AMBON, Siwalima.id - Dampak dari perubahan iklim yang kini mulai mengancam Maluku berupa, kenaikan permukaan air laut, mulai menjadi perhatian serius Universitas Pattimura Ambon.

Wakil Rektor Bidang Akademik Unpatti Prof Dominggu Malle mene­gaskan, isu kenaikan permukaan air laut sangat relevan dengan kondisi geografis Maluku, sebagai provinsi kepulauan, sebab sekitar 92 persen wilayah Maluku merupakan laut, sedangkan daratan hanya sekitar 8 persen. 

Kondisi tersebut, membuat kenaikan permukaan air laut menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan pembangunan.

“Artinya, kondisi yang terjadi saat ini sudah kita rasakan, yaitu adanya kenaikan permukaan air laut, terutama masyarakat yang berada di Pulau Ambon,” tulis Malle dalam rilisnya yang diterima redaksi Siwalima, Selasa (29/9).

Ia menilai, kenaikan permukaan air laut perlu dimitigasi sejak dini, agar tidak mengganggu pemba­ngunan dan kehidupan masyarakat dalam jangka panjang.

“Kenaikan permukaan air laut menjadi sebuah ancaman yang harus dimitigasi secepat mungkin, sehingga perencanaan pemba­ngu­nan tidak terganggu,” tandas Malle.

Meskipun kenaikan permuka air laut berlangsung secara perlahan kata Malle, namun dampaknya dapat menjadi signifikan, apabila tidak diantisipasi. “Memang kenaikan muka air laut tidaklah cepat, tetapi untuk jangka panjang sangat berdampak,” tegas Malle.

Menurut Malle, kehadiran Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappe­nas, Febrian Alphyanto Ruddyard dalam kuliah umum yang digelar Ju­mat kemarin, sangat penting untuk memberikan perspektif strategis mengenai perencanaan pemba­ngu­nan yang mampu ber­adaptasi dengan perubahan lingkungan.

Selain memberikan pemaha­man mengenai fenomena kenai­kan permukaan air laut, kegiatan tersebut diharapkan dapat mening­katkan kesadaran mahasiswa mengenai pentingnya pembangu­nan yang adaptif dan berke­lanjutan.

“Melalui kegiatan ini mahasiswa tidak hanya memperoleh pengeta­huan mengenai fenomena kenai­kan permukaan air laut, tetapi juga memahami pentingnya perenca­naan pembangunan yang adaptif dan berkelanjutan,” tegas Malle.

Sebelumnya diberitakan, masya­rakat Maluku khususnya yang tinggal di kawasan pesisir pantai, dihimbau untuk waspada terhadap kenaikan permukaan air laut 

Ancaman kenaikan permukaan air laut yang berpotensi berdampak pada ribuan orang di Maluku ini juga telah menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Maluku, ter­masuk dalam perencanaan pem­bangunan.

Sekda Maluku, Sadli Ie kepada wartawan di Ambon, Senin (29/9) menjelaskan, sesuai hasil kajian terungkap, sekitar 49 ribu pen­duduk, 16 fasilitas kesehatan, 27 bangunan sekolah serta lebih dari 31 ribu hektare lahan di Maluku berada di wilayah yang berpotensi terdampak.

Kondisi tersebut, mendorong Pem­prov Maluku, memperkuat pe­rencanaan pembangunan yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim, khususnya untuk melindungi masyarakat, layanan dasar serta keberlanjutan pembangunan di kawasan pesisir. “Karakter Maluku sebagai provinsi kepulauan tentu meng­hadirkan tantangan pemba­ngunan yang berbeda dengan daerah yang didominasi wilayah daratan, termasuk potensi kenai­kan muka air,” ucap Sekda.

Ia mengaku, Maluku memiliki se­kitar 92,4 persen wilayah laut dan ha­nya 7,6 persen daratan, menyebab­kan masyarakat sangat bergantung pada kawasan pesisir, mulai dari permukiman, mata pencaharian hingga berbagai layanan dasar.

Bahkan data Badan Pusat Sta­tistik pada tahun 2023, mencatat terdapat 1.040 desa di Maluku yang berlokasi di kawasan pesisir sehingga ini menjadi tantangan baru.

“Pemerintah Provinsi Maluku terus mendorong agar perenca­naan pembangunan tidak hanya berorientasi pada masalah hari ini, tetapi juga mampu mengantisipasi risiko masa depan,” tandas sekda.

Sekda menegaskan, potensi kenaikan permukaan air laut yang sedang mengancam ribuan mas­yarakat di Maluku, tidak cukup hanya dengan membangun infrastruktur perlindungan wilayah pesisir seperti membuat tembok laut, tanggul atau pemecah gelombang saja.

Untuk itu, pemerintah daerah, perlu mengambil langkah yang lebih menyeluruh, mulai dari me­nyesu­aikan tata ruang dan desain infra­struktur, memperkuat sistem pelaya­nan dasar, melindungi kelompok rentan hingga memba­ngun ketaha­nan ekonomi mas­yarakat dalam menghadapi perubahan iklim.

Beberapa upaya yang menjadi Fokus pemerintah lanjut sekda, diantaranya pembangun infra­struktur pesisir yang tahan ter­hadap kenaikan muka air laut, mela­kukan konservasi dan reha­bilitasi eko­sistem pesisir untuk melindungi garis pantai dari abrasi dan meningkatkan ketahanan pesisir terhadap kenaikan muka air laut.

“Pemerintah terus berupaya untuk membuat kebijakan pemba­ngunan yang dapat mencegah kenaikan muka air laut ke dalam perencanaan pembangunan dae­rah,” katanya.(S-25)