruang Komisi, Selasa (23/4).

Anos kepada wartawan mengatakan, aspirasi para tokoh adat ini bahwa Gunung Botak termasuk dalam hak ulayat keluarga Wael.

Mereka juga sampaikan menolak terhadap hadirnya koperasi yang sementara dibentuk untuk pengelolaan emas di Gunung Botak.

Aspirasi yang disampaikan  kata Anos, akan ditindaklanjuti kepada pimpinan DPRD untuk dibahas selanjutnya bersama dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Maluku.

“Saya sudah terima aspirasi mereka, nanti kami teruskan kepada pimpinan untuk diagendakan dalam rapat komisi berikutnya dengan dinas ESDM Maluku,”jelas Anos.

Politisi Golkar itu jelaskan, Gunung Botak sejauh ini belum memberikan manfaat untuk daerah Maluku.

Selama ini hanya oknum tertentu yang mengambil keuntungan bukan untuk daerah.

Padahal jika dikelola dengan baik, sudah pasti memberikan kesempatan bagi warga Maluku bekerja, dan tidak perlu ke Weda Maluku Utara.

“Kita punya tambang tapi orang-orang kita ke Maluku Utara kerja disana. Kita berharap Gunung Botak harus di perhatikan secara baik agar bisa membawa manfaat bagi daerah, tidak saja di Buru, tetapi Maluku secara keseluruhan,” jelas Anos.

Menyinggung apakah ada kunjungan Komisi langsung ke lokasi untuk menyaksikan aktivitas koperasi yang dibangun. Ia mengatakan tergantung hasil keputusan saat rapat berikutnya bersama dinas ESDM.

“Untuk kunjungan kesana, dilihat setelah rapat dengan Dinas ESDM. Kami sudah minta mereka tinggalkan nomor kontak dihubungi untuk agenda rapat berikutnya, “ katanya.

Sementara itu, Ibrahim Wael tokoh adat masyarakat Negeri Kayeli jejelaskn, nyampaian aspirasi mereka, pertama menolak 20 koperasi yang dibangun orang luar di Gunung Botak.

“Jadi dong (Mereka) ini bergabung dengan pemain lama di Gunung Botak yang main mercury. Bahkan donatur untuk koperasi ini ada dari Tiongkok atas nama ibu Halena, dan donatur lokal yakni Gusman dan Ucok dengan alasan sudah kantongi ijin dari pemda Provinsi Maluku,” katanya.

Masyarakat Kayeli menolak adanya 20 koperasi ini. Penga­laman mereka, donatur koperasi yang lebih meraup untung besar sementara warga lokal yang dipekerjakan sebagai karyawan pembayarannya tidak sesuai.

Koperasi seperti ini katanya sudah ada, tetapi fokusnya untuk mengelola limbah dan sedimen di Gunung Botak.

Ibrahim berharap aspirasi yang disampaikan bisa segera ditindaklanjuti secepatnya oleh Komisi II DPRD Maluku.

“Semoga apa yang kita sampaikan hari ini, bisa menjadi perhatian DPRD untuk selanjutnya dibicarakan saat rapat berikutnya bersama dinas ESDM,” harap Ibrahim. (S-26)