AMBON, Siwalimanews – Gubernur Maluku Hen­drik Lewerissa menegas­kan, aktivitas tambang Gu­nung Botak di Kecamatan Wamsait, Kabupaten Buru akan ditutup parmanen.

Penutupan kawasan Gu­nung Botak ini sudah ber­langsung, dan 70 persen para penambang emas tanpa ijin (PETI) telah me­ninggalkan kawasan ter­sebut

“Tinggal sedikit lagi kita akan tertibkan dan tolong dicatat, Gubernur Maluku menghendaki Gunung Bo­tak dalam kondisi tertib, bu­kan temporer tapi perma­nen, dalam artian tidak boleh dikelola oleh penambang-penambang tanpa izin, tapi dike­lola oleh koperasi dan perusahaan yang telah memperoleh izin dari ne­gara sebagai kuasa pertamba­ngan,” tegas gubenrur kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, usai paripurna penyam­paian RPJMD 2025-2029, Selasa (5/8).

Selain Gunung Botak kata gu­bernur, Tambang Cinnabar di SBB juga bakal ditertibkan, sehingga tidak ada aktivitas penambangan liar di Maluku.

“Selain Gunung Botak catat ini juga, tambang Batu Cinnabar di SBB juga akan ditertibkan dari penambangan tanpa izin. Ini pernyataan sikap tegas gubernur, jadi jangan ada lagi yang liar-liar di wilayah kita,” tandas gubenrur.

Kapolres Diperintahkan

Sebelumnya diberitakan, Guber­nur Maluku Hendrik Lewerissa bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat meninjau aktivitas RSUD Namlea, bertemu dengan korban terdampak racun sianida yang sementara dirawat di rumah sakit tersebut.

Melihat kondisi korban, gubernur langsung memberikan arahan ke­pada Kapolres Buru AKBP Sulastri Sukijang untuk segera menutup tambang ilegal Gunung Botak.

“Saya menyaksikan dengan mata saya sendiri korban yang dira­wat karena terpapar cianida, kare­na aktivitas di Gunung Botak. Masa kita harus berdiam diri terhadap kondisi ini,” tegas Gubernur ke­pada wartawan di RSUD Namlea, usai peletakan batu pertama RSUD Buru, Kamis (17/7).

Gubernur menegaskan, sebagai pemerintah baik provinsi maupun kabupaten yang adalah repre­sentasi negara, masa harus berdiam diri terhadap kejadian ini.

Oleh sebab itu, jika ada pihak-pihak yang menolak langkah penertiban Gunung Botak, maka itu patut pertanyakan motivasi mereka.

“Kalau ada tolak penertiban, ber­arti mereka menginginkan banyak korban berjatuhan. Mereka meng­inginkan lingkungan kita tercemar secara ekstrim dan berbahaya bagi hewan dan manusia serta lingku­ngan dan masa depan bukan cuma generasi hari ini, tapi generasi ke depan,” tegas gubernur.

Ditanya sikapnya setelah melihat ada pasien yang terpapar cianida dari tambang Gunung Botak, gu-bernur menegaskan, hal itu se­makin meneguhkan sikapnya un­tuk konsisten melakukan penerti­ban di Gunung Botak. “Secepatnya akan kita tutup, kawasan Gunung Botak” tandas gubernur.

Buru Tercemar

Gubernur mengaku, pence­maran merkuri dan asam sianida akibat aktivitas tambang ilegal di Gunung Botak, telah mencapai titik ekstrim.

Pasalnya, berdasarkan hasil pe­nelitian terakhir, ditemukan bahwa, kawasan Kabupaten Buru sudah tercemar merkuri dan asam siani­da dalam radius yang sangat luas dan kondisi yang sangat ekstrim.

“Ini sangat berbahaya sekali,” beber gubernur.

Menyikapi kondisi Buru seperti ini, kata gubernur, dirinya tidak bisa membiarkan praktek ilegal yang menimbulkan kehancuran lingku­ngan yang berdampak sangat bu­ruk pada manusia dan lingkungan, baik itu hewan, tumbuh-tumbuhan, air sungai, laut dan sebagainya.

Karena itu, Pemerintah Provinsi Maluku tetap konsisten untuk menutup paksa aktivitas tambang ilegal di Gunung Botak.

“Negara yang memiliki kuasa pertambangan. UUD 45, konstitusi memberikan kewenangan kepada negara untuk menguasai segala sumber daya yang ada dalam bumi ini. Bumi air dan kekayaan alam di­kuasai oleh negara. Tapi negara me­ng­hormati keberagaman masyara­kat adat. Hak hak ulayat juga dihor­mati. Namun negara tidak boleh kalah, karena negara juga punya hak untuk mengatur,” tandas gubernur.

Dalam konteks Gunung Botak kata gubernur, diketahui banyak korban sudah berjatuhan, untuk itu pemprov bersama aparat kepoli­sian dan TNI, akan menunjukan otoritas sebagai pemerintah untuk menutup aktibitas ilegal di Gunung Botak.

Soal teknis penertiban nanti, kata gubenrur, akan dipercayakan ke­pada pihak kepolisian, untuk mengatur bagaimana caranya menutup aktivitas di Gunung Botak.

“Kalau pasokan cianida dan merkuri ditutup kan tidak akan ada hasilnya. Mereka mau olah pakai apa. Kalau penadah emas ditertibkan, mereka mau jual ke mana,”tandas gubernur.(S-26)