AMBON, Siwalimanews – Anggota DPRD Buru Selatan menyoroti boroknya birokrasi dibawah peme­rintahan La Hamidi dan Gerson Selsily sebagai Bupati dan Wakil Bupati.

Sorotan ini disebabkan, tim sukses bisa dengan mudah mengatur pemerin­tahan, padahal itu sangat bertentangan dengan aturan.

Hal ini disampaikan ang­gota Komisi I DPRD Buru Selatan Bernadus Wa­me­se dalam rilisnya kepada Siwalima, Selasa (22/4).

Wamese juga menyoroti kekacauan struktur biro­krasi di Buru Selatan dimana banyak jabatan pemerintahan saat ini diisi oleh pelaksana tugas yang tidak memenuhi syarat kepangkatan dan aturan, termasuk penempatan PPPK sebagai camat dan masih banyak penempatan lainnya yang tidak sesuai.

“Pemerintahan ini amburadul. Banyak jabatan penting dipimpin pelaksana tugas, bahkan yang statusnya PPPK, Ini tidak sesuai aturan. Semua ini harus segera jadi perhatian serius,” tegasnya.

Kata Politikus Partai Perindo ini, dalam rapat Komisi I sebelumnya pihaknya sudah menyampaikan kekhawatiran terhadap kekacauan birokrasi yang terjadi. Namun hingga kini, belum ada tindakan nyata dari pemerintah daerah.

Wamese juga mengecam keras, aksi kekerasan yang dilakukan oleh oknum diduga tim sukses pasangan Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan berinisial SL, terhadap Kepala

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKSDM) Buru Selatan, Ridwan Nyio.

Peristiwa ini terjadi di ruang kerja korban pada Kamis (17/4) lalu dan dianggap mencoreng wibawa pemerintahan daerah.

“Setiap saat orang-orang ini datang ke kantor, bikin diri seperti bupati, teror pegawai, ancam dan pukul orang. Ini brutal,” katanya.

Ia mencurigai adanya pembiaran, bahkan dugaan restu dari pimpinan daerah terhadap perilaku premanisme para tim sukses.

“Jangan sampai bupati dan wakil merestui tindakan tidak beradab ini. Kalau dibiarkan, siapa yang mau bekerja? Pegawai diteror terus-menerus,” katanya.

Wamese menyebutkan, tindakan penganiayaan tersebut sebagai bukti makin maraknya praktik premanisme birokrasi di bawah kepemimpinan La Hamidi–Gerson Selsily yang baru berjalan dua bulan.

Kata dia, pelaku SL dikenal luas sebagai bagian dari tim sukses pasangan kepala daerah terpilih itu. “Itu tindakan barbar, keji, tidak beradab dan jelas tindakan pidana. Pemerintahan tidak boleh dikelola dengan cara-cara seperti ini,” ujarnya.

Wamese juga menyoroti dominasi kelompok tim sukses dalam jalannya roda pemerintahan saat ini.

Ia menyebut, kondisi tersebut hanya terjadi di Buru Selatan, dimana tim sukses bisa mengatur bahkan mendikte kebijakan pemerintahan.

“Di Maluku ini cuma di Buru Selatan, tim sukses bisa atur pemerintahan, tabrak aturan, tidak beretika, dan segala cara dihalalkan demi kekuasaan. Ini merusak marwah pemerintahan,” tegasnya.

Wamese pun mendesak Gubernur Maluku untuk segera mengambil sikap tegas terhadap kekacauan yang terjadi di Buru Selatan. Ia juga meminta Polres Buru Selatan untuk menuntaskan proses hukum terhadap pelaku penganiayaan terhadap Ridwan Nyio secara profesional.

“Polres harus tangkap pelaku, proses hukum jalan terus. Sudah ada visum, sudah ada laporan. Ini harus jadi efek jera. Pemerintahan ini tidak bisa dibiarkan tanpa wibawa,” ujar Wamese.

Sebagai penutup, ia menyebut bahwa kondisi pemerintahan Buru Selatan yang makin kacau akan menjadi perhatian serius DPRD untuk menggalang hak interpelasi terhadap Bupati dan Wakil Bupati.

“Sudah saatnya DPRD tinggalkan kepentingan pribadi dan bersatu untuk selamatkan daerah ini. Pemerintahan sekarang lemah, tidak punya wibawa. Kita harus segera interpelasi,” tandasnya. (S-25)